Warga Kesalkan Proyek SPAM Bintan

Oleh : Dodi Gusman Manurung

BINTAN-korankomunitas.com : Berberapa pekerjaan proyek Sistim Penyedian Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bintan ada menyisakan masalah.

Screenshot_2017-03-03-09-56-26_cn.wps.moffice_eng_1488509885673_1488510095298
Papan proyek SPAM BINTAN

Penggelontoran anggaran cukup besar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata jauh dari harapan. Dampak dari masalah tersebut, kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban.

Seperti proyek pengembangan SPAM yang terletak di desa Lepan, kecamatan Seri Kuala Lobam. Meski sudah selesai dengan menelan biaya Rp. 1.558.685.419 namun belum dapat digunakan semestinya. Masalah tersebut menjadi ketidakpuasan masyarakat yang diwakilkan oleh Azhar sebagai kepala dusun (Kadus).
Semestinya.

menurut penilaian Azhar, pasca perkerjaan tahun lalu (2016) tidak ada lagi alasan teknis maupun mekanisme pendistribusian kepada warga. Saat ini warga sudah mengeluh untuk mendapatkan sumber air bersih dan berharap SPAM segera beroperasi.

Sepengetahuan Azhar, penyebab utama dikarenakan bermasalah pada pipa pendistribusian kepada masyarakat. “Lebih jelasnya pihak kontraktor dan Dinas PU yang paham secara teknis. Kita hanya heran, biaya begitu besar kenapa pekerjaan seperti ini, bisa artikan sendirilah,” ungkapnya saat ditemui, Senin (30/01/17).

Masih menurut Azhar, sebelum pekerjaan dimulai pihak kontraktor dan pegawai Dinas PU sosialisasi kepada warga. Meminta dukungan warga terkait letak kontruksi bangunan yang akan di bangun. Ada perjanjian yang sudah di sepakati kepada warga namun sejauh ini belum dipenuhi.
“Kita sudah memberikan lahan di pekarangan mesjid. Kenapa hanya minta bantu untuk memperbaiki sarana mengambil air wuduh saja mesti ingkar dan mengganti berapa keping asbes karena imbas pekerjaan sebelumnya, setelah itu tidak bisa dihubungi,” jelasnya.

Begitu juga proyek peningkatan kapasitas SPAM di kp. Pelita Baru, desa Kuala Sempang kecamatan Seri Kuala Lobam. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp. 698.782.481 memiliki nasib yang sama, belum dapat beroperasi dengan alasan adanya addendum waktu dan operator pengelolah.

Screenshot_2017-03-03-09-56-18_cn.wps.moffice_eng_1488509967959

Kapasitas Edy Normansyah, S.Kom sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak banyak, terkesan minim penjelasan. Lebih banyak meminta kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menjabarkan, dengan alasan lebih memahami teknis lapangan.
Secara garis besar teknis pekerjaan dijelaskan Jumilah, ST selaku PPTK dan mengakui kedua permasalahan tersebut.
Menurutnya, penyebab belum belum dapat beroperasi SPAM di kp. Pelita Baru karena pihak Dinas PU Bintan masih menunggu waktu yang tepat bersama rekanan (kontraktor) untuk menguji.

Alasan tambahan, meski SPAM (unit baru) sudah selesai masih ada kendala pada kepengurusan.

Sejauh ini pihak Dinas PU belum ada terima permohonan kesiapan warga untuk pengelolaan unit baru tersebut. “Kalau sudah siap akan kita serahkan, setelah uji bersama rekanan dan pihak lainya,” jelasnya.

Diluar dari itu, penjelasan Jumilah, ST seirama dengan pihak rekanan penyedia, yakni CV. Putra Chandra. Bahwa pemasangan meteran listrik yang menjadi kendala utama, selain pemasangan pipa pendistribusian dan perlengkapan.

Antara Jumilah, ST dan pihak rekanan pelaksana sudah sepakat dalam menjelaskan. Bahwa pekerjaan di kp. Pelita Baru mengalami Contract Change Order (CCO). Ada addendum tambah/kurang pekerjaan dan adendum waktu terkait listrik untuk pemasangan meteran baru.
“Semula di rencanakan hanya penambahan daya, ternyata harus pemasangan meteran baru. Alasan PLN tidak bisa mengakomodir penambahan daya listrik 3 phase, harus pemasangan meteran baru,” terang Jumilah, ST.
Mengenai pekerjaan di desa Lepan, Jumilah, ST lebih menghandalkan pengawas teknis internal Dinas PU untuk menjelaskan. Dalam prihal teknis lapangan yang dimaksud, Joko yang juga menjabat UPT di harapkan untuk menjelaskan secara teknis.

Menanggapi maksud PPTK tersebut, Joko hanya menjelaskan kapasitasnya hanya sebatas monitor lapangan. “Monitoring ke lapangan karena melewati tempat pekerjaan saat pergi maupun pulang kantor. Atas dasar itu PPTK meminta untuk membantu monitor,” ungkapnya.

Lanjut joko, laporan yang di terima dari rekanan maupun konsultan pengawas akan di serahkan kepada PPTK untuk evaluasi pekerjaan tersebut. “Kita tidak ada wewenang untuk evaluasi, semua merupakan tugas dan tanggung jawab PPTK maupun PPK,”lanjutnya.

Menurut penjelasan Joko sebelumnya, untuk pekerjaan di desa Lepan, permasalah terdapat pada pemasangan pipa in/out menuju menara air. Ada sambungan yang diduga salah saat penyambungan pipa menuju menara, sehingga meski sudah penuh akan kembali lagi ke sumber.

“Kita sudah sampaikan kepada pihak rekanan dan PPTK untuk membongkar kembali pemasangan yang sudah di tanam. Harus dibongkar untuk memastikan permasalah tersebut,” jelasnya.

Informasi yang di himpun dana DAK peruntukan kabupaten Bintan pada tahun 2016 mencapai 8 M lebih. Seperti sudah dimaklumi, dari 18 paket pekerjaan yang tersedia, 5 atau lebih diantaranya dikerjakan oleh satu orang (rekanan), yakni Bd.

Terkait adanya indikasi monopoli paket pekerjaan serta minimnya pengawasan proyek pemerintah, LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) turut menyikapi. Menurut Gede Suargana, ada dugaan konspirasi antara rekanan dengan pihak dinas terkait.
“Meski tidak diakui oleh pihak dinas, dugaan praktek “main-mata” yang di berikan diduga punya niatan KKN. Praktek seperti yang dapat merugikan Negara pada akhirnya,” tegas Gede.
Masih menurut Gede, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak LSM P2KN sebelumnya, maka akan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, Selanjutnya menindaklanjuti guna pelaporan kepada pihak penegak hukum. (***)

Share This Post

Post Comment