Wakil Walikota Ngacir Ditanya MoU Publikasi

Wakil Walikota Ngacir Ditanya MoU Publikasi

“Da..dah..udah, tanya lagi, tanya lagi, jalan…jalan, tanya saja Kominfo” !

TANJUNGPINANG : Obrolan hangat di sejumlah Warung Kopi (Warkop), menyangkut banyaknya media masa yang tidak diterima sebagai mitra kerja oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, kian hari tampak semakin tak terbendung.

Gonjang-ganjing tentang hal itu, hampir setiap hari terdengar. Parahnya lagi, meski telah melengkapi segala persyaratan yang diperlukan, Pemko Tanjungpinang tetap saja bersikukuh menolaknya. Dengan dalih, Surat Edaran  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Surat Edaran Dewan Pers.

Kebijakan yang dianggap kurang bijak itu, justru membuat setiap Pimpinan Perusahaan (Pimprus) tempatan merasa heran. Padahal, tidak sedikit media masa yang selama ini menjalin kerjasama. Namun belakangan ditolak.

Modusnya, berbagai dalih dilakukan untuk menolak secara halus. Padahal, ketika mengajukan permohonan berlangganan kembali, segala kelengkapan Company Profile (Berkas Perusahaan-red) telah dilengkapi. Tapi, tetap saja ada tameng untuk menangkisnya.

Kisruh terselubung itupun berujung pada jawaban Rahma, Wakil Walikota Tanjungpinang, ketika ditemui sejumlah wartawan, usai mengikuti acara Paripurna DPRD kota Tanjungpinang di Senggarang, (29/3/2019) lalu. Salah seorang wartawan menanyakan alasan penolakan yang dilakukan Pemko. Dan yang lainnya berasumsi, kalau system yang diterapkan saat ini diduga cenderung pilih-kasih. Alasannya, besaran pembayaran berlangganan juga diduga tidak sama. Bahkan, ada media yang mendapat perlakuan istimewa dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Diskominfo Tanjungpinang.

Media yang satu ini, justru mendapat nilai tagihan yang lebih besar dari media lainnya. Mendengar pertanyaan itu, sontak Rahma spontan menjawab, “kenapa anda mengatakan ada pilih-kasih. Itu semua tidak betul. Kalau ditanya soal intervensi dari BPK, itu juga tidak ada. Atau, tanya saja langsung ke Diskominfo. Yang saya tau, itu semua ada regulasinya. Karena, yang kita kelola inikan Amanah dari Pemerintah. Jadi, kita tidak boleh sembarangan. Nah . . . Apa pula lagi ini. Kenapa pula ditanya soal KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Mana ada itu. Kami tidak ada saudare mare disitu, saya akan terus lakukan evaluasi prinsipnya, akan melaksanakan putusan Walikota saya. Dan mengenai evaluasi, itukan banyak. Karena itu menyangkut kewajiban dan tanggungjawab, “beber Rahma.

Anehnya dan terkesan meremehkan, ketika Rahma ditanya, bahwa sebelumnya MoU publikasi akan dilakukan oleh Diskominfo namun tiba-tiba berubah dilakukan Humas Pemko Tanjungpinang, Rahma menjawab “Da..dah..udah, tanya lagi, tanya lagi, jalan…jalan, tanya saja Kominfo”, sembari ngacir dengan mobil baru Innova hitamnya. (don/rch).

Share This Post