“Sudah 10 Tahun Surat dari DPR-RI Tak Sampai ke BPN-RI” (Bagian 3)

“Sudah 10 Tahun Surat dari DPR-RI Tak Sampai ke BPN-RI” (Bagian 3)

Foto : Saat Tim C  turun ke lokasi Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00874 luas 321 hektar, 659 meter Pemegang Hak, PT. Kemayan Bintan (PMA-Malaysia)

– “Dugaan Penyalah Gunaan Perolehan Tanah PT. TPD (PMDN) dan PT. KB (PMA) yang diperoleh dari Fasilitas yang di berikan oleh Pemerintah”

– Diduga, ada upaya PT. TPD memanipulasi tanah yang diberikan Fasilitas Pemerintah kepada PT. TPD.

TANJUNGPINANG : PT. TERIRA PRATIWI DEVELOPMENT (PT.TPD) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Suban Hartono, Hengky Leederson dan Eddy Hussy sebagai sebuah Perseroan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berdasarkan Akte No. 23, tanggal 13 Mei 1992, yang dibuat oleh N. Roosiana Supangat,SH Notaris di Tanjungpinang, dengan domisili hukum di Jalan Basuki Rahmat, komplek bukit barisan blok C nomor 26-27 kelurahan Tanjung Ayun sakti, kecamatan bukit Bestari, Tanjungpinang, dengan modal dasar sebesar Rp. 12.000.000.000.- (Dua belas milyar rupiah) yang terbagi dalam 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal per saham Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bergerak di bidang usaha perumahan, perencanaan, pelaksanaan, pemborongan pada umumnya.

Suban Hartono 168 saham (Rp. 1.680.000.000). Hengky Leederson 24 saham (Rp. 240.000.000) dan Eddy Hussy 48 saham (Rp. 480.000.000).

PT. TPD adalah sebuah Perseroan yang beruntung bisa mendapatkan perolehan tanah melalui fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau (kini Provinsi kepulauan Riau) untuk keperluan membangun “REAL ESTATE TERPADU”  berupa Perumahan, Agrowisata, Pariwisata (Perhotelan, golf, Marina dan lain-lain).

Sangat disayangkan, bahwa setelah PT. TPD mendapatkan perolehan tanah dengan luas yang sangat besar dari Pemerintah, Perseroan ini telah mengkhianati sendiri  komitmennya kepada Pemerintah, hingga saat ini tidak sebuah bangunan pun yang dibangun oleh Perseroan tersebut sebagaimana yang dijanjikannya, bahkan land clearing pun tidak tampak sama sekali ada bekasnya. Justeru, yang tampak di lokasi tanah tersebut ada kegiatan eksploitasi penambang bauksit oleh perusahaan pertambangan yang ada di Tanjungpinang.

Baru berdiri lebih kurang dua tahun empat bulan, para pemegang saham perseroan bersepakat melakukan perubahan, menyangkut komposisi pendiri Perseroan dan nilai nominal saham Perseroan. perubahan dituangkan dalam Akte. No. 83, tertanggal 21 September 1994, dibuat oleh N. Roosiana Supangat, SH, Notaris di Tanjungpinang.

Dalam Akte tersebut, PT. PAYUNG NEGERI UTAMA Menyatakan diri masuk ke dalam Perseroan sebagai salah satu Pendiri  PT.TPD. Lalu Dampaknya, Hengky Leederson menyatakan diri mengundurkan diri sebagai salah seorang Pendiri dan pemegang saham PT.TPD. Untuk itu, nilai nominal saham Rp. 10 juta dirubah menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham dan komposisi pemegang saham menjadi ; PT. Payung Negeri Utama 360 saham (Rp. 360 juta) Suban Hartono 1.680 saham (1.680 milyar) dan Eddy Hussy 360 saham (Rp. 360 juta), maka totalnya 2.400 saham (Rp. 2.4 milyar).

Pada tanggal 30 November 1994 Menteri Negara Penggerak Dana Investasi /Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor. 798/I/PMDN/1994 untuk PT. TPD (PMDN). Dalam surat persetujuan tersebut dilampirkan juga keterangan tentang pemohon dan ketentuan proyek yang akan dilakukan.

Lebih kurang sebulan sesudah menerima Surat Persetujuan PMDN sebagaimana tersebut diatas, para pemegang saham PT.TPD TELAH MERUBAH STATUS Perseroan PT.TPD dari PMDN menjadi Perseroan TERBATAS BIASA, perubahan tersebut dituangkan dalam Akte No. 19 tanggal 5 Januari 1995, dibuat oleh N. Roosiana Notaris di Tanjungpinang.

Selanjutnya,  Akte No. 23. Tanggal 5 Mei 1992 yang telah dirubah dengan Akte Nomor 83 tanggal 21 September 1994 dan terakhir dirubah dengan Akte No. 19 tanggal 5 Januari 1995, Menteri Kehakiman Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor. C2-530.HT.01.01.Th.95, tanggal 13 Januari 1995 untuk pengesahan Anggaran Dasar PT. TPD.

Rapat umum luar biasa  pemegang saham PT. TPD tanggal 4 Mei 1995, yang dipimpin oleh Suban Hartono sebagai Direktur Utama, menyatakan SETUJU,  Pernyataan Keputusan Rapat, lalu dibuat oleh Maria Hilaria Salim, SH Notaris di Batam ;

Pertama, Menggadaikan 240 (dua ratus empat puluh) saham senilai SGD. 2.500.000 ( dua juta lima ratus dolar Singapura) kepada KEMAYAN BINTAN SDN BHD (Malaysia) berdasarkan “MASTER AGREEMENT” Antara PT. TPD dengan Kemayan Bintan SDN BHD, Kesepakatan/Persetujuan ini dituangkan dalam Akte nomor 41, tanggal 24 Mei 1995.

Kedua, Merubah status PT. TPD dari Perseroan Terbatas Non Fasilitas (biasa) menjadi Perseroan Terbatas dengan Fasilitas (Penanaman Modal Dalam Negeri), kesepakatan/persetujuan ini dituangkan dalam Akte No. 42, tanggal 24 Mei 1995. .

Dan Ketiga, Mendirikan Perseroan Joint Venture antara PT. TPD (39%) dengan PT. KB SDN BHD – Malaysia (56%) dan MEREDIAN ENTITY SDN BHD – Malaysia (5%), kesepakatan ini dituangkan dalam Akte No. 22 tanggal 16 Agustus 1995, dibuat oleh Maria Hilaria Salim, SH, Notaris Batam.

Maka, dari ketiga kesepakatan  tersebut, hanya bagian ketiga yang direalisakan oleh PT. TPD, karena pada bagian Pertama, pihak pengusaha Malaysia tidak mungkin  meminjamkan uangnya kepada PT. TPD sejumlah SGD 2,5 Juta hanya memegang kertas saham Perseroan PT.TPD yang belum diketahui kredibilitasnya dan validitasnya (karena PT. TPD blum go publik).

Untuk bagian yang kedua, yaitu merubah status Perseroan PT. TPD, dari Perseroan Non Fasilitas (BIASA) kembali menjadi Perseroan Terbatas Dengan Fasilitas PMDN,  terkesan aneh sekali, bayangkan, dalam waktu relatif singkat ( 3 bulan 16 hari) Perseroan baru saja dirubah  dari Perseroan PMDN menjadi Perseroan BIASA, lalu akan dirubah kembali menjadi Perseroan PMDN kembali. Hal tersebut diduga ada upaya memanipulasi tanah  yang diperolehny melalui fasilitas yanh diberikan Pemerintah kepada PT. TPD.

Selanjut, korankomunitas.com akan terus memaparkan upaya PT. TPD untuk mencari dana dari luar negeri.

Pertanyaan, apakah benar PT. TPD mempunyai Dana awal sejumlah 12 Milyar pada saat itu untuk membangun “REAL ESTATE TERPADU”  atau MENGUASAI TANAH NEGARA Untuk Memperkaya diri sendiri dan kelompoknya ?  (*)

Baca juga bagian 2

Baca juga bagian 1

Share This Post