“Sudah 10 Tahun Surat dari DPR-RI Tak Sampai ke BPN-RI” (Bagian 2)

“Sudah 10 Tahun Surat dari DPR-RI Tak Sampai ke BPN-RI” (Bagian 2)

Pada tanggal 11 Agustus 2010, surat resmi  Data Final BPN Kota Tanjungpinang, menetapkan bahwa Tanah HGB PT. TPD dan PT. Kemayan Bintan sudah TERINDIKASI TERLANTAR

Oleh Gindo H Pakpahan

TANJUNGPINANG : Kekuatan apa sebenarnya yang membuat Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) pada saat itu tidak mampu MENETAPKAN TANAH TERLANTAR untuk PT. Terira Pratiwi Development (PMDN) dan PT. Kemayan Bintan (PMA-Malaysia) seluas lebih kurang 12.270.320 M2 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh meter persegi lebih) atau 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) Hektar lebih, dalam 4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yakni ;

Nomor 00871 luasnya 296 Hektar, 650 meter, lalu Nomor 00873 luasnya 211 hektar, 250 meter dan nomor 00874 luas 321 hektar, 659 meter atas Nama Pemegang Hak PT. Kemayan Bintan (PT.KB) dan untuk Nomor 00872 luasnya 397 hektar, 433 meter atas nama pemegang Hak PT. Terira Pratiwi Divloment (PT. TPD)

Pada hal, Sebelum Surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tertanggal 1 Juni 2010, yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), ternyata BPN-RI  sebelumnya telah Mengeluarkan keputusan tegas dengan surat nomor : 1235/25.2-600/IV/2010 tertanggal 29 April 2010 dengan sifat surat SEGERA dengan Hal : MOHON PENANGANAN SEGERA  yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau.

Surat tersebut mengatakan ; Sehubungan dengan surat masyarakat Kelurahan Dompak dan Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Bukit Bestari, kota Tanjungpinang yang ditandatangani oleh saudara Muhamad, tertanggal 10 April 2010 ditujukan kepada Kepala BPN-RI  perihal tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Masyarakat Kelurahan Dompak dan Kelurahan Batu Sembilan Kota Tanjungpinang mengadukan bahwa mereka tidak pernah menjual tanah, atau melepaskan Hak atas tanah kepada Pihak PT. Kemayan Bintan (dahulu PT. Terira Pratiwi Development), namun tanah-tanah warga dimaksud dikuasai oleh PT. Kemayan Bintan dan bahkan apabila bermaksud mensertifikatkan  tanah tidak dapat dilayani jika tidak ada rekomendasi dari PT. Kemayan Bintan 2. Sehubungan hal tersebut di atas untuk mengetahui apakah pengaduan dimaksud mengandung kebenaran, diminta kepada saudara untuk melakukan penelitian fisik dan yuridis atas permasalahan dimaksud dan melaporkan kepada Kepala BPN-RI  disertai saran dan pendapat.

Surat tersebut ditandatangani oleh An. Kepala BPN-RI, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan, Drs. Aryanto Sutadi, MH,.M,.Sc

Menjawab Surat BPN-RI tersebut, Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Kepri pada tanggal 10 Agustus 2010 menyurati BPN kota Tanjungpinang, dengan Nomor surat : 4571/16-21.500/VIII/2010

Selanjutnya kepala BPN kota Tanjungpinang Drs. SURYA DIANUS membalas Surat tersebut Tertanggal, 11 Agustus 2010 Nomor : 205/100.2-21.72/2010 dengan sifat surat RAHASIA, Perihal, Penyampaian Data Final Tanah Terindikasi Terlantar.

Tujuan Surat kepala BPN kota Tanjungpinang tersebut disampaikan Kepada Kepala BPN-RI, Melalui : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

“Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 457/16-21.500/VIII/2010 Tanggal 10 Agustus Perihal pada pokok Surat atas. Bersama ini kami sampaikan Data dalam Bentuk Sof Copy dan Hard Copy Daftar Tabel Terlampir”.

Didalam lampiran Surat tersebut, PT. KEMAYAN BINTAN dan PT. TERIRA PRATIWI DIVLOMENT dipastikan masuk dalam Data Final Tanah Terlantar.

Itulah fakta kekuatan PT. TPD dan PT. KB di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kedatipun begitu Besarnya dukungan DPR-RI dan BPN-RI, BPN Kepri dan BPN kota Tanjungpinang dari tahun 2010  sampai saat ini untuk segera MENETAPKAN TANAH TERLANTAR seluas 12.270.320 M2 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh meter persegi lebih) atau 1.227 (seribu dua ratus dua puluh tujuh) Hektar lebih tersebut,  sepertinya hanya mimpi untuk NKRI.

Untuk berikutnya, korankomunitas.com akan memaparkan “Laporan Penyalah Gunaan Perolehan Tanah PT. TPD (PMDN) dan PT. KB (PMA) yang diperoleh dari Fasilitas yang di berikan oleh Pemerintah.(*)

Berita terkait bagian 1

Share This Post