“Sudah 10 Tahun Surat dari DPR-RI Tak Sampai ke BPN-RI” (Bagian 1)

“Sudah 10 Tahun Surat dari DPR-RI Tak Sampai ke BPN-RI” (Bagian 1)

Oleh Gindo H Pakpahan

TANJUNGPINANG :  Kedengarannya konyol sekali, jika benar Surat resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR-RI) tertanggal, Jakarta, 10 Juni 2010 yang dikirim ke Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN-RI) tidak sampai kepada Menteri BPN-RI sampai saat itu, namun itulah realita konyolnya.

Tak percaya, ini bukti copy an surat yang dikirim DPR-RI kepada BPN- RI tahun 2010, agar BPN-RI meninjau kembali Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada PT. Kemayan Bintan karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 dan Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999.

Surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR-RI) atas nama DR. Capt. Anthon Sihombing, MM. Anggota DPR-RI/MPR-RI Komisi IV.No A-181, Ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Di Jakarta, dengan Perihal : PELESTARIAN HUTAN BAKAU.

Isi surat tersebut menjelaskan kepada kepala BPN-RI, bahwa Setelah mempelajari laporan warga Dompak kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tanggal 10 April 2010, perihal keresahan masyarakat tentang adanya monopoli penguasaan lahan mangrove di wilayah tersebut diatas  yang dijadikan Hak Guna Bangunan, PT. Kemayan Bintan (dahulu bernama PT. Terira Pratiwi Development).

Sehubungan dengan laporan tersebut di atas, Kami selaku anggota DPR-RI dari Komisi IV DPR-RI yang membidangi masalah Kehutanan, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dimaksud. Berdasarkan pengamatan kami di lapangan ada beberapa point yang harus kami sampaikan, yaitu : 1. Tidak tepat pemberian Hak Guna Bangunan di atas hutan mangrove. 2. Dapat mengakibatkan kerusakan kawasan lindung pantai, apabila hutan mangrove tersebut ditebangi untuk keperluan kegiatan PT. Kemayan Bintan. 3. Dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan biota lain yang merupakan sumber penghidupan  masyarakat. 4. Dapat mengakibatkan pembiayaan besar yang akan ditanggung oleh Pemerintah Untuk merehabilitasi kembali jika terjadi pengerusakan mangrove tersebut.

Atas dasar itu kami meminta kepada kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan seluruh jajaran  instansi terkait di daerah Provinsi Kepulauan Riau, agar meninjau kembali Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada PT. Kemayan Bintan, karena menurut hemat kami hal tersebut bertentangan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 dan Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999. Demikian. Surat Ditanda tangani oleh DR. Capt. Anthon Sihombing, MM anggota DPR-RI A-181 Komisi IV.

Tembusan disampaikan kepada 1. Ketua Komisi II DPR-RI, Ketua Komisi IV DPR -RI , Gubernur Provinsi Kepri, Ibu Walikota Tanjungpinang, Kadis Kehutanan Kepri, Kepala kantor wilayah BPN Provinsi Kepri, Kepala BPN kota Tanjungpinang dan Kepolisian Resort Tanjungpinang.

Selanjutnya dalam lampiran surat tersebut dilampirkan  Surat dari BPN-RI tertanggal 29 Apri 2010 yang sifatnya SEGERA, Hal : MOHON PENANGANAN SEGERA yang ditujukan kepada Kepala BPN Provinsi Kepulauan Riau dan Surat BPN Kota Tanjungpinang yang ditujukan kepada BPN-RI melalui BPN Krovinsi Kepulauan Riau dengan sifat surat RAHASIA, Perihal Penyampaian Data Final Tanah Terindikasi Terlantar. Tertanggal 11 Agustus 2010.

Ikuti terus di bagian kedua berita ini,  isi surat-surat tersebut dan 6 Perusahan yang memiliki Sertifikat HGB di kota Tanjungpinang dengan Total luas tanah 1,926 (seribu sembilan ratus duapuluh enam hektar lebih). Yang sudah TERINDIKASI TERLANTAR (*)

Share This Post