Sekjen L-KPK Duga, KKN Dalam Penerbitan 5 SHGB PT. TPD dengan Gubernur dan BPN

Sekjen L-KPK Duga, KKN Dalam Penerbitan 5 SHGB PT. TPD dengan Gubernur dan BPN

Foto, Sekjen Alfi. S. Arifin dan Ketua L-KPK Kepri Kennedy Sihombing, saat melakukan inventarisasi dokumen.

Oleh Gindo H Pakpahan

TANJUNGPINANG : Membongkar dugaan adanya kejahatan hukum atas kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Terira Pratiwi Development (PT.TPD) dan PT. Kemayan Bintan (PT. KB) dari Tahun 1995 sampai saat ini, yang terus mengakui menguasai tanah Negara dan tanah Masyarakat seluas lebih kurang Seribu Tiga Ratus Hektar di Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, sudah sepatutnya menjadi Tanggungjawab Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi kepulauan Riau, BPN kota Tanjungpinang dan Walikota Tanjungpinang, untuk segera melakukan Inditifikasi Tanah yang terus dikuasai perusahaan tersebut, dengan berkoordinasi bersama Aparat penegak hukum Tindak pidana khusus, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mengapa tidak, jika mengusai tanah tersebut terus dibiarkan tanpa ada ketetapan hukum yang pasti, maka akan menghabat pembangunan dan investasi di kota Tanjungpinang.

Maka, demi kenyamanan berinvestasi dan kemakmuran masyarakat kota Tanjungpinang, sudah sepatutnya Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma mengambil sikap tegas terhadap penguasaan tanah oleh PT. TPD dan PT. KB tersebut.

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga-Komando Pemberantan Korupsi (L-KPK) Provinsi Kepri, yang terus memantau ketegasan pihak Pemerintah Daerah dan BPN Provinsi Kepri, Alfi. S. Arifin, memaparkan keanehan dalam penerbitan SHGB PT. TPD. Senin, 22/9/2020.

Alfi. S. Arifin, Sekjen L-KPK Provinsi kepri

Keanehan didalam memperoleh ijin lokasi dan pendaftaran atau pensertifikatan HAK ATAS TANAH yang dibebaskan oleh PT. TPD mulai dari awal sampai dengan pemanfaatan Sampai saat ini kuat dugaan terindikasi Kolusi yang dilakukan oleh Suban Hartono dan kawan-kawan dengan para pejabat terkait.

Pertama, bahwa Ijin lokasi diajukan oleh PT. TPD (masih berstatus perseroan PMDN) jelas bertentangan dengan ketentuan Permenneg Agraria/Kepala BPN Nomor 2 (dua) tahun 1993, Namun Kepala Kantor BPN Kabupaten kepulauan Riau (saat itu), Tetap saja mengabulkan permohonan Ijin lokasi yang diajukan PT. TPD.

Kedua, Bahwa dalam mendukung permohonan ijin Lokasi PT. TPD, Bupati KDH Tingkat II kepulauan Riau telah memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terlihat dari surat Nomor : 24.a/570/Ekon, tertanggal 25 Juli 1994 tentang rekomendasi perluasan lokasi atas nama PT. TPD tersebut.

Butir 1.a Dalam surat tersebut, disebutkan, bahwa PT. TPD telah melakukan PELEPASAN HAK (seluas 2.700 hektar) dengan MASYARAKAT setempat. Padahal, sesuai dari Laporan Suban Hartono selaku Direktur utama Tertanggal 11 Oktober 1995 hanya 1.631 hektar, 4588 m2 tanah yang dapat dibebaskan.

Ketiga, Bahwa pada ketika permohonan Ijin Lokasi PT. TPD sedang diproses di kantor Pertanahan kabupaten Kepulauan Riau, Suban Hartono dan kawan-kawan, telah menggandeng PT. PAYUNG NEGERI UTAMA (PT. PNU) masuk sebagai Pendiri PT. TPD (Akte No. 83 tanggal 21 September 1994) menggantikan posisi Hengky Leederson sebagai salah satu pendiri PT. TPD dan sekaligus PT. PNU sebagai pemegang saham sebanyak 36 lembar atau senilai Rp. 360 juta dan sisih lain, isunya PT. PNU milik kerabat Gubernur KDH Tingkat I Kepulauan Riau.

Atas keanehan tersebut kuat dugaan Kolusi antara Suban Hartono dan kawan-kawan, dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau berserta Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Kepulauan Riau, karena diyakini perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat itu secara sadar, karena masuknya PT. PNU sebagai pendiri PT. TPD terindikasi untuk memudahkan segala kegiatan usaha PT. TPD. (saat itu).

Berita terkait 1

Berita terkait 2

Berita terkait 3

 

 

Share This Post