Foto : Pertemuan beberapa warga penaga dan LSM membahas agar Kades Penaga mundur dari jabatannya, Minggu (30/07/2017)
BINTAN-korankomunitas.com
Buntut dari maraknya gunjingan masyarakat Desa Penaga Kabupaten Bintan Provinsi kepulauan riau (Kepri) terkait tak kunjung diberikannya uang Insentif kepada sejumlah ketua RT dan ketua RW di desa itu, akhirnya berbuah unjuk rasa.
Bahkan, tak sedikit warga berkeinginan agar Kepala Desa (Kades) bernama Hamdan itu secepatnya mundur sebagai Kepala Desa, “Kalau saya menginginkan, agar pak Kades segera mundur dari jabatannya. Karena, sangat banyak permasalahan di desa ini selama dia menjabat Kades,” ujar salah seorang warga yang enggan namanya disebut.
Minggu (30/07/2017) kemarin, sejumlah warga desa Penaga dari berbagai kalangan, yang telah banyak menyimpan uneg-uneg tentang permasalahan di desa itu, berkumpul bersama guna membahas kebobrokan Kades terkait pembangunan sarana umum yang menggunakan Dana Desa (DD) mulai tahun 2015 sampai tahun 2017.
Jadi, inti dari pertemuan ini, kami semua yang disini, meminta kepada Bupati Bintan, agar segera menonaktifkan Kades Penaga yang sekarang. Sementara, terkait dugaan tindak pidana korupsinya, itu bukan ranahnya RT/RW. Untuk itu, secara tegas kami mengatakan, pak Hamdan yang menjabat sebagai Kepala Desa di Penaga ini, secepatnya dinonaktifkan, “beber Azhari didampingi sejumlah warga lainnya di Kilometer 16 arah Tanjung Uban Kabupaten Bintan.
Sebelumnya, Hamdan, Kades Penaga ketika dikonfirmasi melalui layanan sms ke ponselnya mengatakan bahwa masih ada desa lainnya yang belum pencairan. Jadi, bukan hanya desa Penaga saja yang belum cair. Bayangkan saja, selama enam bulan memang belum ada pencairan. Apalagi saya ini kan ketua Apdesi. Bukan hanya itu, saya ini sudah sebelas tahun jadi Kades. Kalau saya amati keadaan sekarang, itu ketua RT dan ketua RW, hanya mau menuntut hak sedangkan kewajiban tak ada,” kata Hamdan lewat ponselnya kepada media ini.
Kisruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Penaga, Kabupaten Bintan Kepri itu, seharusnya cepat ditanggapi oleh Kepala Daerah. Takutnya, terjadi hal-hal yang tidak dinginkan. Bahkan, informasi yang beredar, bahwa persoalan ini telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kepri.
Oleh Richard batubara
