Realisasi APBD Kepri Sudah Tercapai 20,30 Persen

Realisasi APBD Kepri Sudah Tercapai 20,30 Persen

KEPRI : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2021. Tidak dipungkiri proses penyerapan APBD tahun ini mengalami keterlambatan selain karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 pelaksanaan anggaran di awal tahun 2021 ini juga diwarnai dengam adanya penyesuaian terkait perubahan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sehingga perlu dilakukan penyelarasan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas seluruh belanja daerah.

Selain itu, adanya kewajiban penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga masih mengalamai kendala dan permasalahan baik dari sisi penganggaran maupun dari sisi tata usaha keuangannya, sehingga proses pelaksanaan anggaran di awal tahun menjadi anggak terhambat. Dampaknya banyak kegiatan di OPD yang di awal tahun belum bisa dilaksanakan karena harus dilakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu, termasuk kegiatan-kegiatan yang melalui proses pengadaan barang jasa juga harus menunggu hal tersebut.

Selain itu dari sisi tata usaha keuangan daerah SIPD juga belum sepenuhnya efektif berjalan sehingga dalam hal penatausahaan masih menggunakan SIMDA namun masih tetap harus dilakukan perekaman di SIPD.

Kondisi inilah yang secara teknis menyebabkan kinerja penyerapan anggaran Provinsi Kepri di awal tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Diawal tahun realisasi pencairan anggaran hanya dapat dilakukan pada belanja-belanja wajib dan bersifat mengikat berupa belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan serta beberapa belanja oprasional.

Meski begitu, tentu sangat diharapkan seluruh OPD di Pemprov Kepri tetap bekerja keras agar dengan sistem baru ini penyerapan anggaran bisa maksimal. Dari data yang masuk, sampai 18 Mei 2021 realisasi pencairan APBD melalui SP2D sudah mencapai 20,30 persen. Dengan rincian realisasi sesuai Spj Belanja Operasional 16,17 persen, Belanja Modal 1,20 persen, Belanja Tak Terduga 16,37 persen, Belanja Transfer 50,90 persen.

Terkait penyesuaian SIPD Pemerintah Provinsi Kepri juga telah mengambil langkah2 strategis penyelesaian masalah guna percepatan kinerja pelaksanaan anggaran diantaranya telah melakukan pergesran anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi kesalahan penginputan, pemanfaatan SIMDA dan SIPD secara paralel dalam hal penatausahaan keuangan serta membangun koordinasi dan forum-forum asistensi secara intensif dengan tim teknis kementerian dalam negeri yang dipimpin langsung oleh Gubernur.

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad terus menginstruksikan ke seluruh OPD agar gerak cepat dalam penyerapan dana APBD tahun anggaran 2021. Hal itu selalu ditegaskannya Gubernur saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi dengan para pimpinan OPD. Sesuai dengan instruksi Presiden, Gubernur selalu minta seluruh pimpinan OPD untuk segera membelanjakan anggarannya. Karena anggaran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Guna mempercepat penyerapan anggaran tersebut, Gubernur juga sudah meminta seluruh pimpinan OPD untuk berkomitmen dalam pencapaian target fisik dan keuangan di setiap tri wulan.

Lebih jauh Gubernur Ansar Ahmad juga mengingatkan para pimpinan OPD untuk selalu memperhatikan proses administrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur berharap seluruh administrasi lengkap dan sesuai dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan sehingga terhindar dari persoalan hukum.

Angka Ekspor Naik

Dalam tiga bulan terakhir neraca ekonomi dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau juga cukup menguat. Hal ini tergambarkan dari angka ekspor kita yang terus mengalami kenaikan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat nilai Ekspor Kepri di bulan April 2021 mencapai US$1.380,60 juta atau naik 1,90 persen dibanding bulan Maret 2021.

Untuk ekspor migas kalau di bulan April tahun 2020 tercatat hanya US$123,42 juta maka di bulan yang sama di tahun 2021 nilai ekspor migas kita mencapai US$ 240,59 juta atau naik sekitar 94,94 persen.

Sementara khusus ekspor komoditi non migas di bulan April tahun 2020 tercatat US$.725,04 juta maka di bulan April tahun 2021 ini mengalami kenaikan 57,23 persen dengan nilai US$ 1.140,01 juta. Kenaikan angka ekspor yang merupakan bagian dari indikator makro ekonomi ini diharapkan mampu menjadi engine penggerak bagi ekonomi-ekonomi kecil yang akhirnya bisa mendorong daya beli masyarakat selain belanja pemerintah melalui realisasi APBD.

Dan tentu langkah Ansar Ahmad yang baru menjabat belum sampai tiga bulan menjadi Gubernur Kepulauan Riau ini masih terus dilakukan untuk menggesa setiap program yang sudah dicanangkan. Selain memperkuat loby ke pemerintah pusat dalam rangka mencari dukungan anggaran, Ansar Ahmad juga memperkuat sistem di dalam Pemprov Kepri agar mesin pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. (*)

 

Share This Post