Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Tanjungpinang Atas LKPj Walikota TA 2016

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Tanjungpinang Atas LKPj Walikota TA 2016

Foto :  Ketua Pansus LKPj dari komisi III,  Ir. Boorman Sirait membacakan catatan rekomendasi DPRD atas LKPj Walikota Tanjungpinang TA 2016

Oleh : Doni M Sianipar

Tanjungpinang,-korankomunitas.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomedasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota TA 2016, di ruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (10/5/2017) siang.

Dalam laporan yang dibacakan Ir. Boorman Sirait MM, selaku Ketua Pansus LKPj TA 2016,  LKPj Walikota Tanjungpinang TA 2016 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan kepada Walikota Tanjungpinang, agar memperhatikan dan melaksanakan catatan, saran dan laporan Pansus serta pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD.

“Adapun rekomendasi dari LKPj TA 2016 secara normatif bertitik tolak balik RPJMD tahun 2013-2018 dengan visi Kota Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta melayani,” ucap Boorman dalam penyampaiannya.

Dengan memperhatikan hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang rekomendasi yang telah dibahas dan dihasilkan lima rekomendasi, diantaranya.

foto bersama : Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah SH, dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno Sambil memegang dokumen dan bersalaman didampingi Sekwan Kota Drs. Abdul Kadir Ibrahim, MT

“1. Kebijakan Pemerintah Daerah meliputi. Pemerintah Kota perlu merealisasikan penciptaan lapangan kerja yang efektif melalui kemudahan dan dukungan terhadap peluang investasi di sektor bisnis yang strategis. Pemerintah Kota harus merealisasikan pengembangan destinasi wisata di Kota Tanjungpinang melalui penguatan identitas budaya lokal dan peningkatan sarana-prasarana. Pemerintah Kota Tanjungpinang harus segera menyelesaikan masalah tapal batas wilayah antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Kabupaten Bintan, batas wilayah antara kecamatan, kelurahan, RT, RW yang ada di Kota Tanjungpinang yang belum memiliki tapal batas dan koordinat yang jelas. Pemerintah Kota harus mengupayakan secara nyata program-program yang dapat meningkatkan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia.

2. Kebijakan pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota belum profesional mengelola aset daerah, jika dilihat dari capaian kinerja yang hanya mencapai 26,3 % atau baru dapat mensertifikatkan tanah yang berupa aset daerah seluas 124 ha dari yang seharusnya 474 ha. Selain itu juga terhadap aset yang dilimpahkan dari Pemkab Bintan yang masih banyak di antaranya belum memiliki status dan pengelolaan. Pemerintah Kota belum mencapai target dalam hal penyelesaian kasus sengketa tanah yaitu hanya mencapai sekitar 15,78 % atau baru hanya sebanyak 3 kasus, sehingga Pemerintah Kota diminta untuk harus semakin efektif dan konkrit dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah.

3. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urursan wajib yaitu, Pendidikan, Bidang kesehatan, Pekerjaan Umum, Perencanaan dan Pembangunan, Perhubungan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera , Urusan Sosial, Tenaga Kerja, Kebudayaan, Urusan Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Urusan Statistik,  Urusan Arsip, Urusan Perpustakaan,  Komunikasi dan Informatika. Sementara urusan pilaha yakni, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Industri

4. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Perlunya Pemerintah Kota memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan dapat mensasar program-program prioritas pembangunan Kota  yang telah dicanangkan.

5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Pemerintah Kota perlu lebih berkomitmen untuk memperbesar alokasi belanja langsung dalam  meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Setiap SKPD ditekankan untuk mampu mewujudkan serapan anggaran yang maksimal tanpa mengabaikan skema perencanaan program yang telah disusun termasuk kemampuan antisipatif terhadap kondisi-kondisi fundamental ekonomi yang dinamis,” kata ketua Pansus LKPj TA 2016 Ir Boorman Sirait MM.

Meskipun hujan sempat melanda Kota Tanjungpinang dengan lebat khususnya Sengarang, rapat paripurna tetap dihadiri oleh Para anggota dewan, pejabat eselon Pemko Tanjungpinang dan para awak media. (*)

 

 

Share This Post

Post Comment