Rakus, Uang Ganti Rugi Tanah Warga Proyek Waduk Tidak Dibayarkan

Rakus, Uang Ganti Rugi Tanah Warga Proyek Waduk Tidak Dibayarkan

BINTAN : Rakus dan kejam, mungkin itu yang pantas diungkapkan kepada para oknum yang memakan uang ganti rugi lahan warga yang berada di seputar pembangunan Waduk air bersih Embung Air Baku Hulu Bintan.

Mega Proyek pembangunan Waduk yang dibangun dari Tahun 2017 dan selesai akhir tahun 2019 kemarin. Namun sampai saat ini, belum juga membayar ganti rugi lahan warg yang terlanjur terpakai.

Mirisnya lagi, proyek pembangunan waduk tersebut berada di lingkungan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Bintan. Dan Informasi yang berkembang, ada puluhan warga yang lahannya terkena pembangunan proyek bernilai 25 miliar rupiah lebih itu, masih tetap menunggu janji dari Pemerintah Kabupaten Bintan, agar segera dilakukan pembayaran ganti rugi atas lahan mereka.

Pemberitaan sebelumnya di media ini, kinerja panitia pembebasan atas lahan warga yang terkena proyek tersebut telah disoroti.

 

Foto : Pejabat bernama Pilihan ini, disebut-sebut saat ini menjabat sebagai Kabag Agraria di Pemkab Bintan. 

Dan informasi lainnya juga menyebutkan, bahwa pihak yang menangani pembebasan lahan untuk proyek itu, disebut-sebut Bagian Agraria di Pemkab Bintan. Saat ini, Kepala Bagian (Kabag) Agraria dijabat oleh pria bernama Pilihan. Sayangnya, mantan Camat ini hanya bisa menjawab seadanya, ketika dilakukan konfirmasi terkait pembebasan lahan tersebut. Parahnya lagi, pejabat bernama Pilihan ini terkesan  mulai berdalih saat menjawab konfirmasi, “saya menjabat disini belum lama pak. Jadi saya kurang tau permasalahan itu. Tapi yang saya tau, anggaran untuk pembebasan lahan warga itu telah dirasionalisasi (Pemotongan-red) untuk bantuan  Pandemi Covid-19. Namun, saya tidak tau berapa persen pemotongannya, “ujar Pilihan melalui ponselnya.

Ucapan Pilihan terkesan nyeleneh. Sepertinya, Kabag Agraria ini hendak mengalihkan perhatian atas permasalahan yang ada. Bagaimana mungkin bisa terjadi pemotongan untuk keperluan bantuan Pandemi Covid-19. Sedangkan proyek ini  telah dimulai sejak tahun 2017 silam. Sementara bencana Covid-19 datang melanda baru berkisar empat bulan.

Disisi lain, pemilik lahan terus berharap kepada Pemkab Bintan, agar lahan yang terlanjur diobrak-abrik oleh pelaksana proyek segera mengganti rugi lahan mereka. Salah seorang pemilik lahan berinisial P, yang lahannya tergerus oleh proyek itu menuturkan, “saya punya lahan 8,7 hektar dekat proyek itu. Tapi yang terkena cuma empat hektar. Waktu itu kami dijanjikan oleh tim pembebasan lahan, bahwa harga per meter lahan kami akan dibayar sebesar Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Dan kami sebagai pemilik lahan, telah berulang kali melakukan pertemuan dengan tim pembebasan lahan. Tapi sampai sekarang, belum ada menerima ganti rugi. Sementara, proyek telah selesai dikerjakan. “beber lelaki lanjut usia itu.

Proyek yang dimulai sejak tahun 2017 sampai 2019 itu, telah menghabiskan anggara sebesar lebih dari 25 miliar rupiah. Dikerjakan oleh Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV.

Rumor yang berkembang, persoalan pembebasan lahan pada proyek tersebut telah terjadi sejak awal. Namun proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu sepertinya memandang sebelah mata terhadap warga pemilik lahan. Buktinya, proyek tersebut terus berlanjut sampai selesai dikerjakan. Tapi lahan warga seakan diabaikan.

Sholikin, ketua LSM Gebrak Provinsi Kepri.

Tak tahan mendengar jeritan warga yang terkesan diabaikan itu, akhirnya Sholikin, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) angkat bicara, “baiknya, ketua tim pembebasan lahan pada proyek itu, dilaporkan saja ke pihak yang berwajib. Apalagi ini menyangkut soal ganti rugi lahan yang jumlahnya tidak sedikit. Dan saya menduga, dana yang telah dipersiapkan untuk pembebasan lahan di lokasi itu, telah dijadikan bancaan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi, jangan sedikit-sedikit yang namanya menyangkut anggaran, selalu menyebut-nyebut telah dirasionalisasi alias pemotongan untuk bantuan.

Oleh : Richard

Editor: Gindo

Share This Post