PT. SBG Mangkir Dalam RDP Dengan Komisi III DPRD Tanjungpinang

Foto : Suasana RDP di ruang Rapat Paripurna DPRD kota Tanjungpinang, Rabu (31/5/2017) siang. Tampak sebelah kanan tempat duduk undangan PT. SBG yang kosong

Tanjungpinang-Korankomunitas.com : Diundang dua kali,  Perusahaan pengembang ternama Kota Tanjungpinang PT Sinar Bahagia Grup (SBG) tetap mangkir pada  Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP) yang dilaksanakan  Komisi III di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, terkait pembangunan ruko dan penimbunan lahan di sekitar terminal bintan center, Rabu (31/5/2017) siang.

Pada hal, RDP tersebut hanyalah membahas masalah pembangunan yang dikerjakan PT. SBG di wilayah Bintan center, terkait penimbunan dan pembangunan ruko yang belum memiliki izin resmi.

Kendatipun demikian RDP tetap dilaksanakan , hadir pada RPD tersebut anggota komisi III, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Satpol PP, Camat Tanjungpinang Timur dan Lurah Air Raja.

Pada RDP tersebut,  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Yuswandi, SH, M.Si langsung menyampaiakan terkait izin PT. SBG, dan menyikapi temuan di lapangan tentang kegiatan pembangunan kawasan terpadu di bintan center sesuai  yang dilakukan PT SBG. Lokasi itu skalanya skala Amdal, skala Amdal itu prosesnya membutuhkan tiga bulan. Sekarang Amdalnya sudah dalam proses. Setelah Amdal ini keluar, maka disahkannyalah dokumen Amdal oleh dinas lingkungan hidup.

“Setelah dokumennya disahkan oleh dinas lingkungan hidup maka berikutnya adalah diberikan izin lingkungan. Izin lingkungan itu adalah dasar dari diberinya Amdal. Jadi sekarang baru sampai penyusunan dokumen belum sampai sidang Amdal,” ungkap Yuswandi.

Selanjutnya,  Plt KaSatpol PP Kota Tanjungpinang memberikan komentar di RDP, fungsi dari Satpol PP adalah untuk menegakan aturan di lapangan. Kemarin kita sudah masuk ke dalam kegiatan tersebut kita sudah menanyakan langsung kepada pengelola, mereka mengatakan masih dalam proses izin. Jadi kami Satpol PP memang tidak langsung menghentikan. Kemudian juga yang berhubungan dengan ruko yang lagi dibangun didepannya, itu sudah dihentikan langsung oleh BP2TSP jadi kami Satpol menunggu, karena sudah ditegur dinas terkait.

“Itu yang kami rasakan dalam hal ini terhadap proses pembangunan, baik bangunan yang di jalan kemudian penimbunan lahan. Kita tidak menghentikan tapi kita menyampaikan kepada pengelola bahwa wajib dihentikan selama proses perizinan belum selesai,” aku Kasatpol PP.

Hot Asi Silitonga menyikapi penimbunan yang dilakukan oleh PT SBG sudah jelas-jelas melanggar aturan, tapi dia menyanyangkan sikap Satpol PP tidak berani mengambil tindakan tegas dalam hal ini.

Foto : Anggota Komisi III DPRD kota Tanjungpinang dalam RDP, Rabu (31/5/2017) siang, (Hot Asi Silitongan baju putih lengan panjang)

“Dari aduan masyarakat dan LSM yang kita sikapi dengan dua kali sidak di lapangan bahwasanya ternyata kegiatan PT SBG di dearah terminal sungai carang belum mendapatkan izin. Saya ingin menanyakan apakah ini legal atau ilegal. Yang saya lihat di sini OPD seperti main mata kegiatannya aja seram bisa pula katanya tak melihat. Daerah harusnya koperatif  jangan kalau kaplingan bisa datang satu batalyon, ini ibarat gunung di cut and fill kok tak melihat”,  sentil Hot Asi saat memberikan tanggapan di RDP.

Anggota dewan dari partai Gerindra ini pun melanjutkan, “sungai carang itu adalah muara titik air dari Kijang Kencana, Comfort, Lampu merah dari THI, Bintan Center semua ke situ. Saya berharap ketika Amdal masih diposes, agar mempertimbangakan drainase”, tegas Hot

Lebih lanjut Hot menegaskan “Kami juga minta satpol PP tegas menegakkan aturan. Banjir THI sebagai efek pembangunan SBG. Selama proses perizinan pembangunan belum boleh berjalan. Komisi III memerintahkan dulu agar kegiatan dihentikan sampai izin selesai,” tegasya.

“Saya sangat-sangat berterima kasih kepada PT. SBG  yang diundang melalui surat dan melalui hanphone tapi tak merespone,” sindir Hot Asi.

Hasil RDP tersebut memutuskan tiga poin yakni, akan kembali mengundang PT. SBG terkait pekerjaan penimbunan dan pembangunan ruko tanpa izin, juga untuk singkronisasi pembangunan drainase bersama Dinas PU. (*)

Oleh : Doni Martin Sianipar

Share This Post

Post Comment