Proyek Pembangunan Tambatan Perahu, Berujung di Kejaksaan Tinggi Kepri

Proyek Pembangunan Tambatan Perahu, Berujung di Kejaksaan Tinggi Kepri

Foto : Sholikin, Ketua LSM Gebrak Provinsi Kepri, saat memberi laporan ke Kejati Kepri.

Oleh Richard Batubara

TANJUNGPINANG : Gonjang ganjing soal proses lelang Proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, yang menggunakan dana DAK tahun 2018, di Desa Pangkil Kabupaten Bintan, tampaknya kian meruncing. Sholikin, Ketua LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri yang banyak berceloteh tentang kebobrokan kinerja Pokja ini di media massa, malah maju selangkah lagi.

Selasa (05/06/2018), didampingi seorang rekannya, lelaki yang intens dan sangat getol mengawasi masalah korupsi di daerah ini, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri. Diakuinya, bahwa kedatangannya ke kantor lembaga hukum itu, hendak melaporkan kinerja buruk Ketua Kelompok Kerja (Pokja) paket ini. Menurut penilaiannya, ketua Pokja banyak menabrak aturan pada saat menentukan pemenang tender.

“Sesuai dengan apa yang saya paparkan di media massa, bahwa kemenangan CV. Sultan Ratuhapis pada proses lelang Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Pangkil, Kabupaten Bintan (Sumber Dana DAK T.A 2018) itu, terlalu kental nuansa konspirasi nya. Sudah jelas tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh Panitia (Pokja Paket 172 ULP Prov. Kepri – red), tapi tetap saja dimenangkan. Berarti, menangnya perusahaan itu bukan karena terpenuhinya unsur kelengkapan yang diminta panitia, “sebutnya kepada media ini.

Dijelaskannya, tidak ada manusia yang sempurna dalam membuat dan menyiapkan dokumen penawaran, yang menyiapkannya secara dadakan. Pasti ada selah dan salahnya. Hal ini bisa dimaklumi. Jadi, untuk persoalan yang satu ini, kami akan melayangkan surat ke Komisi Informasi (KI), untuk membuka permasalahan ini. Biar terang benderang. Katanya.

Ditambahkannya, Tadi saya langsung ketemu dengan Pak Wiwin Iskandar yang menjabat sebagai Kasi Penkum di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri. Kebetulan, pak Wiwin juga menjabat sebagai Ketua sub tim TP4D yang dilantik kemarin pada Hari Senin (4/6/2018) lalu. Dan saya juga sudah jelaskan semua permasalahan yang ada. Bahkan, pak Wiwin tadi mengatakan kepada saya, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan yang saya sampaikan.

Usai menyerahkan laporan, Sholikin dan Wiwin Iskandar, foto bersama di ruangan Kantor Humas Kejati Kepri Selasa (5/6)

 

Seperti pemberitaan sebelumnya. Bahwa Pokja Paket 172 ULP Prov. Kepri telah memberitahukan dan mensyaratkan kepada semua rekanan yang akan mengikuti jalannya proses lelang paket Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Pangkil, Kabupaten Bintan (Sumber Dana DAK T.A 2018). Bahwa setiap rekanan, diwajibkan memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan. Diantaranya, harus memiliki dua buah Concrete Mixer dengan kapasitas 0,3 M3. Jika tidak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan maka perusahaan tersebut akan gugur dan tidak akan mungkin untuk bisa jadi pemenang.

Namun, yang terjadi justru kebalikannya. Jelas – jelas CV. Sultan Ratuhapis tidak mengisi jumlah peralatan minimal dan kapasitas yang diminta dan ditetapkan dalam dokumen lelang yakni dua unit Concrete Mixer dengan kapasitas 0,3, pihak perusahaan pemenang hanya mengisi satu unit Concrete Mixer dengan kapasitas memadai didalam system aplikasi SPSE yang dikirimkan. Tapi malah bisa ditetapkan sebagai pemenang. Membuat rekanan lainnya terperanjat.

Dari 22 rekanan yang mengikuti pelelangan, hanya lima perusahaan yang sampai pada proses pemasukkan penawaran. Setelah mengetahui nama perusahaan pemenang, ke-empat perusahaan lainnya sontak kaget. Dan dua dari ke-empat perusahaan itu, langsung melayangkan surat sanggahan.

Herannya, sikap Tommy Muhammadi, ketua Pokja Paket 172 ULP Provinsi Kepri, Paket Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Pangkil itu, tetap bungkam, alias tidak menjawab. Meskipun dua kali sudah dilayangkan konfirmasi ke ponsel nya melalui layanan WA (WhatsApp).

Sikap diamnya ini, justru menimbulkan asumsi miring terhadapnya. Bahkan dinilai, takut tercium aroma busuk yang ada di dalam kegiatan itu. (*)

 

Share This Post