Presiden RI Harus Desak Menteri ATR/BPN RI, Basmi Mafia Tanah di Kota Tanjungpinang

Presiden RI Harus Desak Menteri ATR/BPN RI, Basmi Mafia Tanah di Kota Tanjungpinang

TANJUNGPINANG : Mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah di daerah, menyusul komitmen Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) RI memberantas mafia tanah telah menyebabkan ketidakpastian hukum serta mengganggu iklim investasi, maka sudah sepantasnya status 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Pemegang Hak PT. Terira Pratiwi Development (PT. TPD) 4 SHGB sudah Terindikasi TANAH TERLANTAR dari tanggal 11 Agustus 2010 untuk diproses lebih lanjut untuk Ditetapkan sebagai TANAH TERLANTAR,

1. SHGB  00871 : 2.966.500 M2
2. SHGB  00872 : 3.974.330 M2
3. SHGB  00873 : 2.112.900 M2
3. SHGB  00874 : 3.216.590 M2
Total 12.270.320 M2. Atau 1.227 Hektar (Seribu dua ratus dua puluh tujuh Hektar ), Belum termasuk
5. SHGB 00059 : 821.480 M2

Menanggapi, lambatnya proses Penetapan TANAH TERLANTAR 5 (lima) SHGB PT. TPD oleh ATR/BPN RI, Sholikin, Ketua Dewan Pengurus Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Kepulauan Riau, berkomentar lugas, Senin, 21/9/2020.

Sholikin Ketua Dewan Pengurus Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Kepulauan Riau.

Saya menduga, ada yang tidak beres dalam proses Penetapan Tanah TERLANTAR untuk 4 SHGB pemegang Hak PT. TPD oleh ATR/BPN RI yang telah dinyatakan oleh BPN kota Tanjungpinang sebagai TANAH TERINDIKASI TERLANTAR.   Mengapa tidak, dari tahun 2010  sampai saat ini sama sekali tidak ada  keputusan Hukum tetap tentang status Tanah-tanah tersebut, akibatnya, pembangunan dan investasi di kota Tanjungpinang terganggu.

Lebih lanjut, Sholikin menjelaskan, disamping dugaan tersebut, ia juga menduga bahwa PT. TPD untuk merealisasikan Peruntukan 5 SHGB membangun Real estate Terpadu,  Tidak memiliki modal  yang cukup. Buktinya, Pada tahun 1995 BPN Kantor Wilayah Provinsi Riau menerbitkan 5 SHGB tersebut pada tanggal 21 April 1995 , lalu 3 (tiga) dari 5 SHGB itu dijual ke  PT. Kemayan Bintan (PMA-Malaysia), pada tanggal 21 November 1996, sesuai Akta Jual Beli tanggal 21/11/1996 atas nama Pemegang Hak yaitu PT. Kemayan Bintan (PMA), kemudian masuk dalam daftar Aset Kemayan Copration BHD Malaysia, senilai RM. 3.920.000, ( tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu Ringgit Malaysia) yaitu ; SHGB nomor 00871, 00872, 00873, total luas 8.295.990 M2 atau 829 Hektar, 599 M2. Lalu, apakah secara hukum Indonesia maupun Hukum Internasional tanah seluas tersebut Sah jadi aset Kemayan copration BHD – Malaysia, faktanya perlu dikaji kembali.

Photo copy Sertifikat HGB No.00874 PT. TPD yang telah dijual ke PT. Kemayan Bintan (PMA-Malaysia) Akte jual beli tanggal 21 Nopember 1996.

Sholikin menambah, Didirikanya PT. Kemayan Bintan oleh Suban Hartono dan kawan-kawan, kuat dugaan hanyalah alat untuk menjual tanah Indonesia di kota Tanjungpinang kepada pihak Perusahaan Malaysia, untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Karena dari saat diterbitnya ke 5 SHGB tersebut tanggal 21 April 1995, faktanya belum ada bukti nyata kegiatan apapun sesuai peruntukannya membangun Real estate Terpadu sampai saat ini di wilayah desa Dompak kecamatan Bukit Bestari itu.

Begini kronologisnya, PT. KEMAYAN BINTAN didirikan oleh Suban Hartono dan kawan-kawan : Pada tanggal 16 Agustus 1995, dengan status PERSEROAN BIASA, Akte No. 24 dibuat oleh Maria Hilaria Salim, SH Notaris di Batam. Dan dalam Tahun yang sama 1995 sampai dengan Tahun 1996 PT. Kemayan Bintan mengajukan perubahan status PERSEROAN BIASA menjadi PERSEROAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) dan berlanjut menjadi PERSEROAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA), lalu sampai pada tanggal 21 November 1996 PT. TPD sah telah menjual 3 SHGB tersebut kepada PT. Kemayan Bintan.

Untuk diketahui bahwa, Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada 2 status permodalan; (i) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; (Menggunakan Modal dalam Negeri tidak Modal luar negeri).

(ii) Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Lebih lanjut, Sholikin meminta kepada Pihak Tim C yang baru-baru ini melakukan Verifikasi pada salah satu tanah SHGB yang katanya pemegang Hak yaitu PT. Kemayan Bintan, harus lebih teliti lagi, jangan sampai masyarakat dan pemerintah daerah kota Tanjungpinang dirugikan, serta secepatnya mendesak ART/BPN RI untuk berani dan segera Menetapkan 5 SHGB tersebut sebagai TANAH TERLANTAR. (*)

Share This Post