Pemko Jangan Diam, Tindak Tegas Penimbun Lahan Tidak Berizin

Pemko Jangan Diam, Tindak Tegas Penimbun Lahan Tidak Berizin

Foto : lokasi penimbunan, Jalan Lembah Merpati I, Kampung Wonosari, RT 004 / RW011 Tanjungpinang Timur

Tanjungpinang-korankomunitas.com : Mengenaskan, masih saja terjadi praktik​ meremehkan​ aturan yang ada di kota Tanjungpinang oleh oknum pengembang, yang kesannya Pemerintah daerah dianggap tidak ada ketegasan.

Tidak percaya, buktinya yang dilakukan oknum pengembang di Jalanan​ Lembah Merpati I, Kampung Wonosari, RT 004 / RW011 Tanjungpinang Timur – Provinsi Kepri

Realitasnya, geliat pembangunan di kota Tanjungpinang seakan tak terbendung. Pihak pemerintah maupun swasta, tampak saling bahu membahu membangun kota Segantang Lada ini. Baik dari sarana jalan raya, maupun membangun sarana perumahan.

Untuk merubah sebuah kawasan yang tadinya kawasan berair (rawa-red), tentu harus melakukan penimbunan. Agar kawasan tersebut bisa disulap menjadi sebuah perumahan nan elok.

Tapi untuk melakukannya, diwajibkan mengantongi izin. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 02 tahun 2013 tentang penimbunan lahan.

Dan bagi yang melanggar pasal 15 pada Perda tersebut, akan dikenakan sanksi pidana penjara. Dan akan didenda. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tetapi Undang-undang tersebut bagi pelaku penimbunan yang saat ini sedang beroperasi di Jalan Lembah Merpati I, Kampung Wonosari, RT 004 / RW 011 Tanjungpinang Timur ini, diduga tetap saja mengabaikan segala prosedur perizinan yang ada, seolah-olah kebal hukum.

Informasi yang didapat, bahwa pelaku penimbunan di lokasi itu bernama Antony,
Hari Senin (24/07/2017) kemarin, media ini coba melakukan investigasi ke lokasi tersebut. Terlihat sejumlah Truk pengangkut tanah sedang berlomba-lomba menuangkan tanah timbun ke genangan air rawa yang ada.

Tiba-tiba, mendadak seorang pria baruh baya dengan sombongnya melarang media ini untuk mengabadikan aktivitas yang ada, “kenapa difoto pak. Bapak dari mana. Jangan sembarang fotolah. Bapak kalau mau cari uang rokok bilang aja. Kami juga mengerti kok, “ujarnya, sambil menjauh.

Dihari yang sama, Antony coba dikonfirmasi melalui poselnya. Menurut penjelasannya, bahwa soal perizinan di lokasi itu, hanya melalui warga, ketua RT dan ketua RW setempat, “Ooh…… kalau soal izinnya, itu hanya dari warga dan ketua RT serta ketua RW setempat saja pak. Karena nimbunnya juga nggak banyak. Kalau izin dari pemerintahan memang tidak ada pak. Memang pernah saya percayakan kepada pak Badri (orang suruhan Antony-red) untuk mengurus izinnya, “beber Antony kepada media ini.

Disisi lain. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Tanjungpinang. Melalui Yo Fery, Bidang Pengawasan Lingkungan mengakui, kalau aktivitas itu memang tak berizin, “wah kami nggak pernah tau itu bang. Tapi, makasihlah infonya. Karena ini masukan buat kami. Dan nanti akan kami tindaklanjuti. Yang pasti, kegiatan itu belum kami ketahui, “janjinya di ruang kerjanya (24/072017).

Takut dampak banjir dari aktivitas itu terjadi, dan menyengsarakan masyarakat lainnya, seorang warga, sebut saja Yusuf, pemerhati lingkungan, berharap kepada pemerintah kota Tanjungpinang, agar segera mengambil tindakan, “kalau menurut saya, pemerintah setempat secepatnya mengambil tindakan. Takutnya, keburu muncul musim hujan dan menimbulkan banjir, “harapnya (25/07/2017).

Oleh Richard Batubara

Share This Post