PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Foto : Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, saat menerima hasil laporan LKPD Kota Tanjungpinang dengan opini WTP dari Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Isman Rudy.

TG.PINANG (KK): Setelah 10 tahun lama, akhirnya dimasa kepemimpinan H. Lis Darmansyah Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mem¬buktikan kinerjanya yang cemerlang, yakni berhasil meraih Opini Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014.
Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan pada Kamis (28/5/2015) lalu dan langsung diserah-kan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kepri, Isman Rudy di Auditorium BPK RI Perwakilan Kepri.
Dalam sambutannya, Isman Rudy berharap kepada kabupaten dan kota yang telah mendapatkan WTP agar dapat dipertahankan. Sedangkan kepada yang belum, ia meminta agar ditingkatkan. “Dan khususnya kepada Kota Tanjungpinang, saya mengucap¬kan Selamat,” ujarnya.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dalam sambutannya menyatakan senang atas prestasi yang berhasil diraih Kota Tanjung¬pinang. “Saya atas nama peme¬rintah Kota Tanjung¬pinang be¬serta DPRD dan seluruh jajaran SKPD Kota Tanjungpinang me¬ngu¬capkan terima kasih. Kami cukup lama menunggu selama lebih kurang 10 tahun untuk mendapatkan WTP ini, dan hasil yang telah dicapai ini agar dapat dipertahankan,” tegasnya.
Lebih lanjut Lis mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), merupakan upaya untuk mewu¬judkan keberhasilan penyeleng¬garaan pemerintahan negara. Dan keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, Katanya.
Maka, Hasil dari peme¬riksaan tersebut, disamping meng¬hasilkan opini, juga mengha¬silkan temuan dan kesimpulan. Serta rekomendasi agar dapat dilaksanakan koreksi atau penyesuaian yang diper¬lukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan.
Hal itu supaya pengelolaan keuangan Pemko Tanjung¬pinang menjadi lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan ber¬tanggung jawab sesuai apa yang diharapkan dari tujuan peme¬riksaan BPK pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. (*)

Share This Post

Post Comment