Pandangan Fraksi DPRD Kepri Dijawab Pemprov Kepri

Pandangan Fraksi DPRD Kepri Dijawab Pemprov Kepri

Foto : dari kiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, SH dan Wakil Ketua I Rizki faisal, SE, MM.

Tanjungpinang- Korankomunitas.com: Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah memberikan jawaban atas pandangan fraksi di DPRD Terkait Ranperda Ketenaga Listrikan Dan Ranperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat pada sidang paripurna, Kamis (27/4/2017) diruang rapat utama kantor DPRD, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang.

Foto : Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H. TS. Arif Fadillah menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi di DPRD 

Pada kesempatan ini Sekda Arif mengatakan seluruh masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi pada paripurna sebelumnya bermakna penting sebagai penyempurnaan tehadap kedua Ranperda yang sedang di bahas saat ini.

“Menjadi masukan yang berharga bagi kami dalam memandang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum dan Ketenaga Listrikan,” ujar Arif.

Foto : Anggota DPRD Prov.kepri yang hadir

Arif melanjutkan pihak pemerintah sangat berterimakasih atas dukungan dan masukan dari setiap fraksi  terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang ketenaga listrikan dan Bantuan Hukum Untuk masyarakat. segala saran dan masukan di terima dan akan di tindaklanjuti dalam pembahasan ranperda nantinya.

Foto : Hj Yuniarni Pustoko Weni

“Besar harapan kami bahwa pembahasan Ranperda Ketenaga Listrikan dan Bantuan Hukum untuk masyarakat ini bisa terlaksana dengan baik dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga pemerintah daerah mempunyai regulasi yang berdaya saing terhadap pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Ranperda terkait Bantuan Hukum diharapkan mampu menjadi jawaban dari persoalan yang selama ini dihadapi dalam peradilan pidana, ini merupakan bagian yang inheren dari proses pemberdayaan masyarakat diranah hukum agar masyarakat mendapatkan keadilan sebagai perwujudan dari asas persamaan dihadapan hukum,” tutup Arif.

Selanjutnya matrix jawaban pemerintah akan diserahkan kepada masing-masing fraksi untuk ditindaklanjuti agar pembahasan Kedua Ranperda tersebut bisa dilanjutkan ketahap berikutnya.

Oleh Doni martin sianipar

 

Share This Post