Padum 7 Frkasi DPRD Kota Tanjungpinang Atas RAPBD-P 2017

Foto : Hotasi Silitonga saat menyampaikan Padum dari fraksi Grindra atas Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2017

TANJUNGPINANG – Korankomunitas.com : Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menyampaikan Pandangan Umum (Padum) nya, atas paripurna, Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2017, yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2017 yang lalu.

Semua fraksi mengeluarkan tanggapan-tanggapan atas kinerja pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan APBD Murni TA 2017, dan memberi masukkan untuk APBD-P 2017. Baik yang memuji kinerja Pemko TPI maupun yang mengkritik. Berikut Padum 7 fraksi atas RAPBD Kota Tanjungpinang TA 2017.

Foto : Suasana Paripurna, saat Petrus marulak sitohang menyampaikan Padum dari Fraksi PDIP

Menurut fraksi PDI Perjuangan dalam penyampaian Padumnya, setelah mencermati dan mempelajari rencana perubahan APBD  Kota Tanjungpinang TA 2017 berdasarkan kebijakan umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD TA 2017, dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Kenaikan yang terjadi pada Perubahan APBD TA 2017 mengalami kenaikan sebesar  5,71% dibandingkan pendapatan daerah APBD  Murni TA 2017.

Foto : Hanya Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang

“Dengan jumlah kenaikan tersebut menunjukkan, bahwa pemerintah kota Tanjungpinang telah berhasil mencapai target kinerja yang direncanakan pada APBD Murni 2017. Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang sangat mengapresiasi pemerintah Kota Tanjungpinang, yang dalam hal ini berhasil meningkatkan pendapatan kota Tanjungpinang sebesar 5,71%. Maka dengan ketulusan hati, fraksi PDI Perjuangan terdorong untuk turut berjuang bersama pemerintah Kota Tanjungpinang dalam membangun semua aspek kehidupan di kota Tanjungpinang yang kita cintai ini, agar terwujud dan tercipta efektivitas kinerja pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas ,” kata Sekretaris Padum fraksi PDI Perjuangan dalam bacaannya.

Foto : Suasana Paripurna

Simon Awantoko selaku Sekretaris fraksi Golkar dalam Padum partainya mengatakan, setelah mencermati Perubahan APBD TA 2017 ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagaimana amanat UU dan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah Kota Tanjungpinang harus memegang prinsip transfaransi dalam ebugeting anggaran, baik transfaransi dalam penerimaan maupun pengeluaran yang bersumber dari PAD dan APBN berupa DAK, DAU, DBH, dan dana transfer lainnya. Dengan ini fraksi partai Golkar, meminta, TAPD agar segera menyusun RAPBD terutama dari PAD juga sumber penerimaan lainnya agar jangan ada timbul kesan ada sektor penerimaan yang disembunyikan. Dengan meningkatnya kebutuhan belanja harus diimbangi dengan peningkatan PAD  yang lebih memadai dalam pengamatan fraksi Golkar masih banyak potensi-potensi real yang belum tergawe, kurang maksimalnya dalam pengelolaan, lemah dalam pengawasan yang diperlakukan aparatur sipil negara. Fraksi Golkar berpendapat mengukur penyerapan PAD mestinya dipandang penting dari tahun ke tahun dengan memaksimalkan potensi-potensi PAD yang ada di Kota Tanjungpinang, serta memaksimalkan kinerja SKPD, terutama tenaga teknis di lapangan yang diharapkan kedepannya dapat berperan aktif dalam usaha penyeimbangkan penerimaan dana pembangunan terhadap APBD. Pada kesempatan ini, kami fraksi Golkar, kembali menekankan agar mengawal secara ketat seluruh kebijakan pemerintah Kota Tanjugpinang dalam upaya penerimaan pajak dan retrebusi dari objek pajak potensial masih jauh dari harapan daripada target APBD Murni di tahun 2017 yang lalu, termasuk mencermati sisi-sisi mana kebocoran pajak dan retribusi daerah yang tertinggi,” kata Simon.

Foto : Seluruh OPD kota Tanjungpinang, staff Ahli, Camat, Lurah, hadir dalam Padum Fraksi

“RAPBD tahun 2017 ini agar lebih memprioritaskan pada program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sehubungan adanya peningkatan pendapatan yang bersumber dari kebijakan pusat terkait pengelolaan biayaya operasional sekolah atau  BOS dan dana tunda salur DAK 2016, fraksi partai Golkar menganggap perlu diperhatikannya mengenai kesejahteraan tenaga guru dan tenaga guru honor  kesehatan serta yang secara nyata telah memberikan dampak langsung mencerdaskan kehidupan bangsa dan peningkatan kualitas hidup sehata masyarakat. Selanjutnya kami berpandangan penting sekali bagi pemerintah Kota Tanjungpinang membina lembaga-lembaga keagamaan dan memberikan bantuan pembinaan baik lembaga Islam, Kristen Khatolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Terkait dengan devisit anggaran kami menyarankan kepada Pemerintah kota Tanjungpinang agar realistis dan cermat dalam penghitungan anggaran daerah agar tidak mengulangi kesalahan lagi dengan angka devisit yang setiap tahunnya semakin melebar,” tambah Simon.

Fraksi Hanura dalam menyampaikan Padumnya mengatakan, pemerintah daerha dalam memberikan pelayanan public kepada masyarakat tentunnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

“Dalam mewujudkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sudah barang tentu diperlukan payung hukum  yang jelas dan benar tanpa melanggar hak-hak hidup dan hak-hak lain bermasyarakat,”ucap Reni dalam menyampaikan Padum dari fraksinya.

Reni yang selaku Wakil Ketua dari fraksi Padum, Partai Hanura di DPRD Kota Tanjungpinang menambahkan, merujuk pada hal tersebut di atas kami fraksi Hanura menilai bahwa urgensi percepatan pembahasan dan pelaksanaannya harus disegerakan. “Hal ini dikarenakan Ranperda ini sangat dibutuhkan pemeruntah daerah dalam membuat dan menyusun tata kelola yang tepat guna dan tepat sasaran,” katanya.

Fraksi Demokrat Plus dalam Padumnya yang dibacakan oleh Beni, terkait dengan akhir periode lima tahun kepemimpinan Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka hendaknya penyusunan Perubahan APBD ini dapat dijadikan sebagai momen untuk melengkapi seluruh target pencapaian dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018. Kegiatan-kegiatan dalam APBD Perubahan ini dapat diarahkan untuk mengisi target-target yang belu dicapai dalam peaksanaan APBD empat tahun sebelumnya.

“Perbandingan struktur untuk belanja langsung (BL) dan belanja tidak lansung (BTL) sudah dapat diterima. Fraksi Partai Demokrat Plus melihat bahwa pembasan Perubahan APBD ini dilakukan hmapir mendekati akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang diprediksi tidak akan dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2017 ini, hendaknya tidak dipaksakan untuk dilakukan,” kata Beni selaku Sekretaris Padum fraksi Demokrat Plus DPRD Kota Tanjungpinang.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan dalam Padum  terkait Rancangan APBD Perubahan Kota Tanjungpinang TA 2017 mengatakan, pada APBD P 2017 pemerintah Kota Tanjungpinang jika dilihat dari prses periode masa jabatan Wali Kota sekarang, merupakan APBD tahun terkhir untuk masa jabatannya. Hal ini tentu memiliki arti penting sebagai bentuk perencanaan kegiatan untuk pencapaian (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah yang dilakukan dari tahun pertahun. Tahun perubahan ini diharapkan berdasarkan dari hasil evaluasi seluruh kinerja perangkat daerah, dan juga diharapkan sebagai tahun pelengkap dari seluruh hasil evaluasi yang telah dilakukan.

“Kami memahami adanya perubahan ini sebagaimana telah disampaikan di dalam pidato Nota Keuangan APBD Perubahan TA 2017 ini. Perubahan sebagaimana disebutkan di dalam nota pengantar tersebut baik dari sisi Pendapatana, Belanja dan Pembiayaan, diharapkan dapat memberikan makna yang penting dalam menunjang capaian visi pembangunan dari tahun pertahun,” Kata Ketua Padum fraksi PKS, HJ. Ismiyati.

Sambungnya, kami juga memberikan apresiasi atas seluruh kinerja pemerintah daerah, yang dalam tahu pertahun menunjukkan peningkatan PAD, hal ini hasil kerja dari seluruh sistem kordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh dan kepada pihak-pihak terkait.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaiakan Padumnya terhadap Nota Keuangan tentang Perubahan APBD Kota Tanjungpinang TA 2017, yang dibacakan Hot Asi Silitonga, fraksi Gerindra merekomendasikan bahwa perhitungan Perubahan APBD Kota Tanjungpinang harus menyesuaikan pada kondisi perekonomian Daerah maupun Nasional saat ini, serta kebijakan kinerja pendapatan daerah dengan mepertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

“Perkiraan hitungan pendapatan daerah yang dapat tercapai dan terukur secara rasional, baik PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil pengelolaan BLUD, dana kapitasi jaminan kesehatan national pada puskesmas se-Kota Tanjungpinang yang pengelolaannya tidak melalui rekening kas umum daerah, namun merupakan bagian pengelolaan APBD Kota Tanjungpinang. Penyesuaian atas dana perimbangan/transfer yang bersumber dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan 3 tahun 2017,” kata Hot Asi Silitonga.

Sementara itu Pandangan Umum dari fraksi Amanat Pembangunan yang diucapkan Hasan, pada penjelasan Permendagri No 31 tahun 2016 tentang penyusunan APBD TA 2017, seyogyanya di dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2017 dapat diselesaikan 3 bulan sebelum masa TA 2017 berakhir.

“Pada kesempatan ini pula kami mencermati dengan sisa waktu yang sangat singkat ini, pemerintah Kota Tanjungpinang diharapkan agar lebih fokus pada pembangunan yang sedang berjalan dan tidak mengusulkan program/kegiatan baru karena akan dikwatirkan tidak terlaksana, dengan menurunnya kondisi perekonomian nasional yang berdampak hingga ke daerah-daerah. Diharapkan pemerintah kota harus peka terhadap kondisi masyarakat yang memerlukan perhatian sehingga dapat meningkatkan kembali daya beli di masyarakat,” Kata Hasan.

 

Pemerintah Kota juga harus menggenjot PAD yang tidak hanya bersumber pada pajak dan retribusi saja. Namun, harus mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendatangkan insvestor dari luar untuk berinvestasi di Kota Tanjungpinang guna meningkatkan PAD tersebut.

 

“Fraksi Amanat Pembangunan dalam kesempatan ini pula sangat berharap pelaksanaan pembangunan di tahun 2017 berjalan baik dan tepat waktu,” tambah Hasan.

Paripurna yang digelar pada siang hari tersebut diadakan di ruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Senin 23 Oktober 2017, dan dihadiri Wali Kota Tanjungpinang, Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD, Seluruh OPD, Asisten, Kabag, Camat, dan Lurah di Kota Tanjungpinang, serta insan Pers.

Share This Post