Ombudsman Republik Indonesia, Akan Selesaikan Masalah Tanah Edward Saragi

Ombudsman Republik Indonesia, Akan Selesaikan Masalah Tanah Edward Saragi

TANJUNGPINANG : Terkait permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Edward Saragi (Almarhum) dari 19 Juni 2015 di RT. 1 RW. IV Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang, tidak diproses oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, dengan alasan adanya seorang pengusaha bernama Hengky Suryawan dan Himpunan Pengusaha Eksportir Pasir Kepulauan Riau (HIPEPARI) menyatakan keberatan jika BPN kota Tanjungpinang menerbitkan SHM atas nama Edward Saragi, realitanya menjadi tanda tanya besar.

Aloysius Dhango, S.Fil, (pemilik tanah bersempadan dengan tanah Edward Saragi) menyatakan ketakutan dan tidak patuhnya BPN kota Tanjungpinang untuk tidak memproses permohonan SHM atas nama Edward Saragi, jelas tidak beralasan, karena menurut Aloysius, sebelum Edward saragi mengajukan permohonan Penerbitan SHM kepada BPN Kota Tanjungpinang, Edward Saragi dengan resmi telah menyurati Kelurahan Kampung Bugis, tanggal 14 Februari 2013, karena ada seorang bernama Lauca mengaku bahwa tanah yang akan Edward Saragi ajukan SHM kepada BPN kota Tanjungpinang adalah tanah salah seorang pengusaha Tanjungpinang, sembari memperlihatkan beberapa Surat Keterangan Tanah (SKT).

Lalu, tanggal 18 Pebruari 2013, Kelurahan Kampung Bugis membalas surat Edward Saragi Nomor : 35/II/2013, Perihal : Pengecekan Lokasi Tanah, dan dalam surat itu dijelaskan bahwa letak lokasi tanah tersebut tidak sesuai dan tercatat didalam Buku Register Kelurahan Kampung Bugis bahkan disebutkan bahwa tanah yang diakui oleh salah seorang Pengusaha dan HIPEPARI terletak di RT. 02/RW 04, BUKAN di RT. 01/RW 04 Kelurahan Kampung Bugis.

Fakta hukum, yang dinyatakan Kantor Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang, dengan Nomor Surat Nomor :35/II/2013, sudah jelas kedudukan hukumnya, tanah yang diakui pihak HIPEPARI dan Hengky Suryawan tidak tumpang tindih dengan tanah Edward Saragi.

Kendatipun kuatnya fakta Hukum tersebut, tapi entah apa sebabnya, pihak BPN kota Tanjungpinang takut memproses permohonan penerbitan SHM Edward Saragi sejak tahun 2015 sampai Edward Saragi meninggal Dunia, Sabtu, 21 September 2019.

Rabu, 25 September 2019 (besok), Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi kepulauan Riau, mengundang Edward saragi untuk Klarifikasi dan Konsiliasi, bertempat di Hotel CK Tanjungpinang, pukul 14.00 Wib, selain Edward Saragi, juga diundang ; Hengky Suryawan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri, Kepala Kantor BPN kota Tanjungpinang, Ketua HIPEPARI Provinsi Kepri. Memenuhi undangan tersebut, pihak Edward Saragi, akan diwakili oleh anak kandungnya dengan didampingi Aloysius Dhango dan Gindo Halomoan Pakpahan.

Pihak keluarga Edward Saragi berharap agar Ombudsman memproses BPN yang telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik yang mengakibatkan rakyat terhalang mendapatkan haknya secara adil dan benar (*)

Berita terkait

 

 

 

Share This Post