Oknum ASN Disdik Kepri Diduga “Langgar” UU No 5 Tahun 2014 dan PP No 53 Tahun 2010

Oknum ASN Disdik Kepri Diduga “Langgar” UU No 5 Tahun 2014 dan PP No 53 Tahun 2010

Oleh : Doni Martin Sianipar

TG.PINANG (KK) – Dugaan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), melanggar UU No 5/2014 (ASN) dan PP No 53/2010 (Disipilin Pegawai Negeri Sipil), sudah selayaknya ditindak tegas. Mengapa tidak, jelas-jelas Penjabat Gubernur Provinsi Kepri Agung Mulyana telah memberikan himbauan tegas kepada seluruh ASN untuk tidak menggunakan atribut serta fasilitas negara dalam Pilkada 2015 di Provinsi Kepri, untuk ikut mendukung dalam kampanye pasangan Cagub dan Cawagub Provinsi Kepri.

“Saya menekankan, mari kita ikuti aturan ini, dengan tidak menggunakan atribut sebagai ASN dan peralatan serta fasilitas milik Negara,” tegasnya.

Namun, UU, PP dan Hinbauan Pj Gubernur Kepri yang benar-benar “Hebat” tersebut, rupanya tidak berarti bagi oknum Disdik Kepri berinisial IP. Buktinya, berbagai Media Lokal menyoroti tajam dugaan pelanggaran tersebut, tetapi IP tetap tidak tergoyahkan oleh tindakan hukum apapun.

Bayangkan, dugaan pelanggaran yang dilakukan IP, terkesan lebih mengarah pada penggelapan, yakni dengan cara mengganti nomor Polisi (nopol) kendaraan roda empat bermerk Toyota Hilux warna hitam metalik BP 8320 A, plat warna merah, menjadi BP 8787 TA Plat warna hitam, yang notabenenya milik aset daerah Provinsi Kepri. Hebat bukan, tetapi itulah realitanya, bahkan tindakan semena-mena yang IP lakukan, disinyalir untuk mendukung kepentingan salah satu Cagub dan Cawagub Provinsi Kepri.

stnk edit

Ketika dikonfirmasi korankomunitas.com, IP disinyalir Kasi Rencana dan Evaluasi Disdik Kepri melalui short messages service (SMS), Sabtu (5/11/2015) ke nomor handphonenya. Menayakan, apa benar bapak sering menggunakan kendaraan roda empat mobil Toyota Hilux Nopol BP 8787 TA dan mobil tersebut punya siapa ? IP malahan menjawab aneh, “Tidak benar itu. Mksh sebelumnya,” singkat SMS balasnya. Aneh memang, dan sangat bingung membaca balasan IP tersebut.

Disisi lain, IP besar kemungkinan dapat dikaitkan untuk pelanggaran karena mendukung salah satu Cagub dan Cawagub Kepri tahun 2015. Dimana, didalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU no.5 Tahun 2014 Tentang ASN ditegaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan kebijakan dan manajemen ASN yang menganut azas netralitas, yakni untuk menciptkan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, sehingga dapat memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 4 angka 15 PP No.53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS menyebutkan bahwa memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b.menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sementara itu, Yatim Mustafa selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri ketika dikonfirmasi korankomunitas.com melalui (SMS) tidak membalas, hingga berita ini diunggah. (*)

Share This Post

Post Comment