Masyarakat Kota Tanjungpinang Pertanyakan, Hibah Bangunan Dari Pemprov Kepri

Masyarakat Kota Tanjungpinang Pertanyakan, Hibah Bangunan Dari Pemprov Kepri

Foto :  Kondisi Gedung SMA Negeri yang berada di kecamatan Tanjungpinang Timur.

Oleh   : Pandi Pandiangan
Editor : Richard Batubara

Tanjungpinang- (KK) : Pada tahun anggaran 2015 yang lalu Pemerintah Provinsi kepulauan Riau memberikan dua bantuan hibah berupa bangunan gedung sekolah baru kepada pemerintah Kota Tanjungpinang, adapun bantuan pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang atas dan Kejuruan ini adalah SMK Negeri kelauatan dan perikanan yang berada dikecamatan Tanjungpinang Kota dan SMA Negeri yang berada di kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kedua Bangunan sekolah ini masih belum dapat difungsikan karna memang pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dan direncanakan pelaksanaan pembangunan akan diselesaikan pada Tahun 2016 ini.

Terlepas dari rencana penyelesaian pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pembangunan kedua USB tahap satu Tahun anggaran 2015 masih menimbulkan tanda tanya yang belum terjawab. Seperti permasalahan lahan yang digunakann untuk pembangunan gedung sekolah milik negara ini. Bangunan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengurangi volume pekerjaan ini, masih sebatas dugaan.

Untuk pembangunaan Hibah SMK Negeri Kelautan dan Perikanann Kota Tangjungpinang ini, APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2015, dialokasikan sebesar Rp.2.319.434.682,-. Pada proses lelang hanya ada satu perusahaan yang dinyatakan lulus sampai pada tahap evaluasi teknis. Dan ditetapkan sebagai pemenang. Yaitu Cv. Tri Cakra. Rekanan yang satu ini, memasukkan harga penawaran kelima tertinggi dari beberapa peserta yang mengikuti lelang. Yakni seharga Rp.2.087.267.000,-. Sedangkan Cv. Wira Murni Utama, sebagai peserta lelang lainnya, memasukkan harga penawaran terendah. Tapi dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis. Dengan alasan, tidak menjelaskan uraian kerja dari pekerjaan senitasi dan bukti kepemilikan peralatan tidak lengkap.

Hasil pantauan dilapangan gedung SMK yang direncanakan akan dibangunan tiga lantai ini, pekerjaannya masih sampai pada pekerjaan tiang lantai satu saja. Hal ini membuat sejumlah kalangan tidak percaya, jika pekerjaan yang luas bangunan hanya sekitar 10 x 30 meter itu, telah menyerap anggaran sebesar milyaran rupiah.

Ketika dikonfirmasi di ruanga kerjanya, Said. M Idris, yang menjabat sebagai PPTK pada kegiatan tersebut membenarkan, jika pembangunan SMK ini awalnya mempunyai nilai kontrak lebih dari dua milyar rupiah. Namun, karena Tahun 2015 Pemprov Kepri mengalami “bencana anggaran”, ada perubahan kontrak pengurangan volume pekerjaan sekitar 30 % dari kotrak awal. Lebih lanjut Said Idris mengatakan, walaupun pemangkasan anggaran sudah dilakukan dalam kegiatan ini, Pemprov Kepri masih baru membayar sekitar satu milyar rupiah saja. Dan masih mempunyai hutang sekitar empat ratus juta rupiah kepada pihak kontraktor pelaksana.
Disisi lain, pembangunan yang dilakukan diatas lahan bekas Pencucian biji bauksit yang digunankan untuk pembangunan gedung ini terkesan dipaksakan, karena, masa pelakasanaan pekerjaan selama 130 hari kerja termasuk penimbunan dinilai kurang ideal. Belum lagi adanya oknum yang mengklaim kepemilikan lahan bekas tambang bauksit di lokasi itu. Namun, Said Idris mengatakan, masalah lahan merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemko. Iya juga mengatakan, Pemprov Kepri berani melakukan pembangunan diatas lahan itu, berdasarkan adanya surat dari Walikota. Yang menyatakan, kalau lahan tersebut merupakan aset kota Tanjungpinang.

Namun baru-baru ini, mayarakat disekitar pembangunan mengaku kepada awak media ini, kalau ganti rugi lahan masih dalam proses.

Sama halnya dengan Pembangunan SMA Negeri yang berada dikecamatan Tanjungpinang Timur Kelurahan Air Raja, Walaupun Volume pekerjaannya harus diakui sangat berbeda jauh dengan SMKN, pembangunannya juga mendapat pengalokasian APBD Provinsi. Senilai dua milyar rupiah. Sama halnya dengan proyek pembangunan gedung SMK. Tidak terlepas dari Permasalahan lahan.

Isu yang beredar, lahan tersebut merupakan hibah dari seorang pengusaha di kota Tanjungpinang. Anehnya, berbeda dengan informasi yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Justru lahan tersebut merupakan lahan yang dibeli oleh Pemko Tanjungpinang Tahun 2015 lalu. Hal diperoleh ketika dilakukan konfirmasi kepada Kelurahan Air Raja, Safa’at Siregar, yang mengaku masih membidangi seputar pertanahan dikelurahan Air Raja. Dikatakannya, tidak mengetahui adanya kegiatan ganti rugi lahan Pada tahun 2015, “saya baru disini. Yaitu bulan februari 2015. Bagaimana mungkin pembangunan sekolahnya dilakukan tahun 2015. Sedangkan pembebasan lahan juga dilakukan tahun 2015” kata Safa’at

Begitu juga Dengan Sugiarto. Kepala bidang aset DPPKAD Kota Tanjungpinang. Ketika dikonfirmasi di ruangannya, menyatakan, “tidak mengetahui adanya pembebasan lahan pada tahun 2015, iya mengatakan adapun penambahan aset berupa tanah tahun 2015 yang lalu kebanyakan diperoleh dari hibah.

HIBAH PEMBANGUNAAN GEDUNG SMK
Foto : Kondisi Bangunan SMK Negeri Kelauatan dan Perikanan yang berada dikecamatan Tanjungpinang Kota.

Berbeda dengan Kepala dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, Dadang mengatakan, lahan tersebut diperoleh atas ganti rugi sesuai dengan yang dianggarkan. Ganti rugi lahan seluas 18.585 meter persegi, diberikan kepada orang yang mempunyai sertifikat kepemilikan, bernama Wan Jahir. Yang pernah menduduki jabatan sebagai Camat di kota Tanjungpinang. Saat ini tidak lagi tinggal di Provinsi Kepulauan Riau.

Lebih lanjut Dadang yang didampingi dua orang staf nya mengatakan, pembebasan lahan, pengajuan permohonan bantuan pembangunan kepada Pemprov Kepri. Dan juga pelaksaan pembangunan gedung SMA dilksanakan pada tahun 2015.

Tidak singkronnya informasi yang didapat, menimbulkan tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya pemilik kedua lahan tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika awak media ini menanyakan lebih detail terkait kepemilikan lahan itu, Dadang memberikan jawaban diluar konteks pembicaraan, “kalau persepsi bapak ini untuk mencari cari celah kesalahan saya, tidak bisa. Tapi kalau bapak ingin membuat berita yang baik.

Dan memberikan saran kepada kami, sebagai kontrol sosial, kami terima,” kata Dadang. Seolah dia sedang menyimbunyikan informasi tentang siapa pemilik kedua lahan yang sebenarnya.

Share This Post

Post Comment