Lelang Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kota Tanjungpinang Diduga “Kangkangi Aturan”

Lelang Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kota Tanjungpinang Diduga “Kangkangi Aturan”

TANJUNGPINANG- Korankomunitas.com : Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kota Tanjungpinang yang diadakan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Kepulauan Riau, diduga lelangnya telah mengangkangi Undang-undang (UU) Jasa Konstruksi No 8 tahun 1999 berikut perubahannya dan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Pelanggaran itu disebabkan, paket lelang yang seharusnya diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan koperasi kecil, malah ditujukan ke usaha menengah. Alhasil pekerjaan dengan nilai pagu paket sebesar Rp. 2,5 milyar yang bersumber dari APBN TA 2017 tersebut dimenangkan oleh perusahaan asal Jakarta Barat, yakni PT. RSU.

Bukan hanya UU Jakon dan Perpres PBJP saja yang diduga dilanggar oleh Pokja yang melelangkan paket ini. Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (UPMJK) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi No 31 tahun 2015 juga dikangkangi.

Beberapa kali media ini mendatangi kantor Satker PPLP Kepri untuk mengkonfirmasi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam lelang Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kota Tanjungpinang. Namun, setiap kali media ini datang ke kantor perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR itu, tak sekalipun bisa dapat menemui KPA, PPK maupun Pokja, hingga berita ini telah dimuat lebih dari satu kali.

Berikut pasal demi pasal yang diduga dikangkangi dalam lelang Pembangunan Drainase Lingkungan Kota Tanjungpinang, baik itu dari UU, PP, Perpres dan Permen PUPR. UU No 8 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 8 :
Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus

a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;

b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi

Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 8 :
(3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/ kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam:

a. kualifikasi usaha besar;
b. kualifikasi usaha menengah;
c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.

Peraturan Presiden 54 tahun 2010 serta perubahannya.
Pasal 100 :

(3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

Permen PUPR No 31 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Permen PU No 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

Pasal 6d :
(5) Paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.

Sungguh sangat disayangkan bagaimana bisa hal ini terjadi padahal peraturan terkait PBJP telah dibuat dan telah diundangkan, dan harus dipatuhi oleh seluruh abdi negara tanpa terkecuali. Apakah peraturan yang telah dibuat hanya untuk dibaca saja, lalu diasingkan demi sesuatu kepentingan.

Dan yang lebih parahnya lagi, para pegawai yang bekerja di kantor itu tidak mengetahui lokasi pekerjaan ketika ditanya sama awak media ini.

Jika hal ini tidak segera diusut oleh para penegak hukum, tidak menutup kemungkinan paket lelang yang lainnya akan melanggar aturan yang telah diberlakukan di negara ini.

Oleh Doni Martin Sianipar

Share This Post