L-KPK Akan Gugat PKS PT. KAN Tidak Patuhi Aturan Pemda

L-KPK Akan Gugat PKS PT. KAN Tidak Patuhi Aturan Pemda

Foto : Konfrensi Pers di kantor L-KPK , Jumat malam (10/4/2020)

BAGAN BATU –  Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L – KPK) Rokan Hilir, menganggap bahwa Perusahan Kelapa Sawit (PKS) PT. KAN membangkang dan tidak patuh terhadap peraturan Pemerintah atau menantang  Pemerintah Daerah,
terkait pelanggaran sanksi yang ditetapkan oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Suyatno, Amp

Hal tersebut dikarenakan PKS PT. KAN melanggar ketetapan Sanksi yang di keluarkan oleh orang nomor Satu di Kabupaten Rokan Hilir, tentang sanksi Administratif paksaan pemerintah Kabupaten pada tanggal 8 – 9 April 2020, untuk tidak melakukan pengolahan, namun PT. KAN tidak mengindahkan sanksi tersebut,. malahan tetap melakukan pengolahan Produksi.

Perihal itu, di ungkapkan Ketua L – KPK Rohil, Sunario didampingi Wakil Ketua Satu L – KPK Rohil, Indra Kurniawan Akbar, Dansatgas L – KPK, Andri dan Ketua PMII Komisariat STAI Rokan Bagan Batu dalam Konfrensi Pers di kantor L – KPK Rohil, Km 1, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah pada Jum,at malam (10/4/2020).

Dalam Konfrensi Pers tersebut, Sunario mengatakan bahwa pihaknya sebagai pelapor mengaku kecewa atas tindakan perusahaan,. Atas hal itu, dirinya mengatakan lagi bahwa L-KPK akan melakukan gugatan hukum atas tindakan perusahaan yang menantang Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir.

“Langkah selanjutnya, Kita (L-KPK) Rohil akan melakukan Gugatan hukum secara perdata  maupun pidana, menurut kita Perusahaan sudah menantang,” ungkapnya.

Bukan hanya itu saja, Sunario menegaskan pihaknya juga akan mendesak Pemerintah Rohil agar melakukan tindakan tegas kepada Perusahan yang terletak di Kepenghuluan Harapan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah Raya.

“Pada tanggal 9 April kemaren, kita dapat surat dari perusahan penundaan Sanksi yang sudah di tetapkan oleh Bupati Rohil pada tanggal 8-9 April 2020 menjadi tanggal 12 – 13 April 2020,” jelas Sunario.

“Anehnya, surat itu di serahkan ke kita saat sanksi bupati sudah berjalan dan tanpa persetujuan dari pelapor mereka (perusahaan) seolah membuat peraturan sendiri tanpa memperdulikan peraturan Pemerintah,” tegasnya.
.
Mengenai surat itu, Sunario menambahkan akan kembali melayangkan Surat penolakan penundaan Sanksi terhadap Perusahaan, “Kita tolak penundaan itu, surat penolakannya akan kita layangkan ke PKS PT KAN, “tandasnya.

Oleh Irwansyah Sitorus (Kabiro korankomunitas.com Rohil)

Share This Post