“Konyol”, Peredaran Rokok Noncukai Tidak Bisa Diberantas

“Konyol”, Peredaran Rokok Noncukai Tidak Bisa Diberantas

TANJUNGPINANG : Terkait tidak adanya tindakan hukum terhadap sidikat peredaran juataan rokok noncukai khusus di kota Tanjungpinang, terkesan “konyol”.

Mengapa tidak, sudah begitu terang-terangan praktik illegal tersebut menggurita di kota Tanjungpinang, namun tidak ada sedikit pun tindakan hukum yang berarti oleh aparat terkait. Bahkan sidikat inipun sudah merambah ke pulau-pulau terpencil di provinsi kepri.

Bayangkan, jutaan Rokok yang tidak memberi kontribusi kepada negara ini, realitasnya sangat mudah didapat diberbagai tempat dengan berbagai jenisnya hingga mencapai puluhan merek.

Namun, dikarenakan sangat kurangnya pengawasan oleh pihak-pihak yang berkompeten, yang bertugas di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya di Tanjungpinang, makanya pelaku sindikat rokok noncukai tersebut merasa aman dan tenteram melakukan tindak pelangaran hukum tersebut.

Padahal ,seyogianya rokok yang tidak berpita cukai itu, hanya bisa beredar di kawasan Free Trade Zone (FTZ). Sementara di kota Tanjungpinang hanya dua kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan FTZ. Yaitu, Senggarang dan Dompak. Tapi, rokok noncukai tersebut, justru beredar di segala penjuru kota.

Beberapa waktu lalu, media ini coba menemui Wicaksono, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegahan (Kasi-P2) Bea dan Cukai Tanjungpinang di kantornya. Namun, Wicak (sapaan akrab-red), hanya bisa mengarahkan ke bagian Humas di kantor itu.

Di salah satu ruangan, media ini diterima Oka Ahmad, Humas kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjungpinang, guna konfirmasi.

Menurut Oka Ahmad, bahwa pihaknya selalu melakukan operasi pasar, “sebenarnya kami selalu melakukan operasi pasar. Tapi, kalau mengenai peredaran rokok noncukai, itu sudah ranahnya Kementerian Perdagangan. Karena, sudah beredar dipasaran, “bebernya didampingi dua orang petugas BC lainnya (02/02/2018).

Lebih lanjut, Oka mengatakan, “Terus terang, Kami memang mempunyai kendala dalam melakukan pengawasan. Soalnya, wilayah tugas kami sangat luas. Meliputi Dabok, Tarempa, itu juga merupakan wilayah tugas kita. Dan itu memerlukan tenaga dan petugas yang sangat banyak. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti dari TNI AL, maupun dari Kepolisian” katanya.

Penjelasan Humas BC ini, terkesan nyeleneh. Disatu sisi mengatakan selalu melakukan pengawasan. Tapi disisi lain, Oka justru mengatakan, jika sudah beredar dipasaran, sudah menjadi tanggungjawab Kemeterian Perindustrian Perdagangan. Pertanyaannya, Lalu bagaimana dengan pengawasan, ketika melewati pintu masuk ?

Menindak lanjuti, penjelasan Oka, Media ini langsung menemui Haji Juramadi Esram, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang, guna konfirmasi.

Ketika ditemui di kantornya, Haji Juramadi Esram dengan tegas mengatakan, “Bagaimana mungkin itu menjadi tanggungjawab Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Lho, semua itukan datangnya dari pintu masuk. Kalau serius melakukan pengawasan dari pintu masuk, tentu barang-barang itu tidak beredar di pasaran, “ tegasnya sembari bergegas mau pulang (02/02/2018).

Disisi lain ternyata, dibalik maraknya perdedaran rokok noncukai di negeri Segantang Lada ini, Badan Usaha Milik Daerah kota Tanjungpinang, pernah ikut memasarkan rokok illegal tersebut. Hal itu diakui Zodervan, Direktur BUMD kota Tanjungpinang, ketika dikonfirmasi di kantornya.

Dijelaskannya, rokok yang pernah mereka pasarkan, adalah rokok merek UN, Gudang Rezeki dan Swiss Mild, “memang BUMD pernah bekerja sama dengan PT. Megatama. Perusahaan ini salah satu pemegang kuota saat itu. Tapi, sejak pertengahan tahun 2016 lalu, BUMD tidak lagi bekerja sama.

Oleh Ricahad Batubara

Share This Post