Kinerja Pokja Paket 172 ULP Provinsi Kepri Terkesan Asal-Asalan

Kinerja Pokja Paket 172 ULP Provinsi Kepri Terkesan Asal-Asalan

Foto : Di gedung Ruko berlantai Tiga inilah, tempat dilaksanakannya proses lelang Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Pangkil yang menggunakan dana DAK tahun 2018 dilaksanakan.

Oleh Richard Batubara

TANJUNGPINANG- korankomunitas.com :
Proses lelang proyek pembangunan Tambatan Perahu di Desa Pangkil, Kabupaten Bintan (Sumber Dana DAK T.A 2018) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, ujung-ujungnya disanggah oleh dua perusahaan peserta tender. Pasalnya, keputusan pemenang tender dari Kelompok Kerja (Pokja) Paket 172 ULP Provinsi Kepulauan Riau, dipenuhi sejuta tanya.

Artinya, perusahaan pemenang tender yang dimenangkan oleh Pokja yakni CV. Sultan Ratuhapis berbuah protes. Soalnya, perusahaan ini seharusnya gugur pada tahap evaluasi administrasi. Karena, syarat minimal peralatan yang diminta oleh Pokja Paket 172, harus memiliki Concrete Mixer (Mesin Molen) 2 (dua) Unit dengan kapasitas 0,3 M3.

Sementara, CV. Sultan Ratuhapis pada saat mengirimkan syarat yang diisi dalam system Aplikasi SPSE pada paket tersebut hanya 1 (satu) unit. Artinya perusahaan tersebut tidak mematuhi dan tidak mampu menyediakan jumlah peralatan minimal yang diminta. Ditambah lagi pada kolom kapasitas Merk/Type hanya diisi dengan kapasitas Memadai.

Jika diamati, arti kata memadai mempunyai pengertian yang luas. Yang pasti, CV. Sultan Ratuhapis tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.


Parahnya lagi, persyaratan Personil Inti/Tenaga Ahli dengan jabatan Site Manager yang mempunyai SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung atas nama Sanggam M. Panggabean, dianggap menyimpang. Sesuai data yang dimiliki, bahwa alamat yang tertera di dalam system, berada di Tanjungpinang.

Sedangkan data otentik identitas diri Sanggam. M. Panggabean, berupa KTP dan NPWP, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 1 Aek Kanopan, Kualah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Artinya Pihak Perusahaan Pemenang telah memberikan dan mengisi keterangan palsu pada system aplikasi SPSE.

Jika situasinya demikian, tak salah jika Pokja menggugurkan perusahaan pemenang.Bukan hanya itu, Pokja juga bisa memasukkannya kedalam daftar hitam rekanan. Karena telah memberikan keterangan palsu.

Keputusan Pokja yang memenangkan CV. Sultan Ratuhapis, membuat empat peserta lelang, yang sempat mengikuti penawaran, mendadak kaget. Pasalnya, perusahaan yang seharusnya gugur, malah bisa menjadi pemenang. Ada apa dengan Pokja ? ? Tak pelak, akhirnya dua dari lima peserta lelang yang memasukkan penawaran melakukan sanggah. Bahkan, satu diantaranya telah pula melaporkan permasalahan ini ke sejumlah Institusi. Bahkan sampai ke aparat penegak hukum.

Parahnya lagi, Tommy Muhammadi yang menjabat sebagai Ketua Pokja, terkesan enggan menjawab konfirmasi yang dilakukan. Bahkan, sampai berita ke dua ini diunggah, Tommy tak kunjung menjawab, alias bungkam.

Sikap nyeleneh Tommy itu, justru memicu asumsi miring dari rekanan yang kalah. Tak tanggung-tanggung, bahkan ada yang menduga, kalau didalam proses tender telah terjadi Persekongkolan jahat dan nuansa KKN
Carut-marut yang terjadi, akhirnya dikomentari ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau. Sholikin, lelaki yang getol dan instens menyoroti soal korupsi di daerah ini, merasa heran melihat dan merasa terpanggil untuk mengomentarinya.

Menurutnya, sikap yang diambil Pokja Paket 172 ULP Provinsi Kepri itu, terlalu berani dan terkesan siap pasang badan untuk memenangkan perusahaan yang seyogianya gugur. Dan Pokja seharusnya lebih teliti dalam mengevaluasi dokumen penawaran peserta lelang. Jika demikian jadinya, tak salah kalau saya mengatakan, ketua Pokja terlalu berani dan memaksakan diri untuk memenangkan CV. Sultan Ratuhapis. Sikap seperti ini, sama saja dengan “Pasang Badan”. Soalnya, perusahaan pemenang, seharusnya gugur pada tahap evaluasi administrasi. Tapi mengapa bisa menang? Ada apa dengan ini sebetolnya, “ Ucap Sholikin ketus di kantornya (04/06/2018).

Ditambahkannya, Bahwa proses lelang pada proyek tersebut, menggunakan sistem elektronik. Dalam melakukan evaluasi, seharusnya Pokja mencocokkan antara data yang dikirim melalui sistem aplikase SPSE peserta lelang, dengan data yang dipersyaratkan didalam dokumen lelang. Jadi, tidak boleh ada unsur penambahan dan pengurangan didalam dokumen penawaran yang dikirimkan oleh rekanan peserta lelang, tambahnya mengakhiri.

Share This Post