Kejanggalan Proses Hukum Terdakwa Drs. Mohammad Nashihan, S.H., M.H

Kejanggalan Proses Hukum Terdakwa Drs. Mohammad Nashihan, S.H., M.H

Foto suasana Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa Drs. Mohammad Nashihan, S.H., M.H diruang sidang PB Tanjungpinang. Senin (27/08/2018)

SIARAN PERS : Oleh Tim Pembela Terdakwa Drs. Muhammad Nashihan, S.H., M.H.  (Dr. Sudiman Sidabukke SH. M. Hum, Hematang Septinus, SH MH, Pilipus Tarigan, SH.MH, Cholderia Sitinjak. SH. MM. Heri Perdana Tarigan, SH. CLA, Prasetyo Utomo. SH.

Kejanggalan Proses Hukum Terdakwa Drs. Mohammad Nashihan, S.H., M.H (Kuasa Hukum PT. BAJ) oleh Kejaksaan Tinggi Tanjung Pinang

TANJUNGPINANG : Polemik pemeriksaan perkara Terdakwa Drs. Mohammad Nashihan selaku Kuasa Hukum PT. BAJ terkait dengan asuransi PNS dan Tenaga Kerja Honorer pada Pemkot Batam, telah memasuki tahapan Pembelaan Terdakwa. Dalam persidangan Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg itu, telah ditemukan fakta persidangan mengenai adanya penyimpangan secara penerapan hukum, serta ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya kejanggalan dan kekeliruan dalam proses hukum, diantaranya mengenai salahnya penerapan proses hukum yang seharusnya ditempuh melalui proses perdata yang kemudian dipaksakan
secara pidana, sehingga keluar dari kaidah penerapan hukum pidana yang seharusnya ultimum remedium menjadi premium remedium.

Perkara pokok dalam hal ini adalah perkara perdata mengenai sengketa perdata antara PT. BAJ dengan Pemko Batam, yang bersumber dari perjanjian yang prosesnya akan selesai setelah adanya eksekusi putusan Peninjauan Kembali (berdasarkan perjanjian) dimana sampai saat ini eksekusi putusan belum pernah dilaksanakan, bahkan salinan putusan peninjauan kembali belum pernah diterima oleh Terdakwa. Menurut penjelasan ahli Yahya Harahap (mantan hakim agung) yang dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan, menjelaskan bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata karena persoalan bersumber dari perjanjian yang tidak dipenuhi, sehingga perkara tersebut adalah perdata murni yang masuk dalam kategori wanprestasi bukan hukum pidana, yang mana proses hukumnya akan selesai setelah adanya pelaksanaan eksekusi, dan bila proses eksekusi belum berakhir, maka proses perdata belum selesai, dan perkara masih masuk dalam rezim perdata bukan pidana, ketentuan tersebut secara jelas diatur berdasarkan Pasal 197 HIR.

Dalam perkara ini terdapat kesalahan pemahaman dari penyidik mengenai pemaknaan keuangan negara. Karena perkara ini terkait asuransi yang dipotong dari gaji PNS dan Tenaga Kerja Honorer pemkot Batam secara perorangan, bukan dari uang daerah atau negara, sehingga tidak terdapat kerugian negara, karena tidak ada uang negara dalam perkara ini, hal ini juga diuraikan oleh ahli keuangan negara dari Universitas Indonesia Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H yang dihadirkan dalam persidangan, Penyidik juga tidak memperhatikan kedudukan hukum
PT. BAJ yang modalnya adalah modal swasta dan tidak pernah menerima masukan modal yang bersumber dari APBD/APBN, sehingga bagaimana bisa, ada persoalan tindak pidana korupsi sedangkan uangnya adalah uang yang secara kepemilikan dan pengelolaan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Mengenai perkara bukan merupakan perkara pidana dan juga bukan terkait dengan uang negara, merupakan suatu fakta persidangan yang diungkap dari beberapa keterangan saksi fakta, yang menyatakan bahwa, dasar dari perkara ini adalah perjanjian, dan premi asuransi dipotong dari hak pegawai yang seharusnya diterima bersamaan dengan bilangan tambahan gaji, yang setiap
pegawai memiliki jumlah kewajiban yang berbeda. Selain itu, klaim asuransi tidak melalui
pemda, melainkan langsung dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dan langsung diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.
Kejanggalan lain dalam proses hukum ini adalah mengenai penyitaan terhadap Rumah milik istri Terdakwa, yang diperoleh dan selesai proses jual belinya sebelum terdakwa menangani perkara sengketa perdata antara PT. BAJ dengan Pemko Batam. Rumah Tersebut dibeli dan telah lunas tanggal 12 Februari 2013, sedangkan Terdakwa Drs. Mohammad Nashihan menjadi kuasa hukum
dari Dr. Agus Hartadi selaku direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada tanggal 1
Agustus 2013, yang berarti perolehannya telah terjadi sebelum Terdakwa Drs. Mohammad

Nashihan, S.H., M.H Menjadi Kuasa Hukum dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan sebelum
tercapainya Kesepakatan Penyelesaian Sebagian Kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Bagaimana mungkin obyek yang tidak ada kaitannya dengan PT. BAJ dan sebelum terdakwa menangani perkara PT. BAJ disita oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan dasar perkara PT. BAJ pada saat Terdakwa menjadi kuasanya, dan dikait-kaitkan dengan Tindak pidan Korupsi sehubungan dengan PT. BAJ dan Pemko Batam.
Melihat kejanggalan-kejanggalan dalam perkara ini, tim pembela Terdakwa Drs, Muhammad Nashihan, S.H., M.H meminta agar Majelis hakim perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg, dapat melihat dengan jernih duduk persoalan perkara ini, dan menggunakan ketentuan hukum yang benar serta hati nuraninya dalam
memutus perkara.

Jakarta, 26 Agustus 2018

Share This Post