Kata “PELEPASAN HAK” Lahan Bekas Tambang Bauksit, Batalkan Demi Hukum

Kata “PELEPASAN HAK” Lahan Bekas Tambang Bauksit, Batalkan Demi Hukum

Foto : Diduga Lokasi ini, Bekas Tambang Bauksit dari PT. Aneka Tambang Bauksit Kijang yang telah diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau  No. 08/BA/1998,  tertanggal 02-Maret-1998, seluas  243 Hektar 570, 1  meter.

Banner-Reguler-Publikasi-Pemerintah-Kota-Tanjungpinang

Oleh : Gindo H Pakpahan

Tanjungpinang-korankomunitas.com : Realitanya, sulit sekali menelusiri jejak dugaan kecurangan pengembalian lahan Bekas Tambang bauksit di Pulau Bintan Provinsi Kepri. Kendatipun demikian, Kennedy Sihombing DPD LSM “Pemantau Penggunaan Keuangan Negara” (P2KN) Provinsi Kepulauan Riau, tidak akan berhenti berjuang mengembalikan tanah kepada pemilik tanah pertama, yang tanahnya masuk dalam ganti rugi untuk kepentingan pertambangan PT. Aneka Tambang Bauksit Kijang. (PT. ATBK)

Justeru, Kennedy Sihombing semakin banyak menerima dukungan dari berbagai elemen masyarakat agar terus memperjuangkan hak pemilik lahan pertama.

Buktinya, lembar demi lembar, data-data terkait pengembalian lahan bekas tambang bauksit tersebut terus kian menambah  inventarisasi dokumen Kennedy untuk menelusuri jejak misteri  dugaan kecurangan pengembalian lahan Bekas Tambang bauksit di Pulau Bintan.

Khusus, terkait BERITA  ACARA Serah Terima Bekas Tambang Bauksit dari PT. Aneka Tambang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau  No. 08/BA/1998,  tertanggal 02-Maret-1998, seluas  243 Hektar 570, 1  meter, yang ditandatangani oleh Abdul Manan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan dr. H. Anum Hidayat Marzuki selaku, Kepala UPB Kijang.

Kata ‘PELEPASAN HAK” besar kemungkinan menjadi kata kunci PT. ATBK. untuk memiliki lahan masyarakat ataupun melakukan serah terima kepada Pemerintah daerah, yang masuk dalam wilayah bekas pertambangan bauksit.  Tetapi, mengapa harus melalui panitia ganti rugi atau pembebasan tanah ? dengan tujuan untuk kepentingan pertambangan PT. ATBK.

Ada yang aneh, logikanya jika sejak awal PT. ATBK bertujuan ingin memiliki tanah masyarakat yang termasuk dalam Kuasa Pertambangan PT.ATBK, mengapa tidak mengunakan surat “JUAL BELI TANAH” saja. Mengapa harus dengan Ganti rugi tanaman, Ganti rugi bangunan maupun Ganti biaya pengolahan tanah dan Pemeliharaan tanah.

Maka, ketika berakhir masa pertambang, dengan mudah saja PT. ATBK menyerahkan atau menjual kepada siapapun tanah yang telah dimiliknya tersebut, tanpa ada masalah apapun dikemudian hari.

Pertanyaannya, apakah diperbolehkan, PT. ATBK yang notabenenya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan transaksi jual beli tanah dengan perorangan untuk dimiliki, sebatas mengambil hasil tambang bauksit yang jelas-jelas milik Negara. Tentunya, penafsiran ganda tersebut perlu adanya Legal Opinion (pendapat Hukum) untuk membuktikan semua.

HGB PT.TPD dan PT. KEMAYAN BINTAN

Lebih lanjut Kennedy Sihombing mengatakan, ada dugaannya, bahwa besar kemungkinan terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan diatas lahan, seluas  243 Hektar 570, 1  meter dengan lahan PT. Terira Pratiwi Development (PT.TPD) Penaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tetapi tidak luas, katanya.

Terkait ratusan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Warga Dompak (FKWD) memperjuangkan haknya di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang, Ketua DPD P2KN Kepri Kennedy Sihombing, menganggap tindakan FKWD tersebut, wajar.

Ia menjelaskan, bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) ada membalas surat dari masyarakat Kelurahan Dompak dan Kelurahan Batu Sembilan kecamatan bukit bestari kota Tanjungpinang atas nama Muhamad dan kawan-kawan tertanggal 10 April 2010, ditujukan kepada Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Kepri.

Perihal dalam pokok surat menyatakan, bahwa Masyarakat Kelurahan Dompak dan Kelurahan batu Sembilan TIDAK PERNAH MENJUAL TANAH atau MELEPASKAN HAK ATAS TANAH kepada Pihak PT. Kemayan Bintan – (PMA) Pemodal Asing (dulunya PT.TPD), namun tanah-tanah warga yang dikuasai PT. Kemayan Bintan dan bahkan apabila warga bermaksud mensertifikatkan tidak dapat dilayani, jika tidak ada rekomendasi dari PT. Kemayan Bintan.

Selanjutnya, BPN-RI meminta Kanwil BPN Kepri untuk melakukan penelitian fisik dan yuridis atas permasalahan tersebut dan segera melaporkan kepada BPN-RI.

Kemudian Kanwil BPN Kepri membalas surat BPN-RI tetanggal 11 Agustus 2010, dengan perihal : Penyampaian Data Final Tanah Terindikasi Terlantar dan data dalam bentuk Sof Copy dan Hard Copy.

Lampiran yang didapat oleh DPD P2KN Kepri adalah : Jenis HAK ( HGB, HGU, HP, HPL)/ Dasar Penguasaan ( Ijin Lokasi).  PT. Kemayan Bintan (PMA) :

HGB.871 lokasi Dompak Luas tanah 296 Hektar, 650.0 meter Peruntukan tanah untuk “PERUMAHAN” Terindikasi Terlantar.

HGB.873 lokasi Dompak luas tanah 211 Hektar, 250.0 meter, Peruntukan tanah untuk “PERUMAHAN”  Terindikasi Terlantar.

HGB.00874 lokasi Dompak Luas tanah 321 hektar, 659.0 meter Peruntukan tanah untuk “PERUMAHAN”  Terindikasi Terlantar.

PT.TPD (PMDN) – HGB.871 lokasi Dompak Luas tanah 397 hektar, 433.0 meter Peruntukan tanah untuk “PERUMAHAN” Terindikasi Terlantar.

Tidak hanya sampai disitu, surat laporan warga Dompak tersebut bahkan membuat anggota  DRP-RI komisi IV  yang membidangi masalah kehutanan turun langsung ke lokasi PT.TPD atau PT. Kemayan Bintan yang terindikasi terlantar di kelurahan Dompak kecamatan Bukit Bestari kota Tanjungpinang.

Dari hasil pengamatan anggota DPR-RI di lokasi, didapat 4 point pelanggaran ;

  1. Tidak Tepat pembenaran HGB di atas hutan Mangrove,
  2. Dapat mengakibatkan kerusakan kawasan lindung pantai apabila hutan mangrove tersebut ditebangi untuk keperluan kegiatan PT. Kemayan Bintan.
  3. Dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan biota lain, yang merupakan sumber penghidupan masyarakat.
  4. Dapat mengakibatkan pembiayaan besar yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk merehabilitasi kembali jika terjadi perusakan mangrove tersebut.

Lebih lanjut, Surat Komisi IV DPR-RI tertanggal 01 Juni 2010 yang ditujukan kepada Kepala BPN-RI meminta BPN-RI dan seluruh jajaran instansi terkait di daerah provinsi Kepri agar meninjau kembali HGB yang diberikan kepada PT. Kemayan Bintan, karena bertentangan dengan undang-undang pokok Agraria No. 5 1960 dan Undang-undang Kehutanan N0. 4/1999.

Untuk lebih lengkapnya, ada laporan dugaan penyalahgunaan perolehan tanah PT. TPD dan PT Kemayan Bintan yang diperoleh dari fasilitas yang berikan oleh Pemerintah Daerah, diduga dilakukan oleh Suban Hartono dan Hengky Leederson, ikuti terus di www.korankomunitas.com

Share This Post

Post Comment