Karut Marut Pembelian Lahan USB SMAN Sei-Carang Tanjungpinang

Karut Marut Pembelian Lahan USB SMAN Sei-Carang Tanjungpinang

Oleh : Doni Martin Sianipar

Tanjungpinang – korankomunitas.com : Pembelian lahan kosong  untuk pembangunan Unit  Sekolah Baru (USB) SMA Negeri, oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, di wilayah Kampung Sei Carang kilo meter 13 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang tahun 2015 lalu, patut dipertanyakan.

Mengapa tidak, lahan yang letaknya jauh dari jalan raya utama dan pemungkiman masyarakat, realitasnya bekas pertambangan bauksit. Namun, ironisnya Dinas pendidikan kota Tanjungpinang tak segan-segan mengeluarkan anggaran miliaran rupiah, untuk membeli sebidang lahan kosong  seluas 18,585 meter persegi, sehingga terkesan dipaksakan.

Untuk menindaklanjutinya, Komunitas berupaya untuk menelusuri pembelihan lahan tersebut dan  mendapatkan, bahwa pemilik lahan bernama Wan Zakir. Lalu, dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang  Drs. H. Z. Dadang Abdul Ghani melalui telepon selularnya, Senin (19/9/2016) menjelaskan,  “bahwa pembebasan lahan dilakukan pada tahun 2015, melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan harga Rp 115.000.  Kalau kita, pembebasan lahan diajarkan melalui KJJP. Jadi mereka semua yang mengadakan tawar menawar dengan pemilik lahan dan  Pembelian lahan melalui KJPP  tidak berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Jadi, kita melalui dia, dialah yang melakukannya. Setelah mereka melakukan penawaran, kita tinggal bayar aja. Jadi tak ada urusan sama kita,” jelasnya tegas.

usb-1
Foto : lokasi lahan dan bangunan USB SMA Negeri di Sei Carang (bata tanah kiri, disinyalir dengan tiang listrik)

Dadang juga membenarkan, bahwa pemilik lahan tersebut adalah Wan Zakir dan status lahan tersebut Sertifikat Hak Milik. “Kalau yang mau jual lahan itu tak ada sertifikat, pihak KJPP tidak akan mau melakukan penawaran. Karena KJPP itu Kantor Jasa Penilai Publik resmi yang ditunjuk pemerintah” katanya

Tidak sampai disitu, Komunitas juga mengkonfirmasi anak kandung Wan Zakir yang benama Irfan, melalui telepon selularnya, Rabu (21/9/2016) dan mengatakan, “pembebasan lahan langsung sama orangtua saya. Saya tak ada ikut campur. Kalau tahun pembebasannya, tak salah saya tahun kemaren (2015) kalau harga permeternya saya tak tahu” jawab Irfan.

Anehnya, Irfan mengatakan dengan tegas  “Pembelian lahan sesuai prosedur. Tetapi, Intinya saya tak ada ikut campur tangan, baik untuk harga, ukuran dan sebagainya. Karena timnya langsung ke orang tua saya,”  kata Irfan yang bekerja di kantor Bappeda Kabupaten Bintan.

Ketika ditanya status lahan tersebut Irfan mengatakan dengan tegas, lahan berstatus sertifikat.

Di hari yang berbeda, Komunitas berupaya mengkonfirmasi Erwan selaku Tim penilai KJPP (29/9/2016). melalui telepon selularnya terkait penilaian lahan tersebut, dan ia menjelaskan bahwa “Lahan tersebut ada dua sertifikat, luas pertama 10.514 meter persegi yang kedua 8.071 meter persegi, keduanya bersetatus Sertifikat Hak Milik atas nama pak Wan Zakir Ba. Dan  untuk ganti rugi, nilai yang kita keluarkan adalah nilai penggantian wajar. Jadi kita harus mengacu pertama sama pasar dulu, habis itu baru ditambah dengan kerugian-kerugian non fisik.  Nilai pasarnya  Rp. 108.000 permeter persegi ditambah asumsi standar  kita, ada beban transaksi. Beban transaksi itu dia 6,5% yang terbagi biaya pajak 5% ditambah biaya PPAT 1,5%. Jadi dari Rp 108.000 tadi ditambah 6,5%. Jadi keluarnya Rp 115.000 permeter. Total pembayaran lahan 2 miliar lebih”. paparnya

Lalu, ketika Erwan ditanya apakah benar bahwa pihak KJPP yang melakukan penawaran lahan tersebut, dengan tegas  Erwan membantah atas pernyataan Kepala Dinas pendidikan Kota Tanjungpinang, yang mengatakan bahwa pihak KJPP  lah yang melakukan penawaran kepada pemilik lahan.

“Kami bertindak sebagai independent penilai harga tanah aja, jadi untuk pelepasan hak dan segala sesuatunya itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Pada saat pembayaran kami tak wajib datang, karena tugas kami sampai laporan keluar gitu saja” Tegas Erwan

Dan Erwan menambahkan, “Pembelian lahan berdasarkan harga pasar dan tiga data pembanding. Jadi, bukan berdasarkan NJOP”.  Ironisnya, ketika Erwan ditanya berapa harga NJOP di lahan tersebut ia mengatakan,  “paling NJOP nya masih belasan ribu rupiah”, tebaknya.

Lalu Erwan menejalaskan lagi, bahwa “Penilaian untuk ganti rugi itu dari nilai pasar pak, dari pasaran harga tanah disana. Kita enggak mengacu pada NJOP. Alasannya karena, NJOP itu jarang di update. Kita sering juga komunikasi dengan pihak pajak  dan kata mereka, biasanya NJOP itu harus di update 2 tahun sekali. Tapi pada kenyataanya, NJOP jarang di update 2 tahun sekali,” jelasnya

Untuk melengkapi penelusuran Komunitas, kembali Erwan dikonfirmasi melalui Short Message Service (SMS) terkait siapa sebenarnya yang menentukan pilihan lahan USB SMA Negeri itu harus di Sei Carang ? dan patok batas lahan tersebut  dimana saja? Lalu, bentuk lahan berbentuk seperti apa?

Ternyata, Erwan langsung menelphone Komunitas melalui teelphone kantornya dan menjawab, “kalau tanahnya bukan bentuknya segi tiga, bukan segi empat pak. Jadi tanahnya dia enggak beraturan. Jadi dasar kami kemaren itu dari peta bidang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jadi kalau bapak mau nanya kepastian tanah, kordinat-kordinatnya ada sama BPN. Bentuk tanah itu memang dia enggak beraturan. Kalau kami menyebutnya enggak beraturan. Karena dia bukan persegi empat bukan persegi panjang atau persegi tiga. Jadi tanah itu aslinya satu bidang,”akunya.

Yang  sangat mengherankan, berdasarkan data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) yang diterimanya dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, tim penilai malahan mengklarifikasi terkait NJOP yang sempat dikatakanya.

“Pembelian lahan berdasarkan harga pasar dan tiga data pembanding. Jadi, bukan berdasarkan NJOP”. 

Lalu klarifikasinya malahan menyatakan “Kita dapatkan copyian pajaknya dari Dinas Pendidikan ternyata, NJOP nya Rp 103.000, atas nama Wan Zakir alamatnya Sei Carang RT/RW.02/03, Air Raja Tanjungpinang Timur. Luas tanah yang pertama 8.071 meter persegi, NJOP yang kedua luasnya 10.514 meter persegi dengan harga yang sama Rp 103.000 juga. Data pajaknya keluar pada 1 Maret 2015 jatuh tempo 30 September 2015. Yang jelas kami bekerja berdasarkan data-data yang kami terima. Dan didukung dengan pasar disana,” cetusnya.

Yang lebih menggelikan lagi, ketika Erwan ditanya, apakah pernah bertemu sama pemilik lahan tersebut yang bernama Wan Zakir, Erwan mengatakan dengan tegas, “enggak pernah. Pada saat turun kelokasi saya didampingi Dinas Pendidikan habis itu anak dari pemilik lahan setelah itu pak RT sedangkan Pak Wan Zakir tak ada. Saya belum pernah bertemu sama Wan Zakir, yang menunjukan lokasi lahan anak pak Wan Zakir, yang bekerja di kantor Bappeda Bintan,” jawab Erwan.

Lalu Erwan juga mengatakan, mereka mulai bekerja dari tanggal laporan SPK tetanggal, 11 Mei 2015 dan laporan akhir  tertanggal 22 Mei 2015, dengan masa kerja 12 hari kalender. Dan besaran biaya konsultasi yang dibayar oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang ke KJPP yakni Sarwono, Indrastuti dan rekan Tim, dibawah Rp. 50 Juta.

Sungguh sangat membingungkan, fakta data pembanding SPPT- PBB yang dimiliki tim penilai KJPP di tahun 2015 NJOP nya Rp. 103.000, atas nama Wan Zakir, sementara SPPT-PBB tahun 2016, tepat bersempadan dengan lahan Wan Zakir, NJOP nya hanya Rp. 20.000.

Realitanya, mengapa bisa lebih mahal NJOP tahun 2015 dibanding NJOP  tahun 2016 ? Padahal kedua data ini dikeluarkan ditempat yang sama (kantor DPPKAD Tanjungpinang).

Diharapkan aparat hukum yang terkait dapat segera melakukan pemeriksaan harga pembebasan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN di Sei-Carang, Kota Tanjungpinang.

 

Share This Post

Post Comment