Kades Lawan Aturan, Roni Tantang Buktikan Indikasi Penyelewengan

Oleh : Dodi Gusman Manurung

BINTAN-korankomunitas.com : Kebijakkan menggunaan anggaran pada akhir tahun, sehingga pekerjaan lajut diluar tahun terkait dinilai menyalahi aturan. Meski sudah sudah diperingati untuk menunda, Kepala Desa (Kades) Lancang Kuning tetap menempuh untuk gelontorkan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berbagai alasan maupun hasil konsultasi Kedes Lancang Kuning Cholili Bunyani pada pihak terkait, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan, tidak dibenarkan bila menurut aturan tata-cara penggunaan uang Negara.

Lebih tegasnya menurut Roni Kartika yang baru menjabat, penggunaan APBN maupun APBD pada tahun terkait harus selesai dalam segala bentuk pada tanggal 30 Desember baik. “Kebijakan seperti ini akan menjadi perhatian khusus Pemkab Bintan pada perencanaan dari desa di tahun berikut,” tegasnya.

Terkait masalah tersebut, Roni mengaku sudah memperingati dana yang sudah masuk rekening desa agar di silpakan mengingat tidak terkejar. Tetapi merupakan kewenangan Kades untuk menggunakan, karena secara totalitas tahu medan lokasi dan merasa sanggup untuk dikerjakan.

“Dari awal sudah diwarning. Semua Kades sudah memahami, sekiranya dana yang tidak bisa dikerjakan sebaiknya di silpakan. Tapi, Kades memiliki kewenangan yang tertuang dalam aturan, dinas sifatnya membantu,” terangnya.

Masih menurut Roni Kartika, sorotan seperti ini yang menjadi masukan untuk evaluasi kerja dalam tugasnya sebagai kepala dinas baru. Tidak menutup-nutupi, mempersilakan jika ada indikasi-indikasi penyimpangan untuk disampaikan.

Memiliki latar yang bertolakan. Seperti yang di ketahui, dasar Kebijakan Kades oleh karena sudah berkonsultasi dengan tenaga ahli dari Pemkab Bintan dan Pendamping Desa. Kades lebih yakin lagi setelah mendapat saran dari bendahara pencairan untuk mengambil guna menghindari resiko silpa.

Berdasarkan hasil konsultasi dan saran sebelumnya, maka Kades mengambil kebijakan untuk menggunakan anggaran. Menurutnya, daripada menjadi silpa lebih baik digunakan untuk program desa. Tidak masalah proses pekerjaan sampai diluar tahun terkait, karena proses pencairan masih dalam tahun tersebut.

Terkait penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang tengah menyoroti penggunaan anggaran desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Bintan. Seperti desa Malang Rapat, kecamatan Gunung Kijang, yang saat ini masih mengumpulkan data guna penyelidikan.

Lebih lanjut, media ini sudah berupaya mengkonfirmasi Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari di kantornya. Namun, menurut petugas piket, Beny Siswanto Kasipidums aat ini lagi padat kegiatan. “Saat ini bapak lagi pemeriksaan  dan keterangan. Lain waktulah buat janji melalui staf pak Beny untuk jumpa,” jelas petugas sambil menyerahkan no kontak person staf. (***)

 

Share This Post

Post Comment