Kabar Baik, Tanah PT. Kemayan Bintan Bakal Ditetapkan Tanah Terlantar

Kabar Baik, Tanah PT. Kemayan Bintan Bakal Ditetapkan Tanah Terlantar

Photo : Sekretaris Daerah (Sekda) kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syahfari, dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Kepri, BPN kota Tanjungpinang. Saat di lokasi memeriksa peta SHGB 00874 PT. Kemayan Bintan.

Sertifikat HGB PT. TPD  Nomor 00874 sudah Dijual ke PT. Kemayan Bintan

TANJUNGPINANG : Penantian panjang warga masyarakat Dompak dan pengusaha kota Tanjungpinang untuk mendapatkan keadilan dari Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai saat ini, terkait sengketa lahan dengan PT. Terira Pratiwi Development (TPD) besar kemungkinannya dikabulkan.

Pada Rabu, 02/9/2020 Panitia Identifikasi dan Penelitian yang disebut Panitia C turun ke lokasi khusus untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 00874,  PT. Kemayan Bintan di kelurahan Dompak (dulu desa Dompak) kecamatan bukit Bestari kota Tanjungpinang.

Panitia C, bertugas melaksanakan identifikasi dan penelitian tanah terlantar, yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan jajaran instansi yang berkaitan dengan Peruntukan tanah, yakni, Apakah sudah dilaksanakan Peruntukannya oleh PT. TPD yaitu membangun kawasan Real estate terpadu. Jika tidak dilaksanakan, maka Tim C akan membuat berita acara  PENETAPAN TANAH TERLANTAR atas SHGB PT. TPD kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Fakta di lapangan, Tim C untuk pemerintah dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syahfari, dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Kepri, BPN kota Tanjungpinang Dikoordinir langsung oleh Asnawati SH M.Si, Kepala Kantor BPN Provinsi Kepulauan Riau, tidak melihat sama sekali ada wujud nyata Pembangunan Real Estate Terpadu sesuai Peruntukan SHGB PT. TPD tersebut.

Ada yang aneh, saat identifikasi dan penelitian tanah terlantar tersebut, khusus lahan SHGB nomor 00874 PT. Kemayan Bintan seluas 3.216.590 m2, ternyata telah dikeluarkan dari SHGB seluas 50 hektar, sementara wujud peruntukannya yang sebenarnya pun belum ada terealisasi, malahan mengurangi luas lahan.

Besar harapan warga Dompak dan Tanjungpinang yang selama ini bersengketa lahan dengan PT. TPD dan PT. Kemayan Bintan, agar Tim C  berani menetapkan yang sebenarnya-benarnya demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota Tanjungpinang untuk lebih maju kedepanya.

Untuk diketahui, PT. TPD adalah perseroan Penanaman Modal  Dalam Negeri (PMDN) berdiri pada 13 Mei 1992, lalu Tahun 1995 ,PT. TPD Mendapatkan 5 SHGB.

KEMAYAN CORPORATION BERHAD, sudah menggadaikan 3 SHGB PT. Kemayan Bintan.

Namun pada Tahun 1996, tiga dari 5 SHGB tersebut dijual kepada PT. Kemayan Bintan, yang notabenenya Penanaman Modal Asing (PMA) KEMAYAN CORPORATION BERHAD – Negara Malaysia, SHGB Nomor :  00871, 00873 dan 00874 (total Luas 8.295.990 m2) atau lebih kurang,  829 hektar , dan untuk SHGB nomor : 00872 dan 00879 masih atas Nama PT. TPD, total luasnya 4.795.810 m2 atau lebih kurang, 479. hektar. Dan Total 5 SHGB 1.309 (Seribu tiga ratus sembilan) hektar.

Wasrial, Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian BPN kota Tanjungpinang, saat memberi keterangan kepada wartawan dan LSM.

Jika diamati, perhatian pemerintah memang mulai tampak tertuju pada kepemilikan lahan yang dianggap tak logis. Artinya, setiap lahan yang luas,  dianggap tidak produktif, tapi bersertifikat, pemerintah akan mencari tahu status lahan itu. Jika sertifikat nya HGB, HGU atau apalah namanya, tapi tidak mengikuti aturan sesuai peruntukan, maka lahan itu akan ditetapkan sebagai lahan terlantar. Hal inilah yang terjadi pada lahan milik PT. Kemayan Bintan di kawasan Dompak tersebut.

Menanggapi tindakan tegas Tim C yang turun langsung ke lokasi lahan SHGB nomor  00874 itu, Sholikin, Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (DPD-SPRI) Kepri sangat merespon positif kinerja Tim C Menurutnya, rombongan Tim C ini diharapkan serius memverifikasi lahan yang selama ini menjadi sengketa dan menghambat pembangunan.

Anwar, salah seorang utusan dari pihak PT. saat menjawab berbagai pertanyaan dari Tim C. (Baju biru)

“Kalau saya menilai, kinerja Tim C itu Profesional dan sangat diharapkan oleh masyarakat agar segera ada keputusan pastinya. Dan yang saya tahu, proses pemberian surat peringatan bagi pemilik Sertifikat HGU, HGB, maupun pinjam pakai, yang tidak melengkapi segala persyaratan, akan berakhir di bulan Desember ini, “ katanya (02/09/2020).

Ditambahkannya. Verifikasi yang dilakukan oleh Tim C hari ini merupakan tahapan awal untuk memberikan teguran kepada Perusahaan pemegang SHGB bernomor 00874, “sebut Sholikin

Jika terbukti tidak melaksanakan sesuai peruntukannya, lanjutnya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam PPRI No. 40 tahun 1996 Pasal 35 ayat (1) huruf e tentang, HGB, HGU, Hak Pakai tanah menyatakan antara lain, Sertifikat HGB dihapus karena diterlantarkan. Juga diatur dalam PPRI. No.11 tahun 2010, PPRI. No. 4 tahun 2010.

Sebagai sosial Kontrol Masyarakat, DPD SPRI Kepri akan terus mengawal Program ini sampai tuntas. Demi kemajuan Pembangunan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Bukan hanya itu. Masih ada peraturan lainnya. Yaitu PP. 11 THN 2010 dan PP.  4 THN 2010. Kedua peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penanganan tanah terlantar, dan atau mekanisme penanganannya, “katanya mengakhiri.

Oleh Gindo HP

Share This Post