Johari Kabid Dikdas Bintan, Bantah Ajak Puluhan Kepsek Kolusi

Johari Kabid Dikdas Bintan, Bantah Ajak Puluhan Kepsek Kolusi

Oleh : Gindo H Pakpahan

BINTAN-korankomunitas.com : Isu, adanya dugaan rencana melakukan kolusi untuk korupsi dana bantuan dari Kementerian Pendidikan, dibantah Johari selaku Kepala Bidang pendidikan dasar (kabid dikdas) Dinas Pendidikan (Diknas) kabupaten Bintan.

Sabtu, 6 April 2017 lalu, Johari mengundang puluhan Kepala sekolah (Kepsek) Bintan Timur untuk hadir di Sekolah Dasar (SD) 006 Bintan Timur.

Dalam pertemuan itu, isunya Johari mengajak semua Kepsek untuk membuat Proposal belanja barang senilai Rp. 50 juta per sekolah untuk satu unit barang saja. Selanjutnya diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Untuk diteruskan ke Kementeri Pendidikan RI.

Ketika permohonan Proposal disetujui, maka dana tersebut langsung masuk ke rekening Bank sekolah, dan Kepsek diminta mengeluarkan dana rekening Bank sekolah, untuk diserahkan kepada oknum yang telah ditentukan.

Dan Oknum tersebutlah yang akan membelanjakan barang yang dibutuhkan sekolah, termasuk oknumlah yang menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengguna anggaran.

Semua kepsek diminta kerjasamanya menanda tangani SPJ dengan nilai belanja barang Rp. 50 juta.

Modus dugaan kolusi yang direncana, belanja barang hanya Rp. 30 juta saja, Rp. 20 juta dibagi 3, setiap Kepsek mendapat Rp. 5 juta, selanjutnya Rp. 5 juta untuk oknum pengurus di pusat per Proposal dan Rp.10 juta per Proposal, tidak disebutkan untuk siapa saja. Begitulah lebih kurang isu dugaan kolusi tersebut

Dikonfirmasi, 10/5/2017 lalu melalui telepon selularnya, Johari membenarkan adanya undangan pertemuan tersebut, namun Johari mengatakan,
“Pertemuan itu berkaitan dengan ujian sekolah untuk kelas 6 , karena tanggal 15,16,17 ini ujian, terus kita sampaikan juga disitu dengan hebohnya ‘Saber Pungli’, karena siswa kelas 6 tamat seringkali kan melaksanakan perpisahan, kita sampaikan, kita mengingatkan Sekolah agar tidak melakukan hal berkaitan dengan itu (‘Saber Pungli’)” katanya.

Ketika ditanya apakah TIDAK ADA MASALAHAN LAIN selain masalah itu. Johari menjawab tegas, “TIDAK” ?

Lalu ditanya apa ada terkait masalah proyek pengadaan, jawabnya “TIDAK JUGA”.

Anehnya, ketika dikatakan didapat informasi bahwa Kepsek disuruh membuat Proposal pengadaan, Johari malah menjawab bernada heran, “Proposal pengadaan…., kalau Proposal kita kan ngajukan, sekolah berhak mengajukan kegiatan Proposal kiranya untuk kebutuhan-kebutuhan Sekolah, nanti kita coba akomodir, kita sampaikan ke Kementerian dan itu hal yang biasa lah” jelasnya.

Bersumber dari mana dana tersebut, “dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapikan kita hanya tawarkan kepada sekolah-sekolah jika ada kebutuhan sekolah seperti, meubeler, komputer, AC, ditawarkan ke Sekolah nanti akan kami sampaikan ke Kementerian Pendidikan” jawab Johari enteng.

Berapa nilai yang diajukan ke kementerian pendidikan, “kalau pengadaan seperti itu, sekitar lima puluhan lah”

Maksudnya Rp. 50 juta, “ya benar. Kalau Kepsek berkenan kita usulkan untuk membuat Proposal” jawabnya lagi

Anehnya, kita ditanya apakah benar dari Rp.50 juta tersebut hanya Rp. 30 juta saja yang akan dibelanjakan barang. Johari langsung menjawab tanpa basa-basi, “TIDAK,TIDAK,TIDAK”

Lalu, apakah benar ada pembagian Rp. 5 juta untuk setiap kepala sekolah, Rp. 5 juta yang mengurus di Pusat per proposal, dan Rp.10 juta tidak diketahui untuk bagian siapa, sebelum selesai pertanyaan koran komunitas, Johari langsung menimpal pertanyaan dan menjawab “TIDAK, TIDAK, TIDAK BENAR ITU, Kita kan coba menawarkan saja, kebutuhan-kebutuhan Sekolah kalau memang ada kekurangan sekolah, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kan tidak ada itu, jadi kita coba membuat Proposal kalau memang ada kebutuhan kami mengirim Proposal ke kementerian muda-mudahan terealisasi”, katanya.

Apakah benar, ketika bantuan tersebut terealisasi, maka dana tersebut masuk ke rekening masing-masing sekolah, “Kalau bantuan pemerintah masuk ke rekening sekolah, bukan ke rekening Dinas atau siapa-siapa” jawabnya enteng.

Lalu siapa yang akan mengerjakan pengadaan tersebut “aturannya wewenang Kepsek, tidak ada pihak lain, Kitakan hanya sekedar memfasilitasi saja. Dan tidak benar, jika uang tersebut cair, lalu diserahkan kepada oknum Diknas untuk dikerjakan oknum, semua murni dikerjakan oleh kepala sekolah. Begini saja, sekiranya itu betul dicek saja nanti realisasinya, jika dari kami ada yang mengkondisikan, konfirmasi sajalah kepada kami” saran Johari

Ditanya, apakah Proposalnya sudah diajukan, Johari menjawab “Belum, kan pada hari Sabtu itu pertama dijelaskan terkait Ujian murid SD kelas 6, ‘Saber Pungli’ dan rencana permohonan Proposal, Proposal tersebut diajukannya ke bidang Sarana Kementerian pendidikan, Tanpa melalui oknum kementerian, langsung ke alamat kantornya” Tegasnya.

Johari juga mengatakan, bahwa pengajuan permohonan Proposal tersebut murni inisiatif Johari Selaku Kabid Pendidikan Dasar Diknas Kabupaten Bintan.

Dari konfirmasi ini, Pertama Johari mengatakan dengan tegas, bahwa pertemuan hanya membahas terkait Ujian murid kelas 6 dan Saber Pungli dan TIDAK ADA MASALAHAN LAIN selain masalah itu. Namun belakangan dia mengakui ada membahas terkait pengajuan Proposal tersebut. Aneh memang, namun itulah realitasnya.

Diminta kepada pihak penegak hukum untuk ikut serta mengawasi rencana pengajuan Proposal tersebut, agar puluhan Kepsek SD kabupaten bintan tidak terjerat hukum, karena dugaan adanya tata kelolah dana yang menyalahi aturan Undang-undang yang berlaku. (*)

Share This Post

Post Comment