Hasfi Handra Mengaku Menandatangani Alashak Pulau Boros

Hasfi Handra Mengaku Menandatangani Alashak Pulau Boros

Oleh : Gindo H Pakpahan

BINTAN-korankomunitas.com : Menindaklanjuti dugaan penggelapan penerbitan Alas Hak tanah pulau boros di Kecamatan bintan pesisir- Kabupaten Bintan, milik Raden ayu sedep binti raden (alm) seluas lebih kurang 16 Hektar, yang dilakukan oleh oknum aliwaris Bambi bin badar, terungkap.

Penelusaran yang dimulai dari sejarah Tanah Pulau boros yang disumpah (baca : http://www.korankomunitas.com/sumpah-tanah-warisan-pulau-boros-dan-pulau-poto ) sampai dengan dugaan pengelapan dan pengakuan mantan Camat Bintan pesisir Fathurrahman,Bsc. Yang menolak menandatangani permohonan penerbitan surat Alas Hak 16 Hektar diatas pulau Boro (baca : http://www.korankomunitas.com/16-hektar-tanah-raden-ayu-sedep-di-pulau-boros-diduga-digelapkan/) mendapat pengakuan lisan dari mantan Camat Bintan Pesisir Hasfi Handra (kini kabag Humas Protokol Setda Kabupaten Bintan) kepada korankomunitas.com beberapa saat lalu.

Hasfi Handra mengakui, bahwa benar dia telah menandatangani permohonan penerbitan surat Alas Hak 16 Hektar diatas tanah pulau boros, namun ketika ditanya apakah tindakkannya itu tidak menyalahi aturan, sementara dasar surat permohonan hanyalah “SURAT PERJANJIAN” untuk menumpang berkebun yang bertulisan huruf Jawi dan selembar peta lokasi.

Hasfi hanya menjawab, sebelum menandatangi permohonan surat tersebut, dia telah meminta kepada semua pemohon agar membuat Surat Pernyataan dan menyerahkan semua bukti kepemilikan lahan.

Tetapi sayang, Hasfi tidak melakukan seperti yang dilakukan mantan Camat Bintan Pesisir Fathurrahman,Bsc. Sebelum bertindak, Fathurrahman terlebihdulu menerjemahkan “Surat Perjanjian” bertulisan huruf Jawi ke tulisan huruf Indonesia, sehingga ia paham apa sebenarnya isi Surat Perjanjian itu, dan bisa dengan tegas menolak proses permohonan penerbitan surat Alas Hak. Jika Hasfi melakukan hal yang sama, besar kemungkin Hasfi juga enggan menandatangani surat permohonan tersebut.

Mengapada demikian, jelas di dalam “Surat Perjanjian” tersebut tidak ada satu pasalpun menyatakan, bahwa tanah milik Raden ayu sedep bisa menjadi milik tiga orang yang menumpang berkebun maupun aliwarisnya, sampai kapanpun. Ditambah lagi, Surat perjanjian tersebut dibuat  4 rangkap, satu dari surat perjanjian tersebut ditulis diatas kertas Segel dan tiga surat lainya ditulis diatas kertas biasa dan masing-masing yang menumpang berkebun mendatapatkan satu surat perjanjian kertas biasa. Nah, oknum aliwaris Bambi bin badar menggunakan Surat Perjanjian kertas biasa sebagai dasar penerbitan surat Alas Hak 16 hektar itu.

Lebih lanjut, ketika korankomunitas.com minta pada Hasfi Handra foto coppy bukti-bukti dasar permohonan pengajuan penerbitan surat Alas Hak oleh oknum Aliwaris Bambi bin badar, Hasfi menjanjikan akan memberikan selengkap-lengkapnya, namun sampai berita ini diunggah Hasfi tidak bisa dihubungi baik melalui nomor Hand phone maupun nomor Wahtsappnya dan begitu juga melalui pesan elektronik tidak pernah dibalas.

Fakta sejarah kepemilikan lahan, Ketegasan matan Camat Bintan Pesisir Fathurrahman,Bsc dan Surat Perjanjian antara Pemilik lahan dengan tiga orang yang menumpang berkebun, kuat dugaan ada persubahatan jahat, dalam proses penerbitan Surat Alas Hak 16 Hektar diatas pulau Boros milik Raden ayu sedep oleh oknum Aliwaris Bambi bin badar bersama aparat pemerintah setempat.

Mengapa tidak, untuk memenuhi standard penerbitan Alas Hak khusus di Bintan Pesisir, tentunya harus melalui Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa, Sekretaris Camat dan Camat. Karena Alas Hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan Hukum antara dirinya dengan Hak yang melekat atas tanah. Maupun menjabarkan kaitan Hukum antara subjek Hak Induvidu dengan suatu objek Hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai.

Pada masa kepemimpinan Hasfi Handra, Zulkhairi atau yang akrab dipanggil Alex menjabat sebagai Sekretaris Camat (kini sebagai Camat Bintan Pesisir), dan pastinya prosedur pelayanan permohonan penerbitan harus melalui persetujuan Alex, karena selaku sekretaris Camat, Alex harus memaraf semua surat permohoan yang sudah disetujui oleh RT/RW dan Kades untuk diajukan kepada Camat untuk ditandatangani dan dicap Camat yang sifatnya Mengetahui.

Tidak jauh berbeda dengan Hasfi Handra, ketika Alex dikonfirmasi apakah benar ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Camat Bintan Pesisir, sampai berita ini diunggah Alex enggan menjawab, ditambah lagi pertanyaan apakah benar 16 Hektar tersebut dijual kepada salah seorang pengusaha dengan harga Rp. 4 Milliar, dan berapa sebenarnya biaya pengurusan yang diterima oleh Kecamatan Bintan Pesisir, Alex tetap tidak menjawab.

Aneh memang, terkait sikap dua pejabat pemerintah daerah ini, mengapa harus mengelak jika tidak bersalah. Kuat dugaan penerbitan surat Alas Hak tersebut karena mereka ada perasaan bersalah, ikut bersubahat dan mendapatkan keuntungan pribadi.

Diminta kepada pihak Polres Kabupaten Bintan, agar bisa ikut serta menelusuri dugaan penggelapan tersebut, demi tegaknya supremasi Hukum yang berlaku dan untuk keadilan aliwaris Raden ayu sedep yang masih hidup (*)

 

Share This Post

Post Comment