Golkar Kritik pengelolaan Keuangan Pemko Tanjungpinang TA 2016

Foto : Petrus Marulak Sitohang Komisi II DPRD Kota Tanjungoinang

Korankomunitas.com: Fraksi Partai Golongan Karya mengkritik kinerja pemerintah kota Tanjungpinang dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2016. Hal itu disampaikan dalam laporan pandangan akhir Pansus saat diadakannya paripurna pengesahan Ranperda APBD 2016 menjadi Perda.

Pemerintah Kota Tanjungpinang kurang cermat dalam menghitung target anggaran daerah tahun 2016, sehingga dampak defisit anggaran terus dialami secara beruntun dari tahun ke tahun.

“Defisit anggaran semakin membesar di tahun 2016 bila dibanding di tahun sebelumnya, menandakan pemerintah kota Tanjungpinang kurang cakap dalam menganalisa  penerimaan keuangan dari pusat,” kata Petrus saat menyampaikan pandangan akhir fraksi Partai Golkar laporan akhir Pansus, Jumat 4 Agustus 2017.

“Ada banyak kasus kebijaksanaan  pemerintah kota Tanjungpinang yang tidak mempunyai tujuan menggerakkan perekonomian daerah. Sebagai contoh dalam menentukan anggaran pembangunan dengan menjalankan kegiatan fisik atau infrastruktur yang menguras banyak anggaran yang tidak bisa dilihat dampak berantai atau multi player efek nya bagi masyarakat,” kata Petrus dalam menyampikan pandangan fraksi Golkar.

Menurut pandangan fraksi Partai Golkar dalam laporan akhir Pansus, realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA) 2016 sebesar 18 miliar lebih bahwa, terdapat anomali berkaitan dengan hal ini. Di mana ketika terjadi banyak sekali kasus tunda bayar kegiatan di TA 2016, ternyata di sisi yang lain terdapat Silpa pada kas Pemko Tanjungpinang.

“Hal ini di kuatirkan akan memberikan citra yang negatif serta muncul pula krisis kepercayaan publik terhadap kinerja Pemko untuk masa-masa yang akan datang. Pemko Tanjungpinang harus tetap menjaga stabilisasi anggaran dan tidak melakukan pemborosan karena masih banyak kepentingan rakyat yang harus diprioritaskan. Kegagalan pembangunan Kota Tanjungpinang dari APBD 2016 kemaren, mestinya menjadi relevansi pembangunan tahun yang akan datang,” kata ketua Pansus Ranperda APBD 2016 yang diusung dari PDIP.

Partai Golongan Karya pun berharap semoga di tahun ini dan dengan anggaran pendapatan tahun 2016, tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat, di masa depan dan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

Oleh Doni Martin Sianipar.

Share This Post