GAKKUM KLHK DIMINTA, SEGERA TINDAK PENIMBUNAN BAKAU DI BINTAN

GAKKUM KLHK DIMINTA, SEGERA TINDAK PENIMBUNAN BAKAU DI BINTAN
Foto: gebraknusantara

BINTAN : Patut diapresiasi atas Gerak cepat Tim Penegakan Hukum (GAKKUM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat melakukan penyelidikan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau terkait dugaan penambangan bauksit ilegal tahun lalu, hingga mampu mengantarkan pelaku untuk diadili sesuai Hukum yang berlaku.

Namun, berbeda untuk pengerusakan hutan mangrove di kabupaten Bintan, GAKKUM KLHK sepertinya kurang tertarik untuk melakukan tindakan hukum atas kejahatan lingkungan tersebut. Entah apa sebabnya, masih belum diketahui.

Ini buktinya, Perusakkan hutan mangrove seluas 18 hektar yang diduga dilakukan oleh PT. Sinar Bodhi Cipta (SBC) di wilayah Tokojo, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Sama sekali tidak tersentuh hukum. Padahal, kasus ini sudah dipermasalahkan dari bulan Mei 2014 lalu. Dan isunya, oknum dari KLHK sudah pernah turun ke lokasi tersebut melakukan pemantauan, tetapi sayang tidak ada tindak lanjutnya.

Baca juga : Aneh…Perusak Hutan Mangrove Tokojo Tidak Ditangkap, Ada Apa ?

Akibatnya, Kejahatan perusakan hutan mangrove di kabupaten Bintan, ternyata terjadi lagi di wilayah yang sama, tepatnya si Kampung Tekojo RT 006 / RW 013 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Anehnya, aksi kejahatan lingkungan dengan membabat hutan Bakau tersebut  dengan cara menimbun lahan mangrove telah berlangsung cukup lama dilakukan tanpa ada beban hukum.

Sementara undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan, bahwa sanksi yang melanggar akan Dihukum penjara antara 3 sampai 20 tahun dan denda materinya pun bisa mencapai 50 miliar rupiah.

Seperti dilansir  : https://gebraknusantara.co.id/2020/09/29/ngotot-memperluas-lahan-ribuan-batang-pohon-bakau-dibabat

Kendatipun beratnya hukuman Undang-Undang tersebut, oknum pengusaha yang melakukan kejahatan lingkungan tersebut tidak peduli sama sekali, terkesan kebal hukum, terus melakukan penimbunan hutan mangrove wilayah itu.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridhi Sani, yang akrab disapa Pak Roy, pernah mengatakan, bahwa diperlukan jeratan pasal berlapis untuk para pelaku, jerat agar menimbulkan efek jera dan perlu menerapkan pasal berlapis, kalau perlu Undang-Undangnya juga berlapis.

Oleh Gindo H Pakpahan

Share This Post