Fraksi PDIP dan Golkar Beda Pandangan atas Kinerja Pemko Pada APBD Murni 2017

Foto : Pandangan Umum yang disampaikan Simon Awantoko selaku Sekretaris Padum parta golkar

TANJUNGOINANG – Korankomunitas.com : Perbedaan pandangan antara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Fraksi Partai Golongan Karya (P.Golkar) terdengar jelas saat dilaksanakannya rapat paripurna Pandangan Umum (Padum) Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2017, di ruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin 23 Oktober 2017.

Menurut fraksi PDI Perjuangan dalam penyampaian Padumnya,  Perubahan APBD TA 2017 mengalami kenaikan sebesar  5,71% dibandingkan pendapatan daerah APBD  Murni TA 2017.

Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah dan Ketua DPRD kota Tanjungpinang Suparno

“Kenaikan tersebut menunjukkan, bahwa pemerintah kota Tanjungpinang telah berhasil mencapai target kinerja yang direncanakan pada APBD Murni 2017. Fraksi PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang sangat mengapresiasi pemerintah Kota Tanjungpinang, yang dalam hal ini berhasil meningkatkan pendapatan kota Tanjungpinang sebesar 5,71%. Maka dengan ketulusan hati, fraksi PDI Perjuangan terdorong untuk turut berjuang bersama pemerintah Kota Tanjungpinang dalam membangun semua aspek kehidupan di kota Tanjungpinang yang kita cintai ini, agar terwujud dan tercipta efektivitas kinerja pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas ,” kata Sekretaris Padum fraksi PDI Perjuangan dalam bacaannya.

“Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa rencana Perubahan APBD  Kota Tanjungpinang TA 2017 berdasarkan kebijakan umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD TA 2017 layak dan sangat untuk  dapat segera dibahas  dalam panitia khusus sehingga dapat disahkan menjadi Perda,” tambahnya.

Sementara itu, Pandangan Umum yang disampaikan Simon Awantoko selaku Sekretaris Padum parta golkar mengatakan, sebagaimana amanat UU dan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Tanjungpinang harus memegang prinsip transfaransi dalam ebudgeting anggaran, baik transfaransi dalam penerimaan maupun pengeluaran yang bersumber dari PAD dan APBN berupa DAK, DAU, DBH, dan dana transfer lainnya.

“Dengan ini fraksi partai Golkar, meminta, TAPD agar segera menyusun RAPBD terutama dari PAD juga sumber penerimaan lainnya, agar jangan ada timbul kesan ada sektor penerimaan yang disembunyikan. Masih banyak potensi-potensi real yang belum tergaw, kurang maksimalnya dalam pengelolaan, lemah dalam pengawasan yang diperlakukan aparatur sipil Negara,” Kata Simon.

“Pada kesempatan ini kami fraksi Golkar kembali menekankan agar mengawal secara ketat seluruh kebijakan pemerintah Kota Tanjugpinang dalam upaya penerimaan pajak dan retrebusi dari objek pajak potensial masih jauh dari harapan daripada target APBD Murni di tahun 2017 yang lalu. Termasuk mencermati sisi-sisi mana kebocoran pajak dan retribusi daerah yang tertinggi,” bebernya.

Oleh Doni Martin Sianipar

 

Share This Post