Edward Saragi, SE,.SH : Diduga Ada “”Konspirasi Jahat” Hengky dan BPN Tanjungpinang

Edward Saragi, SE,.SH : Diduga Ada “”Konspirasi Jahat” Hengky dan BPN Tanjungpinang

Foto : Edward Saragi, SE,SH.

TANJUNGPINANG : “Pemalsuan Surat” yang diduga dilakukan oleh Hengky Suryawan, kemungkinan melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional Tanjungpinang (BPNT). Seperti Surat Laporan Nomor : LP-B/57/IV/2019/KEPRI/SPK.RES TPI, tertanggal 22 April 2019, Saksi korban Pelapor Edward Saragi,SE,SH yakni : Irjen Pol (P) R.ML. Tampubolon, Brigjen Pol (P) Manahan Daulay, T.A Ronald Simanjuntak,SH, MH dan Aloy dango, S.Fil, Pada bulan Mei 2018, sekira pukul 10.00 Wib, Edward dan empat saksi korban tersebut ada datang ke kantor BPNT guna menanyakan atas perkembangan permohonan sertifikat milik Edward Saragi dan ke empat saksi korban, yang diajukan  tahun 2015-2017, akan tetapi dari pihak BPNT menyatakan tidak dapat diproses dengan alasan karena adanya surat keberatan dari Hengky Suryawan.

Untuk memastikan keberatan Hengky tersebut, Edward dan empat saksi langsung mencari bukti keberatan yang dimaksud. Didapat, bahwa surat keberatan Hengky Suryawan, tertanggal 04 Oktober 2017, Nomor : 01/HIPEPARI/X/2017, yang ditandatangani oleh Hengky Suryawan selaku Ketua I Yayasan HIPEPARI (Himpunan Pengusaha Eksportir Pasir Kepulauan Riau) Ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang, Menyatakan keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama Edward Saragi dan kliennya, yang lokasinya terletak di Tanjung Lanjut RT. 1 RW. IV  Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang kota – Kota Tanjungpinang, dengan melampirkan 11 set fotocopy surat keterangan tanah Dan meminta BPNT tidak memproses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Edward saragi dan kliennya.

Hebatnya, tanpa bisa membuktikan keabsahan Yayasan HIPEPARI, secara hukum, BPNT berani menghentikan pengajuan proses permohonan penerbitan sertifikat Edward saragi dan 4 saksi korban tersebut secara sepihak.

Baca juga Edward Saragi Lapor Hengky Suryawan ke Polisi

Lebih lanjut, dikonfirmasi Saksi korban, Irjen Pol (P) R.ML. Tampubolon, (24/4/2019), mengatakan bahwa Keabsahan Akte pendirian Yayasan HIPEPARI dan kepengurusannya sudah sepatutnya diteliti, “Saya akan upayakan ke kantor DEP KUMHAM RI untuk memastikan apakah Yayasan HIPEPARI terdaftar atau bodong, dan begitu juga jabatan Hengky Suryawan dalam akte pendiriannya. Lalu, terkait keabsahan pembelian tanah oleh Yayasan, akan saya dipertanyakan juga. Apabila dalam Akte Yayasan HIPEPARI Hengky Suryawan bukan sebagai “Ketua” maka dapat dipastikan bahwa surat keberatan Hengky Suryawan selaku Ketua I Yayasan HIPEPARI yang dikirim ke BPNT adalah Pidana Pemberian Keterangan palsu” jelasnya.

Tidak sampai disitu, Edward saragi juga berencana akan melaporkan pihak BPN Tanjungpinang, terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan banyak Rp. 1.000.000.000.

“Karena adanya penyalahgunaan ini maka penerimaan negara bukan pajak akan terhambat, atau sekurang-kurangnya, uang yang sudah kami setorkan ke negara sebagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa ditarik, sehingga keuangan negara bisa terganggu” Jelas Edward Saragi mengakhiri.

Oleh Gindo H Pakpahan

Share This Post