Dua SHGB PT. YPP Sudah Terindikasi Terlantar, Kanwil BPN Kepri Tetap Lakukan Ukur Ulang Tanah

Dua SHGB PT. YPP Sudah Terindikasi Terlantar, Kanwil BPN Kepri Tetap Lakukan Ukur Ulang Tanah

“Kennedy minta satgas mafia tanah Kejati kepri untuk ikut mengawasi dua SHGB PT. YPP”

TANJUNGPINANG (KK) : Beberapa warga
Kelurahan kampung bugis kecamatan Tanjungpinang kota merasa heran akan kedatangan rombongan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, 8/2/2022. Mengapa tidak, beberapa bagian tanah warga diukur ulang dan dinyatakan masuk dalam wilayah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Yakin Perkasa Propertama (YPP).

Entah apa penyebabnya hingga pihak Kanwil BPN kepri melakukan pengukuran ulang di atas lahan tersebut, apakah karena permintaan dari pihak PT. YPP atau memang ada indikasi mafia tanah untuk “memecah-mecah” luas SHGB awalnya.

Tim Kanwil BPN Kepri saat di lokasi

Dikonfirmasi  Lurah Senggarang, Iman Syatria, S.Sos, kamis (10/2/2012) melalui Whatsappnya membenarkan bahwa pihak Kanwil BPN kepri melakukan ukur ulang diatas tanah SHGB PT. YPP, Selasa, 8/2/2022, hadir pada saat itu dari pihak PT. YPP diwakili oleh pak Rusdi, dan termasuk dari kelurahan, kasi beserta RW dan RT,  dan informasi ukur ulang tersebut diterimanya secara lisan dari pihak Kanwil BPN kepri dan pihak PT. YPP.

Juga dikonfirmasi, Heru bagian Sengketa lahan Kanwil BPN Kepri, Rabu (9/2/2022) melalui whatsapp nya, namun sayangnya Heru enggan menjawab beberapa pertanyaan tanpa alasan.

Menanggapi pengukuran ulang tanah SHGB PT. YPP oleh Kanwil BPN Kepri tersebut, Ketua DPD Kepri, Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (L-KPK) Kennedy Sihombing, kamis, (10/02/2022) kepada korankomunitas menyatakan dengan tegas, bahwa pengukuran ulang tanah tersebut saya rasa terlalu dipaksakan, mengapa saya katakan demikian, untuk diketahui bahwa dua SHGB atas nama pemegang hak PT. Yakin Perkasa Propertama telah TERINDIKASI TERLANTAR mulai tahun 2010 oleh BPN kota Tanjungpinang, artinya dua wilayah tersebut tidak dikerjakan samasekali sesuai Peruntukkan nya yaitu untuk PERUMAHAN, malahan tanah-tanah tersebut terdapat bekas pertambangan batu bauksit. Lalu mengapa pihak Kanwil BPN kepri kini melakukan pengukuran ulang, mengapa tidak ikut serta mempertegas kepada Kementerian ATR/BPN pusat untuk menetapkan SHGB PT. YPP menjadi TERLANTAR, Ada apa ini, tanya Kennedy.

Kennedy Sihombing (kiri) bersama anggota L-KPK

Lebih lanjut Kennedy mengatakan, Disini saya juga memohon kepada bapak Kajati Kepri, Hari Setiyono, yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Tanah, pada 17 Januari 2022 lalu, untuk ikut serta dalam proses pengukuran ulang tanah SHGB PT. YPP oleh pihak Kanwil BPN Kepri, dan untuk diketahui bahwa kepala kantor wilayah badan pertanahan provinsi kepulauan riau pernah mengeluarkan surat nomor : 457/16-21.500/VIII/2010 Tanggal 10 Agustus 2010 Kepada BPN kota Tanjungpinang untuk menyampaikan Data Final Tanah Terindikasi TERLANTAR.

Lalu pada tanggal, 11 Agustus 2010, BPN kota Tanjungpinang membalas surat tersebut dengan Nomor : 208/100.2-2.72/VIII/2010, Perihal Penyampaian Data Final Tanah Terindikasi Terlantar yang ditujukan kepada Kepala Badan pertahan Nasional Republika Indonesia melalui kepala kantor Wilayah badan pertanahan nasional provinsi kepulauan riau. Dan hasilnya sebagai berikut,

Terindikasi terlantar 1.:
Nama dan alamat pemegang hak PT. Yakin Perkasa Propertama : SK Hak/Dasar Penguasaan
SK Kanwil provinsi Riau nomor 2960/550/24.06/1998 Tanggal : 13 Januari 1998
Jenis Hak/Dasar Penguasaan : B.00014/13-01-1998 Sertifikat : HGB 14 
Nomor : 28-01-1998 Tanggal berakhir Hak : 27-01-2028 Letak tanah Tanjungpinang
Kel. kampung bugis Kec. Tanjungpinang kota
Luas tanah hak/dasar penguasaan 29.2300 hektare Peruntukkan tanah: PERUMAHAN
penggunaan tanah : semak, eks  galian tambang.

Terindikasi Terlantar 2.:

Nama dan alamat pemegang hak PT. Yakin Perkasa Propertama :  SK menag/ka. BPN
Nomor : 301/HGB/BPN/1999 Tanggal. 04 oktober 1999 Jenis Hak / Dasar Penguasaan : B. 00023/24-04-2000 Sertifikat HGB nomor 23 Tanggal : 24-04-2000 Tanggal berakhir Hak : 23-04-2030
Letak Tanah Tanjungpinang
Ke. Kampung Bugis b. Kec. Tanjungpinang kota Luas Tanah Hak/Dasar penguasaan 296.3000 hektar, Peruntukkan tanah SK Hak/Penguasaan : PERUMAHAN, Pengunaan tanah saat ini : semak, eks galian tambang.

Kennedy Sihombing kiri bersama anggota L-KPK

Nah, itulah dua SHGB atas pemegang Hak PT. YPP yang terletak di wilayah Senggarang kota Tanjungpinang. Semua pihak bisa membuktikan sendiri bahwa di dua lokasi SHGB tersebut tidak ada pembangunan sesuai peruntukkan nya yaitu PERUMAHAN, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Dan Undang-undang Aggraria nomor 5 Tahun 1960 pasal 27, pasal 34,pasal 40 hapus antara lain karena di terlantarkan, Batal demi Hukum, tutup Kennedy Sihombing.

Oleh Gindo h Pakpahan.

Share This Post