Dua LSM Minta KPK, Audit Lahan Bekas Tambang Bauksit PT. Antam 243.570,1 Ha di Kota Tanjungpinang

Dua LSM Minta KPK, Audit Lahan Bekas Tambang Bauksit PT. Antam 243.570,1 Ha di Kota Tanjungpinang

Foto : salah satu bagian peta lokasi bekas pertambangan bauksit PT. ANTAM UPB Kijang di wilayah pertiagaan Jl. Raja Haji Fisabilillah (Batu 8 atas)  menuju jalan Dompak-Kota Tanjungpinang. (insert. Ketua LSM P2KN Kepri dan Dewan Penasehat KWC.

baner pemko 1

Oleh : Gindo H. Pakpahan

TG.PINANG-(KK) : Mengingat, pernyataan tegas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dengan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Batam untuk mengaudit permasalahan lahan yang terjadi di Batam dalam rapat membahas sejumlah permasalahan di Batam Kamis (18/2/2016) lalu (baca : http://batamnews.co.id), menjadi tolak ukur dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Tanjungpinang untuk mengangkat permasalahan lahan bekas tambang bauksit PT. Aneka Tambang seluas 243.570, 1 Hektare, yang dianggap mereka masih dalam sengketa dari tahun 1998 sampai saat ini.

Yakni, Kenedy Sihombing (50) Ketua DPD LSM “Pemantau Penggunaan Keuangan Negara” (P2KN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Laode Kamrudin (57) Pendiri dan Dewan penasehat Kepri Corruption Watch (KCW).

Kenedy Sihombing, menjelaskan mengapa lahan tersebut harus diaudit dengan melibatkan KPK, bahwa ada 4 Aspek yang tidak mendukung penyerahan lahan bekas tambang dari Unit Pertambangan Bauksit (UPB) Kijang kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau (saat itu), Berita Acara No. 08/BA/1998 tertanggal 2 Maret 1998, karena penyerahan lahan tersebut yang tidak berhak dan tidak didukung oleh Aspek Hukum, Aspek Kemanusian, Aspek Kredibilatas/Integeritas dan Aspek Konsistensi.

Khusus Aspek Konsistensi, dicontohkan Kenedy, Bahwa terdapat Berita acara pengembalian lahan bekas pertambangan bauksit PT. Antam Kijang pemilik lahan No. 019/EV/X/89, atas nama pemilik lahan SURAWAN seluas 7 Hektar, dan pada point 3 tertulis “Mengingat sifat pengantian tab surat asli kepemilikan masih berada di ybs, dengan demikian sesudah pertambangan selesai dengan sendirinya areal tanah yang dimaksud kembali kepada pemilik” dan berita acara penyerahan ini ditandatangai oleh Kepala bagian Eksplorasi/Pengukuran UPB/Perbaki Kijang (merangkap selaku sekretaris ganti rugi UPB) Edi Ruhendi.

Namun berbeda dengan Berita Acara Serah Terima Bekas Tambang Bauksit dari PT. Aneka Tambang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau No. 08/BA/1998 tertanggal 02-Maret-1998 ditandatangani oleh dr. H. Anum Hidayat Marzuki Jabatan, Kepala UPB Kijang bertindak untuk dan atas nama Aneka Tambang, selaku Pihak PERTAMA, lalu Abdul Manan Jabatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, selaku Pihak Kedua.

Pihak Pertama menyerahkan Bekas Tambang yang sudah selesai ditambang seluas 243.570, 1 Hektar kepada Pihak kedua di daerah : 1. Sei Jang IX : 88,7010 Ha, 2. Bukit Pari : 51, 6400 Ha, 3. Penarik I : 42, 9464 Ha. 4. Penarik II : 60, 2827 Ha. Tetapi dengan ketentuan bahwa status tanah tersebut adalah “ “Pelepasan Hak” dan untuk pembangunan daerah dan perluasan kota Tanjungpinang.

Sementara, dari data yang telah dikumpulkan dua LSM tersebut lahan seluas itu realitanya telah kuasai Perusahaan swasta, Perorangan, malahan ada beberapa oknum pejabat daerah ikut memiliki lahan tersebut dan malahan lahan yang dikuasai telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik.

Menurut Laode Kamurudin, KPK harus mengaudit kepemilikan tanah di semua bekas lokasi tambang bauksit tersebut, karena diduga ada kecurangan disini, dan jelasnya semua itu adalah faktor penghambat pembangunan kota Tanjungpinang yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi kepulauan Riau.

Masih banyak lagi yang layak diangkat terkait lahan bekas pertambangan bauksi UPB Kijang di Pulau Bintan, ikuti perjuangan dua LSM ini, di www.korankomunitas.com

Share This Post

Post Comment