DPRD Menyetujui KUA – PPAS RAPBD 2016 Kota Tanjungpinang Rp. 1,014 T

DPRD Menyetujui KUA – PPAS RAPBD 2016 Kota Tanjungpinang Rp. 1,014 T

Oleh : Doni Martin Sianipar

TG.PINANG (KK) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2016, di aula kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Kamis siang (3/12/2015).

Rencana belanja dearah sebesar Rp. 1,014 Triliun dari pengajuan awal sebesar Rp. 846,44 Milyar. Tetapi secara umum, rencana belanja daerah pada kebijakan umum APBD TA. 2016, masih memenuhi postur APBD yang ideal. Yaitu komposisi belanja langsung (BL) yang lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung (BTL). Hal ini menunjukkan bahwa besaran pengguna anggaran tetap diprioritaskan kepada belanja pelayanan publik. Untuk komposisi TA. 2016 ini ditetapkan belanja langsung sebesar Rp.562,06 Milyar atau 55,41% dari total belanja sebesar Rp.1,024 Triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 452,38 milyar atau 44,59%
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga Menandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS 2016

Wakil Ketua I  DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, menandatangani nota Keepakatan Kebijakan Umum Serta Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2016. disaksikan oleh  Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah dan Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani Pasaribu.

Pada visi dan misi Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro dan sosial budaya masyarakat Kota Tanjungpinang yang selama ini masih perlu dipicu dengan pembangunan infrastuktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjuntan. Dengan memperhatikan perkembangan kinerja perekonomian domestik serta capaian tahun 2014 dan 2015 maka disampaikan gambaran umum atas sejumlah asumsi dasar makro tahun 2016 yang dijadikan landasan bagi penyusunan progarm kerja tahun 2016 yang akan datang.

1

Photo : Kata sambutan Walikta Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH.

Pertama, pertumbuhan eknomi tahun 2016 diharapkan dapat mencapai angka 6,8 – 7,2 % sehingga bisa mendongkrak pendapatan perkapita penduduk (Atas Dasar Harga Konstan) menjadi 15,5 juta rupiah. Dengan asumsi bahwa suku bunga SPN 3 bulan berkisar pada angka 5,5 – 6,2 % serta nilai tukar rupiah terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran 12.500- 13.500 Rupiah perdolar US. Dengan harga minyak tetap atau tidak mengalami perubahan dari dasar tahun 2015 sebesar $60 per barel.

Kedua, inflasi diharapkan berada di bawah dua digit, yaitu berkisar pada angka 6-8% atau minimal sama dengan target inflasi nasional 2016 sebsar 5%. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai angka 77,5 – 78,0 dengan redukasi short

fall atau percepatan pambangunan manusia sebesar 3,0. Substansi dari kua serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD kota Tanjungpinang, mencerminkan arah dan kebijakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai melalui program-program daerah. Pemerintah Kota Tanjungpinang mempunyai 7 prioritas pembangunan daerah antara lain :

4

Photo : Kata sambutan Sekwan DPRD Kota Tanjungpinang H.Abdul Kadir Ibrahim.

1. Penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan SDM melalui perluasan kesempatan kerja serta pembangunan pemberdayaan masyarakat yang mandiri.
2. Pengembangan bidang pendidikan, melalui peningkatan akses dan pelayanan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
3. Pembangunan bidang kesehatan, melalui peningkatan penyedian pelayanan kesehatan yang berkualitas serta penyedian jaminan kesehatan masyarakat secara merata.
4. Tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi, melalui peningkatan pelayanan dan kelembagaan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan.
5. Pengembangan perdagangan dan potensi perikanan berdasarkan karakteristik daerah, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha ekonomi rakyat serta pengembangan investasi daerah.
6. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dasar, konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Strategi kebijakan anggaran belanja pemerintah daerah dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pertama, mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif berdasarkan UU No 23/2014 melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Kedua, mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan antara lain, dengan pembangunan aksesibilitas terpadu, penguatan progarm perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kapasitas iptek dan peningkatan daya saing. Ketiga, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas.

Dengan ditandatanganinya nota Keepakatan Kebijakan Umum Serta Prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2016 ini, maka Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat segera menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagai salah satu variabel pembentuk komposisi RAPBD Kota Tanjungpinang diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

5

Photo : Undangan rapat Paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran (TA) 2016.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I dan II DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga dan Ahmad Dani Pasaribu, dihadiri oleh anggota Dewan serta Walikota Tanjungpinang, dan perwakilan SKPD lingkup Pemko Tanjungpinang. (*)

Share This Post

Post Comment