DPRD Kota Tanjungpinang Terima Aspirasi Nelayan Tanjung Unggat

DPRD Kota Tanjungpinang Terima Aspirasi Nelayan Tanjung Unggat

Foto :  Ketua DPRD Kota Kota Tanjungpinang Suparno didampingi Wakil Ketua I dan II dan anggota, menerima Aspirasi masyarakat Nelayan Tanjung Unggat didampingin Indra Jaya LSM LIDIK (foto : Fb Indra Jaya LSM LIDIK)

Oleh : Doni Martin Sianipar

Tanjungpinang-Korankomunitas.com : Beragam warna karton dengan berbagai tulisan menghiasi aksi demo nelayan tradisional dari daerah Tanjung Unggat, Tanjungpinang di halaman Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (14/3/2017)

Dalam aksi demo tersebut, nelayan yang didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lidik Kepri, Gravis Kepri, dan KNTI Kepri, meminta agar Ketua DPRD menghentikan kegiatan reklamasi pesisir pantai dan pembabatan mangrove di wilayah mereka. Karena hasil tangkap jadi berkurang.

Foto : Lokasi tanah laut yang telah ditimbun di Tanjung Unggat – kota Tanjungpinang. (Foto : Doni)

Muhammad Yamin selaku koordinator demo meminta kepada pemerintah Kota Tanjungpinang menghentikan kegiatan reklamasi pesisir laut dan pembabatan mangrove sebagai upaya penyelamatan ruang hidup nelayan.

“Sesuai UU No 27 tahun 2007 tentang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan UU No 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan pembudidaya perikanan dan petambak garam. Kami mendesak Ketua DPRD Tanjungpinang untuk menindaklanjuti hasil sidak Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang dan laporan nelayan Tanjung Unggat tentang pengrusakan ekosisitem mangrove dan penimbunan pesisir laut di Tanjung Unggat,”desak Yamin.

Koordinator demo ini meminta agar DPRD melakukan peninjauan ulang kembali terhadap legalitas yang dimiliki oleh pengembang PT. Penuin dan pengusaha Bandi berupa izin lingkungan, Amdal, dan izin pelaksanaan reklamasi dan izin lainnya yang melakukan kegiatan pembabatan pohon bakau dan penimbunan laut di Tanjung Ungat.

“Kami meminta agar Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui DPRD Kota Tanjungpinang dan Walikota Tanjungpinang harus bisa hadir memberikan perlindungan terhadap zona tangkap nelayan tradisional Tanjung Unggat. Sebab kondisi perairan itu tempat mencari nafkah secara turun temurun. Namun, saat ini telah terancam akibat penimbunan dan pembabatan pohon bakau,” katanya.

Setelah melakukan orasai yang dijaga ketat anggota kepolisian Polres Tanjungpinang dan Satpol PP.

Ketua DPRD Tanjungpinang dan Wakil Ketua I dan II menerima nelayan dan para Ormas kedalam kantor wakil rakyat tersebut.

Suparno mengatakan dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat, pihak DPRD siap menampung aspirasi masyarakat. Ini merupakan lanjutan dari rapat dengar pendatap (RDP) sebelumnya.

“Akan kita tanyakan besok ke dinas terkait, dengan demikian kita dapat kejelasannya. Apakah legalitas reklamasi itu ada izin atau tidak,” kata Suparno di ruang rapat.

Pendemo pun merasa puas atas solusi yang disampaikan Ketua DPRD Tanjungpinang  di ruang rapat kantor dewan tersebut. (*)

Share This Post

Post Comment