DPRD Kota Tanjungpinang Paripurnakan Dua Ranperda

Foto bersama : Wakil Walikota Tanjungpinang,  H. Syahrul, Wakil Ketua I Ade Angga dan Wakil Ketua II Ahmad Dani DPRD Kota Tanjungpinang

Oleh: Doni Sianipar.

Tanjungpinang-Korankomunitas.com: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna terbuka dalam agenda penyampaian pidato Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tanjungpinang tahun 2017 oleh Wali Kota Tanjungpinang, serta penyampaian pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2017 oleh pimpinan DPRD.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul dalam pidatonya menyampaikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengusulkan sebanyak 8 (delapan) Pemperda kepada DPRD Kota Tanjungpinang untuk selanjutnya dapat dibahas untuk menjadi Peraturan Daerah bersama Panitia Khusus (Pansus).

“Usulan skala prioritas Propemperda Kota Tanjungpinang untuk dapat dilakukan perubahan bersama Pansus dan selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yaitu, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,”kata Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Selasa, (4/4/2017).

Lanjut Syahrul, pandangan umum Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap usulan Propemperda Tahun 2017 sesuai dengan skala prioritas tahap pertama semoga dapat terealisasi menjadi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.  Yang menjadi arah dan petunjuk serta memiliki kepastian hukum bagi aparatur pemerintah, pelaku dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat.

Sementara itu Waki Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani menyampaiakan dalam pidatonya, dalam perspektif pembangunan nasional, penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memberdayakan, melindungi serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar dapat berperan dalam pembangunan nasional seoptimal mungkin.

“Oleh sebab itu DPRD Kota Tanjungpinang memandang perlunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sejalan dengan paradigma masyarakat dunia yang baru yang memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. DPRD Kota Tanjungpinang mengambil inisiatif untuk menyusun sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang akan menjadi sumber hukum operasional ditingkat Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyusun kebijakan dan program pelayanan/ pemenuhan hak penyandang disabilitas,” tutup Dani.

Rapat paripurna yang diadakan di ruang rapat DPRD Kota Tanjungpinang ini dihadiri sebanyak 23 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Drs. H. Abdul Kadir Ibrahim, MT dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerinta Kota Tanjungpinang. (Myr/Humas)

Share This Post

Post Comment