DPRD Kota Tanjungpinang Laksanakan Paripurna Pengesahan Ranperda APBD-P Menjadi APBD-P 2016

DPRD Kota Tanjungpinang Laksanakan Paripurna Pengesahan Ranperda APBD-P Menjadi APBD-P 2016

 Walikota Tanjungpinang bersama Ketua DPRD Tanjungpinang dan Wakil Ketua I dan II, foto bersama sambil bersalaman dan memegang dokumen pengesahan

Banner-Reguler-Publikasi-DPRD-Kota-Tanjungpinang

Oleh : Doni Martin Sianipar

Tanjungpinang –korankomunitas.com : DPRD Kota Tanjungpinang mengadakan Rapat Paripurna terbuka dalam agenda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2016  yang telah menjadi Peraturan Daerah (Perda) 2016. Paripurna ini pun dibuka langsung oleh Ketua DPRD KotaTanjungpinang Suparno, di aula DPRD Kota Tanjungpinang, Jumat (30/9/2016) disetujui oleh semua fraksi yang  ada.

Dalam laporan yang dibacakan Sekwan Kota Tanjungpinang dari Badan Anggaran, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang seharusnya dilakukan secara cermat  dan terukur, dengan melihat seberapa besar sebenarnya  kapasitas anggaran yang dimiliki dan bagaimana permasalahan aktual harus dijawab.

akib-selaku-sekwan-kota-tanjungpinang-membacakan-laporan-pembahasan-ranperda-tentang-apbdp-2016
Foto : Akib selaku Sekwan kota Tanjungpinang, membacakan laporan pembahasan Ranperda tentang APBD-P 2016

“Oleh Karena itu, secara umum kita sudah pasti mengharapkan melalui APBDP yang ditetapkan nantinya, pembangunan dapat berlanjut terutama dalam rangka menyelesaikan tangung jawab atas kegiatan-kegiatan berjalan yang belum 100 % terealisasi,” kata Abdul Kadir Ibrahim saat penyampaian laporan di aula DPRD kota Tanjungpinang.

Lanjut Akib, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sesuai dengan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Kota dalam KUA PPAS APBDP TA 2016 yang telah ditetapkan belum lama ini, maka postur APBDP TA 2016 ini adalah;

  1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.047.234.876.995.
  2. Belanja Daerah sebesar Rp. 1.063.642.825.959.
  3. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 16.407.949.004 yang terdiri dari;
  4. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari TA sebelumnya SILPA BUD mengalami penurunan sebesar Rp. 4.839.924.310 yang pada mulanya sebesar Rp. 10.000.000.000 pada APBD Murni TA 2016 menjadi sebesar Rp. 5.160.075.690.
  5. Adanya penambahan pada SILPA BLUD sebesar Rp. 8.991.076.129.
  6. Adanya penambahan SILPA yang berasal dari JKN sebesar Rp. 2.256.797.185 yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai tambahan anggrana pada program pelayanan kesehatan ditingkat Puskesmas Kota Tanjungpinang.
walikota-tanjungpinang-h-lis-darmansyah-menyampaikan-pidatonya
Foto : Walikota Tanjungpinang H Lis Darmansyah menyampaikan pidatonya

Berikut pendapat akhir dari fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinag:

  1. Fraksi PDI-P ;  Tujuan dari produk perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan adalah agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertangungjawabkan dan dapat memberikan imbas kepada kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik angaran. Semua ini tidak akan tercapai tanpa adanya good will dan political will dari pemerintah Kota Tanjungpinangbaik itu Eksekutif, Legeslatif untuk berkomitmen dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Baik secara aktualita di tataran lapangan maupun secara administratif yang berujung pada raihnya opini WTP.
disaksikan-ketua-dprd-dan-wakil-ketua-i-dan-ii-walikota-tanjungpinang-lis-darmansyah-menandatangani-dokumen-pengesahan-ranperda-menjadi-perda-2016
Foto : Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah menandatangani dokumen pengesahan-Ranperda menjadi APBP-P 2016, Disaksikan ketua DPRD Wakil Ketua I dan II.
  1. Fraksi Partai Golkar;

Pembahasan Ranperda APBD Perubahan Kota Tanjungpinang TA 2016 merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian kebijakan penganggaran dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dalam kodisi perekonomian yang kian menurun dan begitu banyak dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Kami Fraksi Partai Golkar  menginginkan agar anggaran yang telah disusun nantinya dapat benar-benar merangkul aspirasi masyarakat, dapat berjalan seefektif mungkin tepat sasaran dan dirasakan oleh pihak-pihak yang berhak dalam penggunaannya.

ketua-dprd-kota-tanjungpinang-suparno-menadatangi-dokumen-persetujuan-bersama-antara-pemko-tanjungpinang-dan-dprd-kota-tanjungpinang
Foto : Ketua DPRD kota Tanjungpinang Suparno menandatangi dokumen persetujuan bersama antara Pemko Tanjungpinang dan DPRD kota Tanjungpinang
  1. Fraksi Demokrat Plus;

Fraksi Partai Demokrat Plus berpendapat agar kiranya seluruh organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Tanjungpinang dapat memahami bahwa saat ini kita tengah menhadapi ketidakstabilan kondisi perekonomian nasional yang memberikan dapak secara langsung kepada daerah. Karena itu, diharapkan kegiatan yang telah disetuji dalam pembahasan dan terkait dengan peningkatan daya belimasyarakat dalam upaya pengendalian laju inflasi di akhir tahun 2016 ini dapat dijalankan dengan sistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menolong masyarakat Tanjungpinang dari tekanan ekonomi yang berpotensi menciptakan pertambahan jumlah penduduk  miskin baru di Kota Tanjungpinang. Hendaknya seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Tanjungpinang yang tertuang dalam dokumen laporan Pembahasan Perubahan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2016 dapat diindahkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

wakil-ketua-i-ade-angga-menandatangania-dokumen-pengesahan
Foto : Wakil ketua I Ade angga, menandatangani dokumen pengesahan Ranperda menjadi Perda 2016
  1. Frasksi Partai Gerindra;

Menyikapi sektor-sektor prioritas yang telah kami pelajari dari laporan awal pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Tanjungpinang, juga mengingat waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan Perubahan APBD yang relatif sempit, maka Fraksi Gerindra memberi masukan untuk melakukan kebijakan terhadap perencanaan pos belanja, yaitu belanja hanya dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Belanja wajib dan mengikat. 2. Belanja yang sangat urgen dan mendesak. 3. Belanja yang relistis dan terukur bisa dilaksanakan dari segi waktu  dan aspek teknis pelaksanaan. 4. Belanja sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar program kegiatan yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2016 ini dipastikan bisa di implementasikan tepat waktu dan terjadinya  penyerapan anggaran yang maksimal serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang.
wakil-ketua-ii-ahmad-dani-menandatangani-dokumen-pengesahan-ranperda-menjadi-perda-2016
Foto : Wakil ketua II Ahmad- dani, menandatangani dokumen pengesahan Ranperda menjadi Perda 2016
  1. Fraksi Partai Hanura;

Setelah dilakukannya pembahasan dan pencermatan menyeluruh terkait APBDP Kota Tanjungpinang tahun 2016 antara DPRD dan pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat dimaklumi bahwa masih terdapat beberapa program yang belum tercapai sesuai yang diharapkan bersama. Efisiensi anggaran yang disebabkan oleh defisit pendapat masih akan kita rasakan sehingga program-program yang telah dicanangkan tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Untuk itu kepada pemerintah agar lebih giat lagi melakukan konsultasi dan kordinasi bersama dalam mensukseskan pembangunan daerah dan menyegerakan pelaksanaan program yang telah ditetapkan nantinya pada APBDP 2016.

  1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;

Terhadap hasil pembahasan APBDP 2016 ini, Fraksi PKS telah menelaah, baik dari pidato pengantar dan laopran awal banggar, secara subtansi kami melihat ada beberapa kegiatan di SKPD yang digeser, atau

kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau ada tidaknya kegiatan tambahan. Namun pada kesempatan ini juga kami mengingatkan bahwa adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk menghentikan tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan profesi guru PNSD merujuk dari Surat Edaran Kementerian Keuangan RI No SE-578/PK/2016, diharapkan akibat ini dapat diantisipasi, jangan sampai mempengaruhi kinerja pendidikan secara umum. Hal lain juga kami memberikan saran, agar belanja hibah dapat disalurkan secara proposional, agar fungsi anggaran dapat diwujudkan minimal untuk terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang. Terhadap kegiatan tambahan, untuk mendukung Sail Karimata, kami berharap agar even ini dapat berjalan sekses dan lebih penting lagi ada nilai tambah yang didapat bagi Kota dan Masayarakat Tanjungpinang, ditengah beratnya tekanan secara fiscal.

  1. Fraksi Amanat Pembangunan;

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kita sedang mengalami defisit anggaran yang memang harus kita hadapi bersama dengan bijaksana dalam menentukan segala sesuatu tindakan mengenai anggaran. Menelaah tentang laporan awal pembahasan keputusan DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam kebijakan umum Anggaran dan PPAS APBDP TA 2016 yang telah ditetapkan bersama beberapa waktu yang lalutentang SILPA BUD mengalami penurunan, adanya pembahasan SILPA yang berasal dari JKN yang nantinya akan di manfaatkan sebagai tambah anggaran pada program pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas. Dalam hal ini  Fraksi Amanat Pembangunan menyetujui segala kesepakatan yang telah dibuat oleh DPRD melalui komisi-komisi dengan mitra kerja masing-masing.

Kesimpulan dari semua Fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang,  berangkat dari hal-hal tersebut di atas setelah membahas dengan seksama dan sungguh-sungguh, maka Badan Anggaran dapat menyimpulkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang RAPBD Perubahan TA 2016 ini telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disetujui oleh Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Tanjungpinang untuk disahkan menjadi Perda,” Kata Akib dalam penyampaian laporan Badan Anggaran.

pejabat-di-lingkungan-pemko-tanjungpinang-yang-menghadiri-rapat-paripurna-pengesahan-ranperda-jadi-perda1
Foto : Pejabat di lingkungan Pemko Tanjungpinang, yang menghadiri rapat Paripurna-pengesahan Ranperda jadi Perda

Walikota Tanjungpinang dalam  sambutannya mengatakan, Akhirnya pada hari ini kita telah melewati sebagian proses konstitusi terkait pengelolaan keuangan daerah, untuk merumuskan dan menyempurnakan Rancangan Perubahan APBD Kota Tanjungpinang TA 2016 menjadi Perubahan TA 2016. Disamping itu secara kontinu Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan rencana kebutuhan masyarakat.

“Kami sangat menyadari bahwa Perubahan APBD TA 2016 belum sepenuhnya memenuhi segala bidang pembangunan masyarakat, untuk itu dibutuhkan kerja keras stakeholders serta saran dan masukan anggota dewan yang terhormat dalam rangka penyempurnaan di masa yang akan datang,” Kata Walikota Tanjungpinang.

Lanjut Lis, Pemerintah Kota Tanjungpinang memberikan apresiasi yang setingi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang terhormat dan dukungan penuh atas tanggapan  dan saran terkait strategi peningkatan pembangunan Kota Tanjungpinang. Serta dalam memicu peningkatan PAD Kota Tanjungpinang serta semangat pengabdian dan komitmen yang tinggi dalam menuntaskan amanah yang diberikan. (*)

 

Share This Post

Post Comment