DPRD Kota Tanjungpinang Dengarkan Keluh Kesah Nelayan Kampung Bugis

DPRD Kota Tanjungpinang Dengarkan Keluh Kesah Nelayan Kampung Bugis

Foto : Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD kota Tanjungpinang dengan masyarakat nelayan kampung Bugis

Oleh : Doni Martin Sianipar

Korankomunitas.com, Tanjungpinang: Sembilan orang perwakilan nelayan dari daerah Kampung Bugis, Tanjungpinang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tanjungpinang. Kehadiran para nelayan di kantor dewan ingin mencari solusi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi  jenis Solar, Selasa (9/5/2017) siang.

Ade Angga pun menceritakan sedikit kronologis kenapa sampai terjadinya RDP pada siang hari ini.  Beberapa waktu yang lalu kami dihubungi oleh perwakilan nelayan yang menyatakan akan menyampaikan pendapat di DPRD Kota Tanjungpinang ini. Namun, demikian kami menyarankan supaya bisa terjadi dialog, supaya bisa lebih fokus, supaya bisa masalah-masalah kita carikan solusi bersama. Maka hendaknya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bukan dalam demonstrasi dan sebagainya.

“Dan semalam kami sudah mulai dengan mendengar keluhan-keluhan, mendengar masukan-masukan dari teman-teman nelayan. Yang intinya adalah, sejak terjadinya penggrebekan disalah satu gudang minyak di kampung Bugis, sehingga berdampak hari ini para nelayan sulit mendapatkan minyak untuk ke laut. Jadi sebetulnya ini intinya bukan permasalah dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Tapi intinya berawal dari itu (penggrebekan salah satu gudang minyak),” ungkap Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang.

Lanjut Ade Angga, sekarang kita juga sudah  menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten sesuai dengan hasil rapat kita semalam. Ada Dinas Perhubungan yang mengeluarkan rekomendasi kartu kecil, dokumen pas kecil kemudian juga ada Badan Ekonomi kemudian juga ada Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikan juga hadir. Maka kita berdialog mencari solusi terbaik. Saya yakin niat bapak-bapak datang ke sini baik. Intinya supaya bagaimana nelayan bisa kembali mendapatkan minyak.

Ade Angga pun mempersilahkan perwakilan nelayan menyampaikan usulan atau permasalahan yang terjadi dalam RDP.

Suharto, salah satu perwakilan nelayan yang hadir dalam RDP mengungkapkan, sebenarnya momen ini sudah lama kami tunggu ingin mencari solusi. Kami beberapakali meminta fasilitas untuk bertemu pak Wali Kota kemudian kami diarahkan kepada Sekda. Kami tak bisa disembunyikan. Kami meminta kepada pemerintah kota tak ada yang istilahnya yang serius menangani permasalahan kami.

“Kebutuhan kami tak bisa ditunda. Tanpa ada minyak kami tak bisa turun ke laut untuk menghidupkan keluarga kami. Kemudian juga kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Kelautan, sudah berkali-kali kami bertemu untuk mencari solusi. Walaupun ada permasalahan yang terjadi kami mengaharapkan dinas mencari solusi untuk kami dengan suatu keputusan dan kebijakan, supaya kami tetap bisa mendapatkan minyak atas dasar kebijakan-kebijakan,” harapnya.

Lanjut Suharto, sebenarnya kami tidak ingin melakukan aksi, tapi kalau tidak ada lagi yang mau mendengarkan suara kami. Terpaksa kami melakukan aksi untuk kami.

“Kami meminta pemerintah memperhatikan kami sebagai nelayan kecil. Dan kami berharap pada bapak dewan dan pihak-pihak terkait, tolonglah masalah BBM bersubsidi dipermudah untuk mendapatkannya. Kalau bukan pemerintah yang memikirkan nasib kami, kepada siapa kami mengadu,” pintanya.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang sempat bertanya kepada salah satu nelayan Kampung Bugis. Kesulitan mendapatkan BBM sudah berlansung berapa lama. Selama kesulitan membeli minyak di mana, dan harganya berapa. Salah satu nelayan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Ade Angga, Kalau untuk pendistribusian di Kampung Bugis sejak bulan April. Nelayan pun mengakui disaat mereka kesusahan mendapatkan minyak bersubsidi, mau tak mau mereka membeli minyak dengan harga yang tinggi sekitar Rp 8000 sampai Rp 8500 perliternya padahal sebelumnya mereka membeli dengan harga Rp 5500.

Asmat Perwakilan nelayan Kampung Bugis mengatakan, dalam rapat dengar pendapat ini bukan saja meminta kepada DP3, Dinas Perhubungan kemudian bagian ekonomi, kami juga meminta kepada DPRD Kota Tanjungpinang khususnya yang membidangi. Tolong dibuatkan aturan terkait nelayan ini. Jika menacu pada Permen no 13 tahun 2015 harus ada Surat Ijin Berlayar (SIB) kemudian harus melaporkan hasil tangkap kemudia harus melihatkan surat keluar masuk.

“Sementara surat ijin berlayar itu cuma sekali berlayar bukan ada diberikan waktu seminggu sebulan, sekali berlayar saja. Menurut saya juga ini perlu digodok di DPRD untuk dibuat aturan apapun itu namanya mengenai nelayan tradisional dan nelayan kecil. Saya mohon dipikirkan solusi seperti apa kemudian dibuat terhadap aturan-aturan nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang dengan tidak mengkangkangi aturan di atasnya,” Kata Asmat.
“Kemudia kami juga memohon kepada Dinas Perhubungan terkait pembuatan pas kecil. Nelayan Kampung Bugis ini secara jujur kapa-kapalnya itu sudah dibeli dari tangan ketangan. Artinya untuk mengurus pas kecil itu harus ada namanya surat pembuatan kapal. Kenapa demikian hampir 40 kapal ini tak ada pas kecil, karena dibenturkan pada persoalan surat pembuatan kapal ini. Kami telah meminta tolong sama pejabat dan kepala desa untuk membuat surat pembuatan kapal, tidak ada yang mau. Jadi solusinya seperti apa. Sementara kapal sudah tangan ketangan sampai ke nelayan Kampung Bugis. Jadi solusinya seperti apa untuk mengurus dokumen pas kecil dan dokumen lainya seperti sertefikat keselamatan kapal dan bukti keberadaan kapal,” tutupnya

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Tanjungpinang mengatakan, sampai sejauh ini beum ada masuk permohonan dari bapak-bapak ke kita.

“Tanpa permohonan masuk, kami tak bisa memberikan rekomendasi,” tegas Raja Khairani.

Sementara itu perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota yang diwakilkan oleh Habib mengatakan, Kalau bisa pembuatan pas kecil jangan diwakilkan langsung saja nelayan datang ke kantor, takutnya kalau diwakilkan informasinya tidak benar.

“Pembuatan pas kecil tidak sulit, semua format surat permohonan sudah ada di kantor, semua tinggal ambil aja di kantor. Untuk pembuatan pas kecil semua persyaratannya gampang. Kalau misalnya pemilik kapal tak bisa datang bisa diwakilkan dengan surat kuasa ditandatangani di atas matrai oleh yang punya kapal. Terus yang mempunyai kapal bekas cukup melampirkan surat bukti kepemilikan kapal yang diketahui oleh kelurahan setempat. Setelah semuanya lengkap baru kita surve ke kapalnya kalau bisa pemiliknya berada di atas kapal saat kita surve. Kita tidak bisa mengeluarkan dokumen kalau kapalnya tidak berada di sini,” kata Habib.

Habib melanjutkan, perlu diingat dokumen pas kecil atau sertifkat itu bukan untuk mengambil minyak.

 

“Dokumen pas kecil atau sertifikat itu merupakan identitas kapal dan pelayan kapal untuk berlayar. Fungsi dokumen pas kecil itu ibaratkan kalau di darat seperti STNK atau BPKB. Apabila kapal bapak tidak layak, wajib memiliki alat keselamatan minimal left jacket, terus ada lampu navigasi. Jadi sewaktu-waktu kami surve ke kapal bapak, bapak tidak mengutamakan keselamatan, kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat keselamatan,” Tegas Habib.

Habib menerangkan jika persyaratan lengkap maksimal prosesnya hanya tiga hari. (*)

Share This Post

Post Comment