Diduga, Data Pemilik 12 SKT, 24 Hektare Direkayasa

Diduga, Data Pemilik 12 SKT, 24 Hektare Direkayasa

BINTAN (KK): Besarnya keinginan Investor berinvestasi di Kabupaten Bintan dari berbagai bidang, sepertinya dijadikan kesempatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan pribadi, dengan jalan merekayasa data dokumen untuk dapat mempengaruhi Investor.

Padahal, jika mengacu pada Pasal 263 (1) menyatakan bahwa, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

PULAU ANTU 2
Foto : Pulau Antu, diduga batas 12 SKT 24 Hektare
pulau antu
http://wikimapia.org

Seperti temuan Koran Komunitas, ada 12 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengusahaan Tanah, diduga data pemilik Surat Keterangan Tanah (SKT) direkayasa oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Besar kemungkinan, dugaan ini terkait dengan Investor asal Singapura berbendera PT Bintan Vista yang berinvestasi dibidang perhotelan dan resort senilai 6 juta Dolar Amerika (US$) di kawasan Galang Batang, Bintan Timur dan bisa menyerap 250 tenaga kerja nantinya. Seperti dilansir (www.haluankepri.com) Rabu, 27 February 2013.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Bintan, Mardhiah menyatakan bahwa PT Bintan Vista tersebut menginvestasikan untuk tahap awal sebesar 6 juta dolar Amerika. Bahkan PT tersebut telah mendapatkan Izin Medirikan Bangunan (IMB) dan Surat Persetujuan Perizinan (SPP) No.09/k1/I/pma/2007 tanggal 2 Juni 2007.
Pembangunan resort tersebut seluas 27.465 m2, dengan accomodation seluas 16.834 m2, dan trees house 15 unit, villa 32 unit, mountain view 80 unit, Spa, Kolam renang, dan dilengkapi pelabuhan kedatangan imigrasi serta fasilitas lainnya.

Mengapa tidak, dari keterangan nara sumber yang layak dipercaya, memaparkan kronologis terbitnya 12 SKT tersebut dengan luas lebih kurang 24 Hektare, bahwa pada bulan Desember tahun 2006, Kepala Desa Kelurahan Gunung Kijang berinisial AMR bersama salah satu pengurus 12 SKT berinisial AK, membawa 12 berkas SKT yang telah ditandatangani AMR tanggal 18 bulan Desember, tahun 2006 , ke Kantor Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, untuk ditandatangani oleh Camat yang sifatnya mengetahui. Namun sayang, Camat Gunung Kijang saat itu Inisial NR menolak dengan tegasnya.

Selanjutnya, 12 SKT yang diduga terletak di Jalan Kampung Galang Batang RT. 005 RW. 03 Desa/Kelurahan GUNUNG KIJANG Kecamatan GUNUNG KIJANG Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, ternyata ditandatangani oleh Camat NR pada tanggal 09, bulan Februari tahun 2007.

Dari 12 SKT tersebut pemiliknya berjumlah hanya 7 orang. Anehnya, alamat pemilik sama, yakni JL. PANTAI TRIKORA RT. 04/RW. TELUK BAKAU (masih wilayah kabupaten Bintan)

Realitanya, ada yang janggal dari 12 SKT tersebut, terutama umur pemilik SKT. Seperti pemilik 2 SKT , Nama Inisial : VVT dengan Nomor SKT : 104/SKT/GK/XII/2006 dan Nomor SKT : 097/SKT/GK/XII/2006. Pada SKT no. 104 VVT berumur 18 Tahun status Pelajar, dan tanah tersebut dari Hasil Usaha/garapan sendiri, tahunan: 1984, lalu anehnya pada SKT No. 097, VVT berumur 19 status Pelajar, dan tanah tersebut bahkan dari Hasil Usaha/garapan sendiri, tahunan : 1994. Kedua SKT itu ditandatangani oleh Camat pada tanggal 09 – 02 – 2007. Aneh memang, tetapi itulah realitanya.

Disisi lain jika dihitung dengan sederhana, Tahun penerbitan SKT adalah tahun 2006, jika dikurang umur pemilik di SKT 18 tahun maka asumsinya : 2006 – 18 = 1988 (tahun lahir pemilik SKT), lalu jika dikurang dengan tahun Hasil Usaha/garapan sendiri, tahunan : 1984 maka : 1988 – 1984 = 4 (umur) bukan 18 Tahun.

Asumsi tersebut, tidak beda dari SKT yang lainnya. Namun, jika tindakan ini masih bisa ditelusuri oleh Penegak Hukum yang terkait dan tidak membiarkannya, maka bisa menjadi pelajaran bagi oknum-oknum tersebut untuk lebih berhati-hati lagi bertindak (gindo)

Share This Post

Post Comment