DIDUGA ADA “MAIN MATA” ANTARA POKJA DAN REKANAN

DIDUGA ADA “MAIN MATA” ANTARA POKJA DAN REKANAN

Proyek Pembangunan Tambatan Perahu Desa Pangkil di Sanggah

Oleh Richard Batubara

TANJUNGPINANG : Proses lelang di jajaran pemerintahan, ketika berencana akan mengerjakan suatu proyek, memang mutlak diperlukan. Selain Menyeleksi perusahaan yang akan mengikuti, panitia pelaksana juga harus mencari perbandingan harga material, dari setiap rekanan yang mengikutinya.

Sholihin, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri.

Tak berbeda dengan yang lainnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), baru-baru ini telah mengadakan proses lelang untuk Proyek Pembangunan Tambatan Perahu. Sesuai data yang dimiliki, proyek yang satu ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.

Proyek tersebut rencananya akan dibuat di Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Ketika proses lelang sampai tahap pembukaan penawaran, perusahaan yang meng upload penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan. Dan akhirnya, proses lelang itu dimenangkan oleh CV. Sultan Ratuhapis. Namun, dibalik penetapan itu, muncul Sanggahan dari dua perusahaan peserta lelang. Bahkan ,kedua perusahaan itu telah melayangkan surat sanggahan. Pasalnya, kemenangan tersebut dianggap penuh dengan kecurangan, trik dan intrik.

Menurut penjelasan dari salah satu peserta lelang, bahwa CV. Sultan Ratuhapis seharusnya telah gugur pada tahap evaluasi administrasi. Karena, data yang dikirimkan melalui system’ aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) tidak sama dengan data yang diminta didalam dokumen, serta di persyaratan teknis lainnya. Contohnya, pada system persyaratan kualifikasi administrasi, didalam dokumen meminta peralatan concrete mixer/molen 2 unit dengan kapasitas 0,3 M3, ternyata, perusahaan pemenang hanya mengirimkan 1 (satu) unit concrete mixer/molen.

Pada persyaratan Personil Inti/Tenaga Ahli dengan jabatan Site Manager yang mempunyai SKA Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung atas nama Sanggam M. Panggabean, alamat yang diisi dalam system berada di Tanjungpinang. Sedangkan data otentik identitas diri berupa KTP dan NPWP, yang bersangkutan beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 1 Aek Kanopan, Kualah Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara.

Jadi sangat jelas, seharusnya Pokja menggugurkan. Bila perlu, memberi sanksi yang tegas kepada rekanan, untuk dimasukkan dalam daftar hitam. Karena, telah memberikan keterangan palsu kepada Pokja. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan menetapkannya sebagai pemenang.

Melihat carut-marut proses tender pada kegiatan itu, akhirnya ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri, angkat bicara. Menurut Sholihin, bahwa kemenangan CV. Sultan Ratuhapis itu cacat hukum. Bahkan, lelaki yang biasa bersuara vocal ini juga mengatakan, bahwa kejanggalan itu, selayaknya dilanjutkan ke ranah hukum,  “Kalau saya amati, sepertinya ada persekongkolan antara Pokja dengan pihak pemenang tender. Apalagi sebelumnya perusahaan pemenang tender telah gugur lantaran berbagai hal. Jadi saya sarankan, baiknya permasalahan ini ditindaklanjuti sampai ke Kejaksaan, “beber Sholihin (31/05/2018).

Di hari yang sama, media ini mencoba melakukan konfirmasi via aplikasi WhatsApp kepada Tomi selaku Ketua Pokja Paket 172 ULP Provinsi Kepri. Sayangnya, sampai berita ini diunggah, Tommy belum juga menjawab.

Share This Post