Bupati Bintan Harus Bertanggungjawab, Bayar Ganti Rugi Lahan Warga Yang Diserobot

Bupati Bintan Harus Bertanggungjawab, Bayar Ganti Rugi Lahan Warga Yang Diserobot

BINTAN :  Proyek Pembangunan Waduk, yang terletak di pusaran Komplek kantor Bupati Bintan, tampak selesai dikerjakan. Kawasan yang sebelumnya hutan belantara, kini telah disulap menjadi kawasan yang memiliki panorama cukup indah.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Waduk yang diberi nama Embung Air Baku Hulu Bintan ini, mutlak milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Meskipun dalam pembangunannya menggunakan dana APBN, yang dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut, tapi statusnya tetap menjadi milik Pemkab Bintan.
Namun, dibalik keberhasilan itu, tersimpan permasalahan yang menyangkut ganti rugi lahan. Bahkan, sampai berita ini muncul, Pemkab Bintan belum juga ada niat baik membayar ganti rugi lahan warga yang diserobot untuk proyek tersebut.

Tak tanggung-tanggung. Lahan warga yang diserobot mencapai puluhan hektar. Tapi, terkesan tidak ada niat baik untuk mengganti rugi.

Bagian Agraria di Pemkab Bintan, disebut-sebut sebagai tim pembebasan lahan. Namun, saat dikonfirmasi, Kepala Bagian (Kabag) Agraria bernama Pilihan ini menjawab se-enak perutnya.  Seakan tak punya rasa kemanusiaan.

Dijelaskannya, bahwa anggaran untuk pembebasan lahan di lokasi proyek tersebut, telah dirasionalisasi (dipotong-red) untuk bantuan bencana Covid-19. Semudah itukah melakukan pemotongan anggaran ? Sementara yang punya hak atas anggaran itu terus menunggu pembayaran ganti rugi lahannya yang telah diobrak-abrik. Jadi dimana letak naluri kemanusiaannya ?

Adi Prihantara, Sekda Kabupaten Bintan.

Anehnya lagi, jawaban Kabag Agraria itu malah ditepis Adi Prihantara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan. Menurutnya, anggaran itu masih tersedia, “anggaran masih tersedia, dan belum terealisasi karena penilai independen atas harga tanah belum kelar. Dan Pengawasan tetap dilakukan, “kata Sekda membalas konfirmasi (24/072020) melalui ponsel nya.

Jawaban kedua pejabat Bintan ini sepertinya bertolak belakang. Hal seperti inilah yang justru memicu asumsi miring.

LSM Gebrak Kepri, berfoto bersama Bibit Samad Rianto.

Ujung-ujungnya, Sholikin, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), geram mendengarnya. Bahkan, cenderung curiga.

Disebutkannya, “bagaimana mungkin jawaban kedua pejabat itu bisa tidak singkron. Pejabat yang satu mengatakan, anggaran untuk pembebasan lahan itu sudah dipotong untuk penanganan Covid-19. Sedangkan yang satunya lagi mengatakan, anggaran telah tersedia. Hal seperti inilah yang menimbulkan kecurigaan. Sepertinya telah terjadi persekongkolan jahat untuk menghabiskan anggaran pembebasan lahan itu. Apalagi jika dihubungkan dengan suasana menjelang Pilkada seperti sekarang ini. Jadi, baiknya dilaporkan saja persoalan ini ke pihak yang berwajib. Agar siapa saja yang bermain-main dengan anggaran itu, bisa terungkap, “ujar Sholikin geram.

Ditambahkannya, “kalau dirasionalisasi, kenapa tidak semua pengadaan tanah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 itu terkena ? Sesuai data yang saya miliki, pengadaan tanah di Pemkab Bintan jumlahnya lebih dari 8,9 Miliar rupiah. Baik untuk pengadaan tanah Kantor Desa, Makam, sarana Jalan dan Embung di tempat lain.. Artinya, anggaran untuk proyek pembangunan Embung Air Baku Hulu Bintan, tidak dianggarkan di APBD Murni Bintan tahun 2020 ini, “katanya sambil menunjukkan data kepada media ini.

Masih menurut Sholikin. “Masak Proyek yang menelan dana hampir 90 Miliar rupiah, tega merampas hak rakyat kecil. Berarti ini “kerja gila” dan harus diusut secara tuntas, “ bebernya mengakhiri.

Oleh Richard
Editor : Gindo

Share This Post