Audit Penyerahan Lahan Bekas Tambang Bauksit dari PT. Aneka Tambang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

Audit Penyerahan Lahan Bekas Tambang Bauksit dari PT. Aneka Tambang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau

Foto : Diduga, jalan raya menuju Dompak dan bangunan ruko sebelah kiri jalan berada diatas tanah milik Surawan luas 7 Ha (insert : foto copy lembaran Berita Acara )

Oleh : Gindo H Pakpahan

Tanjugngpinang-(KK) : Besarnya harapan Kenedy Sihombing (50) Ketua DPD LSM “Pemantau Penggunaan Keuangan Negara” (P2KN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) agar Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sesegera mungkin mengaudit lahan Bekas Tambang Bauksit PT. Aneka Tambang di Pulau Bintan, semakin serius.

Niat Kenedy mengangkat permasalahan tersebut, tidaklah muluk-muluk. Ia mengungkapkan kepada komunitas “Saya ingin Pemilik lahan mendapakan haknya kembali dan pembangunan kota Tanjungpinang tidak terhambat hanya karena momok sengketa lahan, katanya, Senin (28/03/2016) dibilangan kilometer 6 Tanjungpinang.

Lebih lanjut Kenedy mengatakan “Ada yang aneh menurut saya terkait BERITA ACARA Serah Terima Bekas Tambang Bauksit dari PT. Aneka Tambang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau No. 08/BA/1998 tertanggal 02-Maret-1998, mengapa dalam Berita acara Serah Terima lahan bekas tambang bauksit PT. Aneka Tambang seluas 243.570, 1 Hektare itu, tidak melibatkan Gubernur Provinsi Riau Saleh Jasit ( periode 1998 – 2003) atau mungkin Gubernur Riau Letjen Soeripto ( periode 1988 – 1998), mengapa harus Abdul Manan selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan dr. H. Anum Hidayat Marzuki selaku, Kepala UPB Kijang, mengapa hanya mereka berdua saja” katanya.

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAHAN BEKAS TAMBANG BAUKSIT OK 2

Dan yang lebih anehnya lagi, lahan seluas 243 Hektar, 570, 1 meter tersebut, jelas disebutkan dalam Berita acara adalah untuk keperluan pembangunan daerah dan perluasan kota Tanjungpinang, tetapi khusus diatas lahan daerah Sei Jang IX seluas 88, Hektare 701.0 meter, mengapa ada terbit sertifikat Hak Milik, yang diduga milik pribadi oknum pejabat.

Yang lebih mengherankan lagi, jelas-jelas lahan seluas 243 Hektar, 570, 1 meter tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah, namun realiatasnya ada pengembalian tanah kepada pemilik tanah pertama, contohnya pemilik tanah seluas 1.300.0 M2 bernama Atan karta. Pada Berita Acara No. RHS/008/EU/199, Atan karta bersedia menerima ganti rugi pengelolaan lahan dan taman untuk penambangan bauksit dengan syarat akan dikembalikan sesudah tidak ditambang lagi, karena mengingat surat kepemilikan masih berada di tangan pemilik dengan sendirinya lahan tersebut kembali kepada yang bersangkutan (ybs), tertanggal 12 Agustus 1991, Panitia Persiapan Ganti Rugi UPB Kijang, ditandatangani oleh sekretaris Edi Ruhendi.

Data yang diperoleh komunitas dari Ketua Ketua DPD LSM P2KN Kepri, Surat ganti rugi Atan Karta tertanggal 31 Agustus 1989 dan ia memperoleh ganti rugi tanah luas 1.300,0 Ha Rp. 1.040.000,- Ganti rugi bangunan : Rp 0, Ganti rugi tanaman RP. 334.250,-, Jumlah : Rp 1.374.250.

Begitu juga halnya dengan Berita acara pengembalian lahan bekas pertambangan bauksit PT. Antam Kijang pemilik lahan No. 019/EV/X/89, atas nama pemilik lahan SURAWAN seluas 7 Hektar, pada point 3 tertulis “Mengingat sifat pengantian tab surat asli kepemilikan masih berada di ybs, dengan demikian sesudah pertambangan selesai dengan sendirinya areal tanah yang dimaksud kembali kepada pemilik” dan berita acara penyerahan ini ditandatangai oleh Kepala bagian Eksplorasi/Pengukuran UPB/Perbaki Kijang (merangkap selaku sekretaris ganti rugi UPB) Edi Ruhendi.

Surat ganti rugi Surawan tertanggal 29 Agustus 1989 mendapat Ganti rugi tanah 7 Ha Rp. 5.600.000,- Ganti rugi bangunan : Rp 0, Ganti rugi tanaman Rp. 7.254.375 Jumlah Rp. 12.854.375,-

Mungkin, hanya sebagian saja yang mengerti seperti Atan karta dan Surawan dari 111 pemilik lahan yang mengerti akan kepemilikan lahannya jika diperlukan PT. Aneka Tambang untuk ditambang, dan setelah habis ditambang lahannya, maka bisa kembali kepada pemiliknya, walaupun notabenenya Ganti Rugi “Pelepasan Hak”.

Disisi lain, didapat kabar, bahwa mantan Kepala UPB Kijang dr. H. Anum Hidayat Marzuki, dimintai keterangannya oleh Polresta Tanjungpinang, Rabu (23/03/2016) lalu terkait BERITA ACARA Serah Terima Bekas Tambang Bauksit dari PT. Aneka Tambang Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kepulauan Riau No. 08/BA/1998 tertanggal 02-Maret-1998.

Dihubungi, dr. H. Anum Hidayat Marzuki, melalui pesan singkat ke phone selnya Senin (28/03/2016), guna konfirmasi kebenaran kabar tersebut, sampai berita ini diterbitkan tidak ada balasan jawabannya.

Masih banyak lagi, dokumen LSM P2KN Kepri terkait lahan bekas tambang bauksit di pulau Bintan yang layak diangkat kepermukaan, untuk dapat dimengerti dan diaudit KPK, ikuti terus di www.korankomunitas.com.

..

Share This Post

Post Comment