Alasan Konyol, Eksekusi Lahan Korbankan Rakyat

Alasan Konyol, Eksekusi Lahan Korbankan Rakyat

Foto ketika masyarakatnya ujuk rasa di lahan yang eksekusi

BANGKO PUSAKO : Menindak lanjuti eksekusi lahan perkebunan sawit (13/12/2018) milik masyarakat seluas 100 hektar lebih dan milik pengusaha seluas 453 Hektar, terkesan dipaksakan, mengapa tidak, bayangkan lahan yang sudah diusahakan masyarakat bertahun-tahun hingga menghasilkan, dengan alasan yang konyol harus dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Bagan siapi-api Daus Wicaksono,SH beserta unsur Muspida Rokan Hilir untuk melawan rakyat.

Konyol, hanya alasan “salah ketik” saja masyarakat harus menjadi korban, sementara surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rohil yang berkekuatan hukum, nomor : PRINT – 2239/N.4.19/Euh.3/11/2016 tanggal 01 November 2016, dalam perkara terdakwa an.Ir.Siswaja Muljadi alias aseng warga Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah, memutuskan ‘Kejari mengembalikan barang bukti berupa lahan sawit seluas 453 hektar’, kepada pemilik lahan di dusun teluk Bano kepenghuluan Teluk Bano bukit, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Timbul pertanyaan, dari ratusan karyawan dan khususnya pemilik lahan (Aseng). “Bagaimana mungkin, lahan yang sudah sah dan mendapat kepastian hukum tetap, dengan putusan, bahwa lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, malahan dengan mudah di tarik kembali ( eksekusi) dengan alasan yang sangat konyol, dokumen keputusan pengembalian lahan di 2016 lalu yang di keluarkan Kejari SALAH KETIK.

Foto bersama, Kepala Kejaksaan Negeri bagan Siapi-api Daus Wicaksono beserta Muspida Rokan Hilir di lokasi lahan eksekusi

Ironis bukan, bagaimana mungkin putusan hukum bisa diputar balikan demikian, lantas peraturan hukum mana di negara ini yang harus diikuti dan menjadi kepastian bagi masyarakat.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan serius, sebagai lembaga penegak hukum, sudah tentu ada prosedur resmi, dan legalitas yang diakui oleh negara.

Edy adik dari Ir.Siswaja Muljadi alias aseng, saat memberikan keterangan kepada wartawan

Menanggapi hal ini, ketua Aliansi Pemerhati Masyarakat Riau, Bung Darmawan Ginting,SH mengatakan, “seharusnya sebagai pejabat atau penegak hukum harus bekerja secara profesional, mengingat yang menjadi korban dalam hal ini adalah ratusan masyarakat Indonesia yang selama ini menggantung kan hidupnya dilahan sawit milik Aseng”, tegasnya

Realianya, ratusan karyawan dan masyarakat kepenghuluan Teluk Bani Bukit, sangat berharap kepada pihak penegak hukum dan pemerintah agar dapat mengkaji ulang demi kepentingan masyarakat banyak daripada mementingkan kepentingan pihak tertentu.

Oleh Sujiono Kabiro korankomunitas.com Rohil

Share This Post