16 Hektar Tanah Raden Ayu Sedep di Pulau Boros, Diduga Digelapkan

16 Hektar Tanah Raden Ayu Sedep di  Pulau Boros,  Diduga  Digelapkan

Oleh : Gindo H Pakpahan

BINTAN-Korankomunitas.com : Terbukanya misteri kepemilikan Pulau Poto dan Pulau Boros  yang  kini berada  diwilayah  pemerintahan Desa numbing, Kecamatan Bintan pesisir- Kabupaten Bintan, dari 11 Februari 1911 sampai saat ini, semakin menarik untuk ditindak lanjuti, (http://www.korankomunitas.com/sumpah-tanah-warisan-pulau-boros-dan-pulau-poto)  mangapa tidak, disamping sebagai tanah yang disumpah oleh  Zuriat pemilik pertama, ternyata diduga khusus 16 hektar tanah di pulau  Boros digelapakan kepemilikannya oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai ahliwaris tanah tersebut, dengan upaya bersubahat pihak birokrasi menerbitkan 16 Hektar surat Alashak yang dibagi 8 surat.

Disinyalir, upaya oknum-oknum menerbitan surat-surat alashak  bukan semata untuk digarap sebagai lahan pertanian  ataupun  bertempat tinggal disana, melainkan untuk dijual kepada salah seorang pengusahan luar dengan harga Miliaran Rupiah, untuk dibangun resort diatas pulau Boros seluas 32 Hektar.

Kedantipun demikian halnya, pihak Aliwaris Abdul Gani bin Osman atau Perak binti Ambak, tetap dengan pendiriannya  menegaskan  “Silahkan saja jika ada pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris yang mempunyai hak atas tanah pulau Boros dan pulau Poto dari atau pihak-pihak yang ikut bersubahat mengesahkan Hak atas pulau Boros dan pulau Poto, kami ahli waris pemilik pusaka diatas pulau-pulau tersebut hanya mengingatkan kifarat sumpah moyang kami yang raib dengan jalan bathil, Insha Allah akan menanggung penderitaan di dunia hingga akhirat, Aamiin ya rabbal’alamin” tegasnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya bangaimana bisa 16 hektar tanah pulau boros bisa menjadi milik Raden ayu sedep Binti Raden, pihak Aliwaris Abdul Gani bin Osman atau Perak binti Ambak, tidak mengetahui pasti kejadiannya, yang mereka ketahui bahwa, mungkin diambil paksa oleh pihak yang berkuasa ( Asisten Residen Belanda/ Amir Bintan)  atau mungkin juga dijual oleh Husna binti Daud kepada Raden Ayu Sedep.

Penelusuran  Koran komunitas berlanjut pada mantan Camat  Bintan Pesisir, Fathurrahman,Bsc. yang menjabat selama lebih kurang 1 tahun  bulan dan berakhir bulan maret  2012. Ketika ditemui di kediamnya dibilangan jalan Gesek kabupaten Bintan (09/03/2017) lalu,  Fathurrahman mengakui, memang benar saat dia menjabat sebagai Camat Bintan pesisir ada beberapa orang datang menemuinya dan mengaku sebagai ahliwaris tanah 16 Hektar di pulau Boros, tetapi ia lupa kapan tanggalnya.  Dan mereka memintanya agar ia menanda tangani surat  pengesahan kepemilikan tanah berupa Alashak, yang disinyalir telah dibuat  oleh Kepala Desa Numbing yaitu Saiful, namun tanpa sepengetahuan pihak Aliwaris Raden Ayu Sedep  yang masih hidup, pemilik tanah.

Namun, ketika Fathurrahman meminta dasar surat kepemilikan tanah, oknum yang mengaku sebagai Aliwaris memberikan dua lembar surat yang bertulisan huruf  jawi (arab melayu).  ia sempat kaget, tetapi ia tidak gegabah, lalu ia minta agar bisa mendapatkan foto copy surat itu untuk dipelajari, dan selanjutnya  ia pun menentukan untuk pertemuan kembali pada oknum-oknum itu.

Tampa diketahui oknum-oknum itu, Fathurrahman meminta bantuan pada salah seorang mantan pegawai KUA Tambelan untuk menerjemahkan tulisan huruf  jawi yang tertulis pada lembaran foto copy yang diterimanya.  Setelah beberapa hari berlalu mantan KUA menyerahkan hasil terjemah surat  dan mengatakan “lebih kurang isinya seperti ini” kata Fathurrahman menirukan.

Tiba waktu yang ditentukan, Fathurrahman dengan tegas menolak untuk menanda tangani surat permohonan pengesahan Alashak yang diajukan padanya. Karena dari hasil terjemahan surat yang diterimanya, menyatakan bahwa surat tersebut adalah “SURAT PERJANJIAN” untuk berkebun  bukan surat Kepemilikan tanah. Dan yang pasti dalam amar  “SURAT PERJANJIAN”  sudah jelas siapa pemiliknya dan siapa orang yang menumpang untuk berkebun atau mengusahakan tanah tersebut.

Tentunya, upaya para oknum-oknum untuk menerbitkan surat  Alashak 16 Hektar tanah pulau Boros berujung gagal.

Sampai akhir masa jabatan Fathurrahman  pada maret 2012, surat permohonan  itu tetap tidak ditandatanganinya.

Hasil dari terjemahan surat tersebut adalah sebagai berikut :

perjajian pulau poto 2 ok

Bigitulah lebih kurangnya isi terjemahan surat tersebut untuk tiga Pasal dan dan masih ada 10 Pasal lagi yang telah diterjemahkan. (pasal 3 bersambung)

Ikuti penelusuran korankomunitas.com untuk Pasal-pasal yang berikutnya dan apakah Camat pengganti Fathurrahman. Bsc berani menanda tangani surat permohonan para oknum-oknum yang mengaku sebagai ahliwaris tanah pulau Boros seluas 16 Hektar, yakni keturunan BAMBI Bin BADAR (anak Badar Bin Tiyamat), dan bagaimana pula Keturunan dari MATRAMIN apakah ikut kebagian menikmati hasil penjualan tanah tersebut, tunggu edisi berikut. (*)

 

Share This Post

Post Comment