Tanah Warga Diserobot Untuk Pembangunan Jalan Rp. 27 Miliar

Tanah Warga Diserobot Untuk Pembangunan Jalan Rp. 27 Miliar

Peta lokasi hasil pengukuran ulang BPN bersama tim TP4D beberapa waktu lalu.

TANJUNGPINANG : Dugaan penyerobotan tanah Hak Milik Siti Asma oleh Badan Kawasan Tanjungpinang (BKT) patut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengapa tidak,  Proyek pembangunan jalan ke Dermaga Tanjung Mocoh di kawasan Dompak kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ternyata menyimpan segudang masalah.

Bayangkan, tanpa ada pemberitahuan resmi dari Pihak BKT  kepada Siti Asma, BKT berani menghibahkan tanah milik Siti Asma untuk Pekerjaan Proyek Pemerintah, agar Anggaran Belanja Negara (APBN) bernilai Rp. 27 Milyar lebih bisa direalisakan.

Anehnya, Proyek Pembangunan Jalan menuju Tanjung Moco tersebut, didampingi oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, sebagai  upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan, namun disayangkan, mengapa harus terjadi penyerobotan lahan warga.

Melalui Oyok. Lelaki yang diberi kuasa untuk menangani permasalahan itu, langsung menindaklanjutinya. Dan menurut pengakuannya, persoalan itu telah ditangani TP4D Provinsi Kepri bersama pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Kepri.

“Persoalan ini sebenarnya sudah ditangani oleh TP4D. Bahkan, sudah dua kali dilakukan sidang lapangan. Ketika sidang lapangan yang kedua, pihak BPN juga ikut. Dan langsung melakukan pengukuran ulang atas lahan tersebut. Tapi pihak BK Tanjungpinang selaku penerima hibah, tidak pernah hadir. Begitu juga pihak PT. Kemayan Bintan, selaku pemberi hibah kepada Badan Kawasan Tanjungpinang, tidak pernah datang, “kata Oyok.

“Jadi, sambungnya. Jika dalam minggu-minggu ini tidak ada juga perhatian pemerintah daerah atas persoalan ini, saya akan membuat aksi. Terus terang, itu lahan kami sudah bersertifikat. Jangan se-enaknya memotong lahan kami. Yang pasti, lahan kami itu diluar dari areal Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang disebut-sebut milik PT. Kemayan Bintan, “beber Oyok geram.

Proyek pembangunan dan pengaspalan jalan menuju Dermaga Tanjung Mocoh itu, panjangnya diperkirakan lebih kurang tiga kilometer. Meskipun hanya berkisar tiga kilo meter, namun anggaran yang disedot, sangat fantastis. Sesuai yang tertera di papan proyek, bahwa nilainya sebesar 27 miliar rupiah lebih.

Lahan milik Siti Asma seluas dua hektar, telah bersertifikat. Dan berada diluar areal SHGB PT. Kemayan Bintan. Namun, sejak proyek pengaspalan digesa, lahan milik wanita paruhbaya ini diserobot cukup luas, yaitu seluas : 21 x 136 meter.

Undangan resmi dari tim TP4D kepada semua unsur yang terlibat di dalam permasalahan lahan tersebut.
Gambar ploting lokasi tanah milik Siti Asma (garis hijau) pengukuran ulang BPN bersama tim TP4D beberapa waktu lalu. Garis kuning persegi empat adalah ruas tanah yang diduga diserobot. Dan Garis biru batas SHGB PT. Kemauan Bintan

Dan media ini coba melakukan konfirmasi melalui layanan ponsel ke Anwar. Pria yang mengaku sebagai Konsultan di PT. Kemayan Bintan itu, hanya bisa berjanji, “oohh . . .  saya Konsultan nya pak. Jadi begini saja pak. Mohon izin nih. Kebetulan saya hari ini sedang ada kerja. Bagaimana kalau hari Senin saja kita ketemu, “sebut Anwar berjanji (07/12/2019).

Jawaban dari lelaki yang mengaku Konsultan di perusahaan tersebut, sepertinya telah tertanam prinsip mengulur-ulur waktu. Jika memang kooperatf, tentu saja sangat memungkinkan untuk menjawab konfirmasi Wartawan yang dilakukan.

Disisi lain, sepertinya ada yang dilupakan, Anwar yang mengaku sebagai konsultan PT. Kemayan Bintan, BK Tanjungpinang dan  BPN Kanwil Provinsi kepulauan Riau, bahwa tiga Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) aslinya berada di salah satu perusahaan negara Malaysia, dan yang lebih pentingnya lagi, bahwa tiga SHGB PT. Kemayan Bintan dibeli dari PT. Terira Pratiwi Development (PT.TPD). yang berstatus Perseoran Terbatas (biasa),  Lalu yang lebih parahnya lagi, PT. TPD telah ingkar karena tidak melaksanakan peruntukan SHGB tersebut. Dari tahun 1992 sampai saat ini. (Rch)

829 Hektar, 599 meter Tanah NKRI Dijual Kepada Perusahaan Malaysia

Share This Post