DPRD dan Pemko Tanjungpinang Sepakati 11 Ranperda 2017

Foto bersama : Wakil Wali Kota Tanjungpinang H.Syahrul dan Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani

Oleh : Doni Martin Sianipar

Tanjungpinang-korankomunitas.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna terbuka dengan anggenda pembahasan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2017 bersama Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. Rapat yang dihadiri 17 anggota DPRD Kota Tanjungpinang dibuka oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani dan dilangsungkan di Ruang rapat paripurna DPRD Kota Tanjugpinang, Senggarang, Senin (27/3/2017) siang.

Wakil walikota Tanjungpinang H. Syahrul dan Wakil Ketua II DPRD KotaTanjungpinang Ahmad Dani.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) TA 2017 yang disampaikan  Kepala Bagian Admistrasi Kesekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang Yussuwadinata, dalam laporannya, Badan legeslasi DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemeritah no 16 tahun 2010 dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Tanjungpinang memiliki tugas yang berwenang menyusun Propemperda dilingkungan DPRD dan mengkordinasikan dengan pemerintah daerah.  Adapun daftar prioritas Ranperda dilingkungan DPRD disepakati Badan Legeslasi Daerah terdiri dari Ranperda inisiatif DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2017 sebanyak 3 (Tiga) Ranperda yaitu.
“1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Zakat. 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Bebas Asap Rokok,” laporannya.

Kepala Bagian Admistrasi Kesekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang Yussuwadinata membacakan Penyampaian Ranperda 2017

Sementara itu, daftar prioritas Ranperda dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang disepakati sebanyak 8 (Delapan) Ranperda sesuai dengan surat yang dibuat Walikota Tanjungpinang No 188.37/128/1.1.02/2017 tanggal 14 Februari 2017 yaitu terdiri atas.

Kepala Bagian Admistrasi Kesekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang Yussuwadinata.

“1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016,
3. Peraturan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang 2017,
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 9 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan Atas perda nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang  atau (RTDR),
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Sehingga total keseluruhannya sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah,” tambahnya atas penyampaian laporan Ranperda.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Admistrasi Kesekretariatan DPRD Kota Tanjungpinang Yussuwadinata menyampaikan, dengan demikian Program Pembentukan Otonom Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2017 terdiri dari, Prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai Rancangan Peraturan berasal dari Prakarsa DPRD sebanyak 3 Ranperda, kemudian 8 Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Namun, tidak menutup kemungkinan Walikota ataupun DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar dari program pembentukan Peraturan Daerah yang akan kita sepakati hari ini. Hal ini karena peraturan undang-undang tidak menutup peluang itu sepanjang mengikuti prosedur yang kita syaratkan.

“Kesepakatan tersebut sesegera mungkin dibuatkan nota kesepakatan antara DPRD Kota Tanjungpinang dengan Walikota Tanjungpinang tentang program pembentukan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2017.

Kedua, setelah nota kesepahaman atau nota kesepakatan dari kedua belah pihak untuk segera ditindaklanjuti dengan utusan DPRD tentang program pembentukan Peraturan Daerah tahun 2017 sebagai rujukan pembiayaan kegiatan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017 atau pun yang mungkin nantinya akan dianggarkan pada Perubahan  APBD tahun anggaran 2017. Dan yang ketiga perlu komitmen dan konsistensi kita bersama khususnya perangkat daerah atau OPD sebagai leading sektor Ranperda tersebut dalam program pembentukan Peraturan Daerah agar penyampaiannya, menyesuaikan urutan tata prioritas. Dalam kontek ini peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk mengkordinasikan OPD-OPD dalam menyiapkan Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah dan yang terkhusus terkait Ranperda APBD untuk senantiasa tepat waktu,”tutupnya.

Sebelum penetapan, Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang Ahmad Dani menanyakan kepada anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir dalam rapat paripurna. Apakah usulan Propemperda Tahun 2017 dapat disetujui disahkan dan ditetapkan menjadi Propemperda Tahun 2017.

Ke 17 orang anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir dengan suara yang tegas menyetujuinya, lalu Wakil Ketua II mengetok palu sebagai tanda Propmperda Tahun 2017 telah disetujui diiringi dengan tepukan tangan.

Sementara itu Wakil Walikota Tanjungpinang dalam sambutannya mengatakan 1. 3 Ranperda wajib yaitu, Ranperda tentang APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2018, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang 2017.

2. Tiga Ranperda pembatalan terhadap beberapa batang tubuh yaitu, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang No 9 tahun 2010 tentang Sisitem Penyelenggara Pendidikan, Ranperda atas Perubahan atas Perda Kota Tanjungpinang No 9 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan No 7 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Ranperda tentang kedua atas Perda No 5 tahun 2012 Retribusi Jasa Umum.

3. Ranperda baru, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

“Sesuai dengan amanat pasal 39 UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 20 Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka mekanisme pengusulan suatu Ranperda yang dari eksekutif maupun inisiatif DPRD dilakukan melalui Propemperda.

Pada hari ini Pemerintah Kota Tanjungpinang Telah mengusulkan Ranperda sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi kepada DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan yang selanjutnya dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017,”Kata Wakil Walikota dalam pidatonya. (*)

Share This Post

Post Comment